Pemerintah China Perketat Kontrol atas Kuil dan Reinkarnasi Tibet
Minggu, 07 September 2025 - 13:30 WIB
loading...
Pemerintah China perketat kontrol atas kuil dan reinkarnasi Tibet dengan teknologi CCTV, pengenalan wajah, drone, dan pelacakan ponsel di area monastik. Foto/HRW
A
A
A
JAKARTA - Sejak berdirinya Republik Rakyat China pada 1949, peran agama mengalami perubahan signifikan. Pendekatan Partai Komunis China (PKC) bergeser dari pembatasan ketat awal menjadi kerangka regulasi yang lebih terstruktur.
Buddhisme secara resmi diakui sebagai salah satu dari lima agama yang dilegalkan di China, meski afiliasi formal tetap rendah. Menurut Pew Research (2023), sekitar 4% orang dewasa China, atau sekitar 42 juta orang, mengidentifikasi diri sebagai penganut Buddha.
Mengutip dari Daily Mirror, Minggu (7/9/2025), sekitar 33% menyatakan mempercayai Buddha atau bodhisattva, dan 35% mengatakan menyalakan dupa setidaknya sekali dalam setahun. Angka ini menunjukkan praktik budaya Buddhis tetap ada dalam masyarakat China, meski sering di luar institusi formal.
Baca Juga: China Batasi Pergerakan Warga Tibet di Ulang Tahun ke-90 Dalai Lama
Namun, Buddhisme Tibet menghadapi erosi sistematis. Antara 2016 hingga 2019, pihak berwenang mengusir 6.000 hingga 17.000 biksu dan biarawati dari lembaga Larung Gar dan Yachen Gar, yang merupakan pusat komunitas monastik penting. Pada 2024, perubahan regulasi yang lebih luas semakin menanamkan indoktrinasi politik ke dalam kehidupan monastik.
Pasal 4 dari “Measures for the Administration of Tibetan Buddhist Temples” yang direvisi, efektif Januari 2025, mewajibkan kuil dan para biksu untuk secara terbuka menyatakan loyalitas kepada PKC dan mempromosikan “Sinifikasi” serta “nilai-nilai sosialis", yang secara efektif mengubah ruang keagamaan menjadi platform propaganda partai.
Sistem manajemen reinkarnasi tetap menjadi area pengawasan utama negara. Setelah Panchen Lama yang diidentifikasi oleh Dalai Lama ke-14 menghilang pada 1995, pihak China mendukung kandidat lain. Negara tetap menegaskan memiliki kewenangan untuk menyetujui reinkarnasi tokoh religius tinggi Tibet, yang memicu perhatian internasional.
Kebijakan pendidikan di wilayah Tibet juga menjadi sorotan global. Laporan PBB dan organisasi HAM memperkirakan lebih dari satu juta anak Tibet ditempatkan di sekolah asrama yang dikelola negara. Lembaga-lembaga ini umumnya menekankan pengajaran bahasa Mandarin dan kurikulum standar. Beberapa laporan menunjukkan bahasa, budaya, dan sejarah Tibet kurang diperhatikan, memicu kekhawatiran bagi pelestarian budaya.
Di biara-biara Tibet, sesi pendidikan patriotik rutin diterapkan untuk memperkuat keselarasan dengan nilai-nilai nasional. Berbagai sumber internasional melaporkan penggunaan teknologi pengawasan, termasuk CCTV, pengenalan wajah, drone, dan pelacakan ponsel, di dalam dan sekitar area monastik. Bentuk ekspresi religius tertentu—seperti menampilkan gambar Dalai Lama atau membawa bendera doa—dilaporkan dilarang di beberapa wilayah.
Sejumlah negara dan organisasi HAM internasional menyatakan keprihatinan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan China sebagai salah satu negara dengan pembatasan signifikan terhadap kebebasan beragama. Laporan mencatat regulasi administratif, penahanan, dan penghapusan simbol keagamaan.
Sejak 2009, terdapat 156 kasus bakar diri oleh warga Tibet, yang secara luas dianggap sebagai aksi protes. Referensi daring terhadap Dalai Lama tetap dibatasi, sementara tampilan visual pemimpin nasional semakin dominan di lingkungan religius.
Buddhisme Han, meski diperlakukan lebih fleksibel, juga beroperasi di bawah kerangka pengawasan. Pembangunan kuil baru umumnya diperbolehkan jika sejalan dengan tujuan negara, termasuk pariwisata budaya atau inisiatif pembangunan komunitas.
Pada peringatan 60 tahun Wilayah Otonomi Tibet pada 21 Agustus 2025, Presiden China Xi Jinping menyoroti pencapaian ekonomi signifikan, termasuk perluasan infrastruktur jalan dan peningkatan PDB regional menjadi USD39 miliar sejak 2012. Pesan resmi dalam acara tersebut menekankan kesatuan nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Ringkasnya, apa yang dimulai sebagai penindasan agama secara terbuka di era Mao Zedong, melalui penghancuran kuil dan represi fisik, telah berkembang menjadi strategi yang lebih halus namun menyeluruh.
Saat ini, alat yang digunakan meliputi mandat hukum loyalitas, indoktrinasi pendidikan, pengawasan digital, dan inversi budaya sistematis. Warisan teologis, linguistik, dan filosofis Buddhisme Tibet berada di bawah ancaman, bukan untuk direformasi, tetapi untuk dihapuskan.
Buddhisme secara resmi diakui sebagai salah satu dari lima agama yang dilegalkan di China, meski afiliasi formal tetap rendah. Menurut Pew Research (2023), sekitar 4% orang dewasa China, atau sekitar 42 juta orang, mengidentifikasi diri sebagai penganut Buddha.
Mengutip dari Daily Mirror, Minggu (7/9/2025), sekitar 33% menyatakan mempercayai Buddha atau bodhisattva, dan 35% mengatakan menyalakan dupa setidaknya sekali dalam setahun. Angka ini menunjukkan praktik budaya Buddhis tetap ada dalam masyarakat China, meski sering di luar institusi formal.
Baca Juga: China Batasi Pergerakan Warga Tibet di Ulang Tahun ke-90 Dalai Lama
Namun, Buddhisme Tibet menghadapi erosi sistematis. Antara 2016 hingga 2019, pihak berwenang mengusir 6.000 hingga 17.000 biksu dan biarawati dari lembaga Larung Gar dan Yachen Gar, yang merupakan pusat komunitas monastik penting. Pada 2024, perubahan regulasi yang lebih luas semakin menanamkan indoktrinasi politik ke dalam kehidupan monastik.
Pasal 4 dari “Measures for the Administration of Tibetan Buddhist Temples” yang direvisi, efektif Januari 2025, mewajibkan kuil dan para biksu untuk secara terbuka menyatakan loyalitas kepada PKC dan mempromosikan “Sinifikasi” serta “nilai-nilai sosialis", yang secara efektif mengubah ruang keagamaan menjadi platform propaganda partai.
Pendidikan Patriotik
Sistem manajemen reinkarnasi tetap menjadi area pengawasan utama negara. Setelah Panchen Lama yang diidentifikasi oleh Dalai Lama ke-14 menghilang pada 1995, pihak China mendukung kandidat lain. Negara tetap menegaskan memiliki kewenangan untuk menyetujui reinkarnasi tokoh religius tinggi Tibet, yang memicu perhatian internasional.
Kebijakan pendidikan di wilayah Tibet juga menjadi sorotan global. Laporan PBB dan organisasi HAM memperkirakan lebih dari satu juta anak Tibet ditempatkan di sekolah asrama yang dikelola negara. Lembaga-lembaga ini umumnya menekankan pengajaran bahasa Mandarin dan kurikulum standar. Beberapa laporan menunjukkan bahasa, budaya, dan sejarah Tibet kurang diperhatikan, memicu kekhawatiran bagi pelestarian budaya.
Di biara-biara Tibet, sesi pendidikan patriotik rutin diterapkan untuk memperkuat keselarasan dengan nilai-nilai nasional. Berbagai sumber internasional melaporkan penggunaan teknologi pengawasan, termasuk CCTV, pengenalan wajah, drone, dan pelacakan ponsel, di dalam dan sekitar area monastik. Bentuk ekspresi religius tertentu—seperti menampilkan gambar Dalai Lama atau membawa bendera doa—dilaporkan dilarang di beberapa wilayah.
Sejumlah negara dan organisasi HAM internasional menyatakan keprihatinan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan China sebagai salah satu negara dengan pembatasan signifikan terhadap kebebasan beragama. Laporan mencatat regulasi administratif, penahanan, dan penghapusan simbol keagamaan.
Terancam Dihapus
Sejak 2009, terdapat 156 kasus bakar diri oleh warga Tibet, yang secara luas dianggap sebagai aksi protes. Referensi daring terhadap Dalai Lama tetap dibatasi, sementara tampilan visual pemimpin nasional semakin dominan di lingkungan religius.
Buddhisme Han, meski diperlakukan lebih fleksibel, juga beroperasi di bawah kerangka pengawasan. Pembangunan kuil baru umumnya diperbolehkan jika sejalan dengan tujuan negara, termasuk pariwisata budaya atau inisiatif pembangunan komunitas.
Pada peringatan 60 tahun Wilayah Otonomi Tibet pada 21 Agustus 2025, Presiden China Xi Jinping menyoroti pencapaian ekonomi signifikan, termasuk perluasan infrastruktur jalan dan peningkatan PDB regional menjadi USD39 miliar sejak 2012. Pesan resmi dalam acara tersebut menekankan kesatuan nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Ringkasnya, apa yang dimulai sebagai penindasan agama secara terbuka di era Mao Zedong, melalui penghancuran kuil dan represi fisik, telah berkembang menjadi strategi yang lebih halus namun menyeluruh.
Saat ini, alat yang digunakan meliputi mandat hukum loyalitas, indoktrinasi pendidikan, pengawasan digital, dan inversi budaya sistematis. Warisan teologis, linguistik, dan filosofis Buddhisme Tibet berada di bawah ancaman, bukan untuk direformasi, tetapi untuk dihapuskan.
(mas)
Lihat Juga :
