Pakar: Ketika Rakyat Indonesia Bangkit Melawan DPR, Dunia Patut Memperhatikan
Minggu, 31 Agustus 2025 - 09:53 WIB
loading...
A
A
A
Phar Kim Beng menulis, kemarahan yang tumpah ke jalanan sejak saat itu dapat diprediksi—dan dihindari. Ketika kaum muda merasa terkungkung secara struktural dari kesempatan, ketika pengorbanan mereka diejek oleh ekses kelas politik, pemberontakan tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga hampir tak terelakkan.
Lebih lanjut, menurut Phar Kim Beng, yang memperparah kemarahan adalah penghematan yang tidak seimbang yang dipaksakan kepada semua orang kecuali para anggota Parlemen. Kementerian-kementerian telah diperintahkan untuk memangkas anggaran sebesar 25 hingga 30 persen. Pemerintah daerah, yang kekurangan dana selama enam bulan, beralih ke pajak daerah sebagai solusi putus asa. Beberapa pungutan telah naik lebih dari 240 persen, terutama berdampak pada mereka yang paling tidak mampu membayar.
Phar Kim Beng berpendapat, pengetatan aturan ini dibingkai sebagai hal yang diperlukan agar Danatara—dana kekayaan negara Indonesia—dapat membangun asetnya hingga mencapai USD900 miliar. Namun, bagi jutaan orang Indonesia, logika ini terasa hampa. Ketika pajak melonjak dalam semalam sementara rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lokal runtuh, janji kemakmuran di masa depan tidak memberikan banyak penghiburan.
Protes yang dimulai secara episodik di Jakarta dan Surabaya telah membesar menjadi pemberontakan nasional. Laporan dari Al Jazeera, BBC, CNN, dan Channel News Asia menegaskan bahwa demonstrasi bukan lagi percikan yang terisolasi, melainkan api yang saling terkait yang melahap kota-kota besar.
Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan ketenangan. Namun, pernyataannya dirusak oleh kesewenang-wenangan aparat keamanan. Kematian tragis seorang pengendara ojek online, yang ditabrak kendaraan taktis Brimob Polri pada 28 Agustus, telah menjadi seruan untuk bersatu. Alih-alih memulihkan ketertiban, tanggapan yang salah penanganan justru memperdalam kemarahan dan memperlebar ketidakpercayaan.
Tuntutan yang kini disuarakan di jalanan jauh melampaui keadilan upah atau keringanan pajak. Rakyat Indonesia menuntut pembubaran DPR, sebuah penolakan radikal terhadap legitimasi lembaga tersebut.
Menurut Phar Kim Beng, dalam demokrasi, ini bukan masalah kecil. Ini menunjukkan erosi kepercayaan yang mendalam terhadap politik perwakilan, di mana badan yang seharusnya mewujudkan kehendak rakyat justru dipandang parasit.
Penghematan untuk Rakyat, Kemewahan untuk Elite
Lebih lanjut, menurut Phar Kim Beng, yang memperparah kemarahan adalah penghematan yang tidak seimbang yang dipaksakan kepada semua orang kecuali para anggota Parlemen. Kementerian-kementerian telah diperintahkan untuk memangkas anggaran sebesar 25 hingga 30 persen. Pemerintah daerah, yang kekurangan dana selama enam bulan, beralih ke pajak daerah sebagai solusi putus asa. Beberapa pungutan telah naik lebih dari 240 persen, terutama berdampak pada mereka yang paling tidak mampu membayar.
Phar Kim Beng berpendapat, pengetatan aturan ini dibingkai sebagai hal yang diperlukan agar Danatara—dana kekayaan negara Indonesia—dapat membangun asetnya hingga mencapai USD900 miliar. Namun, bagi jutaan orang Indonesia, logika ini terasa hampa. Ketika pajak melonjak dalam semalam sementara rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lokal runtuh, janji kemakmuran di masa depan tidak memberikan banyak penghiburan.
Rakyat Indonesia Melawan
Protes yang dimulai secara episodik di Jakarta dan Surabaya telah membesar menjadi pemberontakan nasional. Laporan dari Al Jazeera, BBC, CNN, dan Channel News Asia menegaskan bahwa demonstrasi bukan lagi percikan yang terisolasi, melainkan api yang saling terkait yang melahap kota-kota besar.
Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan ketenangan. Namun, pernyataannya dirusak oleh kesewenang-wenangan aparat keamanan. Kematian tragis seorang pengendara ojek online, yang ditabrak kendaraan taktis Brimob Polri pada 28 Agustus, telah menjadi seruan untuk bersatu. Alih-alih memulihkan ketertiban, tanggapan yang salah penanganan justru memperdalam kemarahan dan memperlebar ketidakpercayaan.
Tuntutan yang kini disuarakan di jalanan jauh melampaui keadilan upah atau keringanan pajak. Rakyat Indonesia menuntut pembubaran DPR, sebuah penolakan radikal terhadap legitimasi lembaga tersebut.
Menurut Phar Kim Beng, dalam demokrasi, ini bukan masalah kecil. Ini menunjukkan erosi kepercayaan yang mendalam terhadap politik perwakilan, di mana badan yang seharusnya mewujudkan kehendak rakyat justru dipandang parasit.
Lihat Juga :
