Perkuat Aliansi Politik di Masa Perang, Thaksin Serukan Kedaulatan Thailand
Senin, 28 Juli 2025 - 15:14 WIB
loading...
A
A
A
Thaksin dan para pemimpin Pheu Thai sangat menyadari bahwa, menjelang putusan Mahkamah Konstitusi atas percakapan kontroversial Paetongtarn dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen, gelombang rumor dan manuver politik akan membanjiri lanskap politik. Spekulasi mengenai pergeseran koalisi dan penyelarasan kekuatan alternatif diperkirakan akan meningkat.
Untuk melawan apa yang disebut "berita bisikan" pergantian rezim, Thaksin dan Pheu Thai telah bergerak untuk menunjukkan persatuan dan kekuatan di antara anggota koalisi. Citra semua pemimpin partai kunci dan anggota parlemen yang berbaris bersama dimaksudkan untuk memberi sinyal kepada para pemegang kekuasaan konservatif bahwa mendukung "kubu merah" dapat menawarkan jalan yang layak menuju stabilitas politik—berpotensi memperpanjang masa jabatan koalisi saat ini hingga mendekati akhir masa jabatannya pada tahun 2027.
Baca Juga: Thailand dan Kamboja Gelar Perundingan Gencatan Senjata di Malaysia
Sebaliknya, memilih untuk mengganti perdana menteri atau beralih aliansi mungkin berisiko mengganggu keseimbangan politik yang rapuh dan dapat memicu pembubaran DPR lebih awal—suatu hasil yang ingin dihindari oleh elit konservatif.
Keraguan ini bermula dari posisi koalisi saat ini yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan melonjaknya popularitas "gelombang oranye", yang tampaknya sepenuhnya siap untuk pemilihan umum dini. Jika pemilu dadakan digelar, medan politik dapat bergeser di luar kendali mereka.
Pada saat yang sama, Thaksin mendesak Pheu Thai dan mitra koalisinya untuk menjaga front parlemen tetap bersatu. Dengan pemerintah yang berpegang teguh pada mayoritas tipis, gangguan apa pun dapat menggagalkan pekerjaan legislatif dan membuatnya rentan terhadap serangan dari oposisi dan rival politik.
Untuk melawan apa yang disebut "berita bisikan" pergantian rezim, Thaksin dan Pheu Thai telah bergerak untuk menunjukkan persatuan dan kekuatan di antara anggota koalisi. Citra semua pemimpin partai kunci dan anggota parlemen yang berbaris bersama dimaksudkan untuk memberi sinyal kepada para pemegang kekuasaan konservatif bahwa mendukung "kubu merah" dapat menawarkan jalan yang layak menuju stabilitas politik—berpotensi memperpanjang masa jabatan koalisi saat ini hingga mendekati akhir masa jabatannya pada tahun 2027.
Baca Juga: Thailand dan Kamboja Gelar Perundingan Gencatan Senjata di Malaysia
Sebaliknya, memilih untuk mengganti perdana menteri atau beralih aliansi mungkin berisiko mengganggu keseimbangan politik yang rapuh dan dapat memicu pembubaran DPR lebih awal—suatu hasil yang ingin dihindari oleh elit konservatif.
Keraguan ini bermula dari posisi koalisi saat ini yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan melonjaknya popularitas "gelombang oranye", yang tampaknya sepenuhnya siap untuk pemilihan umum dini. Jika pemilu dadakan digelar, medan politik dapat bergeser di luar kendali mereka.
Pada saat yang sama, Thaksin mendesak Pheu Thai dan mitra koalisinya untuk menjaga front parlemen tetap bersatu. Dengan pemerintah yang berpegang teguh pada mayoritas tipis, gangguan apa pun dapat menggagalkan pekerjaan legislatif dan membuatnya rentan terhadap serangan dari oposisi dan rival politik.
2. Memotivasi Perjuangan Politik
Dalam pidato utamanya di jamuan makan malam koalisi, Thaksin merenungkan pengalaman awalnya di dunia politik. Ia menceritakan bahwa 51 tahun yang lalu, pada usia 25 tahun, ia tidak memiliki pengalaman politik tetapi diberi kesempatan untuk membantu Prida Patanathabutr, yang saat itu menjabat sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri di bawah pemerintahan Kukrit Pramoj.Lihat Juga :
