Sepertiga Anggota Parlemen Desak PM Inggris Akui Negara Palestina
Sabtu, 26 Juli 2025 - 20:20 WIB
loading...
Sepertiga anggota parlemen Inggris desak PM akui negara Palestina. Foto/X/@culturaltutor
A
A
A
LONDON - Sepertiga anggota parlemen Inggris mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk secara resmi mengakui Palestina. Itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel untuk mengizinkan pasokan makanan dan medis masuk ke Gaza.
Seruan ini menyusul janji Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September. Baik Israel maupun AS telah mengkritik langkah tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan membuat Hamas semakin berani.
Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada hari Jumat, 221 anggota parlemen dari sembilan partai mendesak Starmer dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy untuk memberikan pengakuan sebagai bagian dari dukungan jangka panjang negara tersebut terhadap solusi dua negara.
"Meskipun kami menghargai Inggris tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan bebas, pengakuan Inggris akan berdampak signifikan mengingat hubungan historis kami dan keanggotaan kami di Dewan Keamanan PBB," demikian isi surat tersebut.
Para anggota parlemen berpendapat bahwa Inggris memiliki tanggung jawab khusus, karena telah mengelola Mandat untuk Palestina dari tahun 1919 hingga 1948.
Baca Juga: Mengapa Thailand Yakin Konflik Perbatasan dengan Kamboja bukan Ancaman Perdamaian Global?
Menurut The Guardian, Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner, Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, dan Menteri Kehakiman Shabana Mahmood termasuk di antara menteri kabinet yang melobi langkah tersebut.
Meskipun tekanan semakin meningkat, Starmer belum memberikan komitmen langsung.
"Pengakuan negara Palestina harus menjadi salah satu langkah tersebut. Saya tegas tentang hal itu. Namun, itu harus menjadi bagian dari rencana yang lebih luas yang pada akhirnya menghasilkan solusi dua negara dan keamanan abadi bagi Palestina dan Israel," ujarnya pada hari Jumat setelah panggilan telepon dengan Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Ketiga pemimpin tersebut menyerukan gencatan senjata dan mendesak Israel untuk "segera mencabut pembatasan aliran bantuan" ke wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Mereka juga mengatakan Hamas harus melucuti senjata dan "tidak boleh memiliki peran apa pun dalam masa depan Gaza."
Kremlin menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa Rusia telah mengakui negara Palestina sejak era Soviet dan terus mendukung solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Seruan ini menyusul janji Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September. Baik Israel maupun AS telah mengkritik langkah tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan membuat Hamas semakin berani.
Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada hari Jumat, 221 anggota parlemen dari sembilan partai mendesak Starmer dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy untuk memberikan pengakuan sebagai bagian dari dukungan jangka panjang negara tersebut terhadap solusi dua negara.
"Meskipun kami menghargai Inggris tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan bebas, pengakuan Inggris akan berdampak signifikan mengingat hubungan historis kami dan keanggotaan kami di Dewan Keamanan PBB," demikian isi surat tersebut.
Para anggota parlemen berpendapat bahwa Inggris memiliki tanggung jawab khusus, karena telah mengelola Mandat untuk Palestina dari tahun 1919 hingga 1948.
Baca Juga: Mengapa Thailand Yakin Konflik Perbatasan dengan Kamboja bukan Ancaman Perdamaian Global?
Menurut The Guardian, Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner, Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, dan Menteri Kehakiman Shabana Mahmood termasuk di antara menteri kabinet yang melobi langkah tersebut.
Meskipun tekanan semakin meningkat, Starmer belum memberikan komitmen langsung.
"Pengakuan negara Palestina harus menjadi salah satu langkah tersebut. Saya tegas tentang hal itu. Namun, itu harus menjadi bagian dari rencana yang lebih luas yang pada akhirnya menghasilkan solusi dua negara dan keamanan abadi bagi Palestina dan Israel," ujarnya pada hari Jumat setelah panggilan telepon dengan Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Ketiga pemimpin tersebut menyerukan gencatan senjata dan mendesak Israel untuk "segera mencabut pembatasan aliran bantuan" ke wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Mereka juga mengatakan Hamas harus melucuti senjata dan "tidak boleh memiliki peran apa pun dalam masa depan Gaza."
Kremlin menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa Rusia telah mengakui negara Palestina sejak era Soviet dan terus mendukung solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
(ahm)
Lihat Juga :
