Studi: Konten Propaganda Dominasi Media China di Era Xi Jinping
Rabu, 23 Juli 2025 - 15:10 WIB
loading...
Studi para pakar mengungkap konten propaganda mendominasi media China di era Presiden Xi Jinping. Foto/via Kyodo
A
A
A
JAKARTA - Berbeda dengan banyak negara lain di mana media berfungsi sebagai suara kritis terhadap pemerintah, jurnalisme di China sepenuhnya bertugas menyebarkan propaganda resmi. Ini merupakan temuan dalam studi berjudul “The Decade-Long Growth of Government-Authored News Media in China under Xi Jinping” karya Hannah Waight, Yin Yuan, Margaret E. Roberts, dan Brandon M. Stewart.
Mengutip dari Bitter Winter, Rabu (23/7/2025), studi tersebut dimuat dalam jurnal Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences dan dibahas dalam seri “China Briefs” dari Stanford Center on China’s Economy and Institutions.
Studi Hannah dan para koleganya mengupas pertumbuhan sistematis konten yang diproduksi pemerintah—disebut sebagai “propaganda naskah”—di surat kabar China selama periode 2012–2022, masa naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan.
Baca Juga: Jet Tempur yang Jatuh di Sekolah dan Tewaskan 20 Orang Merupakan Buatan China
Menggunakan data lebih dari 11 juta artikel dari 700 surat kabar milik partai dan komersial, para penulis menunjukkan bagaimana Partai Komunis China (PKC) semakin menyisipkan narasi resmi ke dalam lanskap media nasional. Hasilnya membantah anggapan naif soal pluralisme media di China, serta memperkenalkan metode baru untuk mendeteksi propaganda terselubung di negara otoriter.
Apa yang dimaksud “propaganda naskah” adalah artikel dari lembaga pemerintah pusat—umumnya Departemen Publisitas PKC (alias Departemen Propaganda) atau kantor berita resmi seperti Xinhua, yang didistribusikan ke berbagai surat kabar tanpa banyak perubahan. Berbeda dengan sindikasi di negara-negara Barat, artikel-artikel ini wajib dimuat dan sering kali muncul bersamaan di banyak media.
Untuk mengidentifikasi konten semacam ini, para peneliti mengembangkan metode komputasi baru yang mendeteksi kemiripan artikel yang terbit di banyak media pada hari yang sama. Metode ini divalidasi dengan lebih dari 1.000 dokumen propaganda bocor yang diperoleh dari “China Digital Times", yang membuktikan bahwa artikel-artikel tersebut memang diwajibkan oleh negara.
Di China, propaganda naskah muncul hampir setiap hari di media. Selama periode 2012–2022, surat kabar partai memuat setidaknya satu artikel propaganda naskah di 90 persen hari dalam setahun. Dalam momen-momen sensitif seperti peringatan, transisi kekuasaan, atau krisis, porsi artikel semacam ini bisa mencapai 30% dari total konten halaman depan.
Penggunaan konten naskah ini meningkat tajam. Pada 2012, hanya sekitar 5–7% artikel halaman depan di surat kabar partai yang berasal dari naskah resmi. Namun, pada 2022, angkanya naik hingga sekitar 20%. Ini mencerminkan tren sentralisasi media dan penyempitan ruang ideologis di bawah Xi Jinping.
Dulu, beberapa media masih mencoba mengubah judul atau menambahkan konteks lokal. Namun menjelang akhir dekade, sebagian besar artikel dipublikasikan tanpa diedit sedikit pun, mencerminkan hilangnya kemandirian redaksi dan meningkatnya keseragaman pesan negara.
Penelitian ini juga membantah anggapan bahwa propaganda hanya ada di media milik partai. Faktanya, media komersial—terutama yang punya pembaca besar—juga rutin memuat artikel pemerintah, sering kali tanpa label atau penjelasan yang memadai.
Isi propaganda pun tidak melulu ideologis. Selain topik nasionalisme, pencapaian partai, dan Pemikiran Xi Jinping, konten propaganda juga mencakup isu kesehatan masyarakat, bencana alam, kriminalitas, hingga gaya hidup. Dengan cara ini, negara dapat membentuk narasi publik di banyak aspek kehidupan sehari-hari.
Para penulis menyoroti bagaimana pemerintah memanfaatkan propaganda naskah saat pandemi Covid-19. Saat wabah muncul, pemerintah menunda publikasi informasi penting sambil membanjiri media dengan narasi resmi yang menekankan otoritas negara dan mengurangi ketidakpastian. Pendekatan ini membatasi jurnalisme independen dan membentuk persepsi publik soal krisis.
Penelitian ini menjadi bukti kuat bahwa kontrol media di China semakin ketat di era Xi. Kemunculan propaganda naskah menandai pergeseran ke arah pengelolaan ideologi yang sangat terpusat, dengan tujuan agar PKC bisa “berbicara dengan satu suara” di semua saluran informasi.
Volume propaganda yang terus meningkat, ditambah hilangnya fleksibilitas redaksi, menunjukkan makin menyempitnya ruang bagi jurnalisme independen. Bahkan media komersial yang dulu dianggap lebih bebas kini ikut menjadi corong pemerintah.
Dengan memperluas definisi propaganda hingga mencakup isu non-ideologis, pemerintah China menggunakan media untuk mengontrol arus informasi dan membungkam pandangan yang berbeda. Artikel tentang bencana, kesehatan, dan kriminalitas pun dipakai untuk mengarahkan persepsi masyarakat dan mencegah interpretasi alternatif.
Memahami cara kerja propaganda domestik China kini menjadi hal krusial, apalagi negara tersebut sedang gencar mengekspor model medianya ke dunia melalui inisiatif seperti Jalur Sutra Digital. Penelitian ini menunjukkan bagaimana rezim otoriter bisa menciptakan ilusi keberagaman media sambil tetap mengendalikan isi di balik layar.
Dengan menyisipkan propaganda naskah ke media partai maupun komersial, pemerintah China menciptakan lanskap media yang tampak beragam di permukaan, tetapi sebenarnya sangat terkontrol di dalam.
Ketika China semakin mempromosikan model pemerintahannya ke dunia, memahami sistem medianya bukan lagi sekadar tugas akademik, tapi kebutuhan geopolitik yang mendesak.
Mengutip dari Bitter Winter, Rabu (23/7/2025), studi tersebut dimuat dalam jurnal Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences dan dibahas dalam seri “China Briefs” dari Stanford Center on China’s Economy and Institutions.
Studi Hannah dan para koleganya mengupas pertumbuhan sistematis konten yang diproduksi pemerintah—disebut sebagai “propaganda naskah”—di surat kabar China selama periode 2012–2022, masa naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan.
Baca Juga: Jet Tempur yang Jatuh di Sekolah dan Tewaskan 20 Orang Merupakan Buatan China
Menggunakan data lebih dari 11 juta artikel dari 700 surat kabar milik partai dan komersial, para penulis menunjukkan bagaimana Partai Komunis China (PKC) semakin menyisipkan narasi resmi ke dalam lanskap media nasional. Hasilnya membantah anggapan naif soal pluralisme media di China, serta memperkenalkan metode baru untuk mendeteksi propaganda terselubung di negara otoriter.
Apa yang dimaksud “propaganda naskah” adalah artikel dari lembaga pemerintah pusat—umumnya Departemen Publisitas PKC (alias Departemen Propaganda) atau kantor berita resmi seperti Xinhua, yang didistribusikan ke berbagai surat kabar tanpa banyak perubahan. Berbeda dengan sindikasi di negara-negara Barat, artikel-artikel ini wajib dimuat dan sering kali muncul bersamaan di banyak media.
Untuk mengidentifikasi konten semacam ini, para peneliti mengembangkan metode komputasi baru yang mendeteksi kemiripan artikel yang terbit di banyak media pada hari yang sama. Metode ini divalidasi dengan lebih dari 1.000 dokumen propaganda bocor yang diperoleh dari “China Digital Times", yang membuktikan bahwa artikel-artikel tersebut memang diwajibkan oleh negara.
Di China, propaganda naskah muncul hampir setiap hari di media. Selama periode 2012–2022, surat kabar partai memuat setidaknya satu artikel propaganda naskah di 90 persen hari dalam setahun. Dalam momen-momen sensitif seperti peringatan, transisi kekuasaan, atau krisis, porsi artikel semacam ini bisa mencapai 30% dari total konten halaman depan.
Pengetatan Kontrol Media
Penggunaan konten naskah ini meningkat tajam. Pada 2012, hanya sekitar 5–7% artikel halaman depan di surat kabar partai yang berasal dari naskah resmi. Namun, pada 2022, angkanya naik hingga sekitar 20%. Ini mencerminkan tren sentralisasi media dan penyempitan ruang ideologis di bawah Xi Jinping.
Dulu, beberapa media masih mencoba mengubah judul atau menambahkan konteks lokal. Namun menjelang akhir dekade, sebagian besar artikel dipublikasikan tanpa diedit sedikit pun, mencerminkan hilangnya kemandirian redaksi dan meningkatnya keseragaman pesan negara.
Penelitian ini juga membantah anggapan bahwa propaganda hanya ada di media milik partai. Faktanya, media komersial—terutama yang punya pembaca besar—juga rutin memuat artikel pemerintah, sering kali tanpa label atau penjelasan yang memadai.
Isi propaganda pun tidak melulu ideologis. Selain topik nasionalisme, pencapaian partai, dan Pemikiran Xi Jinping, konten propaganda juga mencakup isu kesehatan masyarakat, bencana alam, kriminalitas, hingga gaya hidup. Dengan cara ini, negara dapat membentuk narasi publik di banyak aspek kehidupan sehari-hari.
Para penulis menyoroti bagaimana pemerintah memanfaatkan propaganda naskah saat pandemi Covid-19. Saat wabah muncul, pemerintah menunda publikasi informasi penting sambil membanjiri media dengan narasi resmi yang menekankan otoritas negara dan mengurangi ketidakpastian. Pendekatan ini membatasi jurnalisme independen dan membentuk persepsi publik soal krisis.
Penelitian ini menjadi bukti kuat bahwa kontrol media di China semakin ketat di era Xi. Kemunculan propaganda naskah menandai pergeseran ke arah pengelolaan ideologi yang sangat terpusat, dengan tujuan agar PKC bisa “berbicara dengan satu suara” di semua saluran informasi.
Propaganda Domestik
Volume propaganda yang terus meningkat, ditambah hilangnya fleksibilitas redaksi, menunjukkan makin menyempitnya ruang bagi jurnalisme independen. Bahkan media komersial yang dulu dianggap lebih bebas kini ikut menjadi corong pemerintah.
Dengan memperluas definisi propaganda hingga mencakup isu non-ideologis, pemerintah China menggunakan media untuk mengontrol arus informasi dan membungkam pandangan yang berbeda. Artikel tentang bencana, kesehatan, dan kriminalitas pun dipakai untuk mengarahkan persepsi masyarakat dan mencegah interpretasi alternatif.
Memahami cara kerja propaganda domestik China kini menjadi hal krusial, apalagi negara tersebut sedang gencar mengekspor model medianya ke dunia melalui inisiatif seperti Jalur Sutra Digital. Penelitian ini menunjukkan bagaimana rezim otoriter bisa menciptakan ilusi keberagaman media sambil tetap mengendalikan isi di balik layar.
Dengan menyisipkan propaganda naskah ke media partai maupun komersial, pemerintah China menciptakan lanskap media yang tampak beragam di permukaan, tetapi sebenarnya sangat terkontrol di dalam.
Ketika China semakin mempromosikan model pemerintahannya ke dunia, memahami sistem medianya bukan lagi sekadar tugas akademik, tapi kebutuhan geopolitik yang mendesak.
(mas)
Lihat Juga :
