Bagaimana Arah Politik Thailand setelah Upaya Pemakzulan PM Paetongtarn?

Paetongtarn, yang secara luas dianggap sebagai pewaris politik Thaksin, mengambil alih Partai Pheu Thai, sebuah partai populis dengan dukungan kuat dari pedesaan, setelah mantan perdana menteri tersebut digulingkan. Pheu Thai, yang berada di posisi kedua dalam pemilihan umum 2023, membentuk koalisi yang rapuh dengan Partai Bhumjaithai yang lebih konservatif, yang mewakili kepentingan bisnis.

Bhumjaithai sejak itu telah menarik diri dari koalisi, dengan alasan kekhawatiran atas skandal panggilan telepon tersebut. Pemimpin partai Anutin Charnvirakul, yang juga menjabat sebagai menteri kesehatan, telah lama berselisih dengan Paetongtarn.

4. Nasionalisme Thailand Kembali Bangkit

“Meskipun ia berhasil lolos dari mosi tidak percaya sebelumnya, koalisi yang melemah, di bawah tekanan ketegangan yang dipicu oleh nasionalisme, mungkin tidak akan mampu bertahan lagi,” kata Mark Cogan, profesor madya studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai, dilansir Anadolu.

Partai Move Forward memenangkan pemilu 2023 tetapi kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mengusulkan amandemen undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki, yang memicu pergolakan politik lebih lanjut.

5. Turbulensi Ekonomi Akan Terjadi

Turbulensi politik bertepatan dengan kesulitan ekonomi.

“Sektor pariwisata dan manufaktur Thailand terus menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara ini belum kembali ke tingkat sebelum COVID-19,” kata Cogan.

Antara tahun 2020 dan 2024, PDB Thailand hanya tumbuh 2,6%, dibandingkan dengan 18% dalam periode lima tahun sebelumnya, menurut Bank Dunia. Bank Dunia baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhannya untuk tahun 2025 menjadi 1,8%, dengan alasan ancaman tarif AS.

"Thailand tidak bergerak ke mana pun di tengah ketidakstabilan ini," kata Cogan. "Agenda ekonomi Pheu Thai, yang terhenti akibat pertikaian internal koalisi, telah tergelincir."

Mahkamah Konstitusi telah memberi Paetongtarn waktu 15 hari untuk menyampaikan pembelaannya. Putusan tersebut dapat mengakibatkan pemulihan jabatannya atau pemecatan permanen.

Para pengamat yakin bahwa meskipun ia dibebaskan, masa depan politiknya tampak suram.

“Paetongtarn mungkin dianggap telah kehilangan kekuatannya, dan masa jabatan politiknya dalam dua tahun tersisa dari masa jabatan parlemen saat ini diragukan,” kata Thitinan, seraya mencatat meningkatnya protes jalanan oleh lawan-lawan konservatif, ketidakpuasan publik, dan kritik di parlemen.

6. Pemilu yang Dipercepat Akan Dilaksanakan

Wanwichit mengatakan pemilihan umum dini tidak dapat dihindari.