Bagaimana Arah Politik Thailand setelah Upaya Pemakzulan PM Paetongtarn?

BANGKOK - Badai politik sedang melanda Thailand setelah penangguhan dramatis Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra awal bulan ini, mengguncang kepemimpinan negara dan memberikan pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang berkuasa.

Ia adalah perdana menteri kedua yang lengser sejak pemilihan umum 2023. Agustus lalu, mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin dicopot setelah pengadilan memutuskan ia melanggar konstitusi atas penunjukan politik.

Melansir Anadolu, penangguhan Paetongtarn menyusul bocornya percakapan telepon antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, di mana ia tampak mengkritik seorang komandan tinggi militer Thailand. Percakapan telepon tersebut, yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan terkait sengketa perbatasan Thailand-Kamboja yang telah lama terjadi, justru memicu kemarahan publik.

Bagaimana Arah Politik Thailand setelah Upaya Pemakzulan PM Paetongtarn?

1. Risiko Politik Jangka Pendek

Akibatnya, 36 senator mengajukan pengaduan pelanggaran etika ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memberhentikannya dari jabatan atas tuduhan pelanggaran dan ketidakjujuran. Menteri Dalam Negeri Phumtham Wechayachai diangkat sebagai pelaksana tugas perdana menteri.

“Penangguhan Paetongtarn dari jabatan perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi secara signifikan meningkatkan risiko politik dan kinerja kebijakan Thailand,” ujar Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas Chulalongkorn, kepada Anadolu.

Ia mengatakan skandal itu "menjadi krisis besar" setelah panggilan telepon yang bocor itu menunjukkan bahwa perdana menteri Thailand telah "mengkompromikan posisinya dengan tunduk kepada" Hun Sen.

Baca Juga: Ini Penyebab Utama Kecelakaan Pesawat Air India

2. Pengkhianatan dalam Politik Thailand

Percakapan yang bocor itu muncul hanya beberapa minggu setelah pasukan Thailand dan Kamboja saling tembak pada 28 Mei di sepanjang perbatasan yang disengketakan, yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja. Bentrokan itu kembali memicu ketegangan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

Menurut Wanwichit Boonprong, pakar ilmu politik Thailand yang berbasis di Pathum Thani, "panggilan telepon itu telah membuat sebagian besar warga Thailand tidak senang, menuduhnya melakukan pengkhianatan, sehingga merugikan Thailand dalam negosiasi dengan Kamboja."

3. Mengulang Pola yang Sama

Matthew Wheeler, analis senior dari International Crisis Group, mencatat bahwa kasus ini mencerminkan pola yang berulang dalam politik Thailand.

"Sejak 2006, setiap pemerintahan telah berpihak pada ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, atau berpihak pada militer dan kelompok royalis," ujarnya. “Kelima perdana menteri yang berpihak pada Thaksin, hingga Thaksin sendiri pada tahun 2006, telah digulingkan melalui kudeta atau pengadilan.”

Thaksin Shinawatra, seorang taipan telekomunikasi miliarder, menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2001 hingga ia digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di pengasingan untuk menghindari tuntutan pidana, ia kembali ke Thailand pada tahun 2023.