Siapa Tony Blair? Mantan PM Inggris yang Lembaganya Terlibat Rencana Pembersihan Etnis Gaza Riviera Trump
Kamis, 10 Juli 2025 - 15:34 WIB
loading...
Mantan PM Inggris Tony Blair. Foto/newsweek
A
A
A
LONDON - Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, dikenal sebagai tokoh politik sentral dalam era modernisasi Partai Buruh Inggris melalui pendekatan "New Labour." Ia menjabat dari tahun 1997 hingga 2007.
Dia dikenal karena membawa Inggris menuju kemajuan ekonomi, memperkuat sektor publik, serta menjalin hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat.
Salah satu warisan paling kontroversial dari masa jabatannya adalah dukungan penuh terhadap invasi Irak pada 2003, yang membuat reputasinya di dunia internasional—terutama dunia Arab—jatuh secara drastis.
Setelah mengundurkan diri dari jabatan politik formal, Blair beralih ke peran diplomatik dan filantropi global, salah satunya dengan menjadi utusan khusus Timur Tengah untuk "Quartet" (PBB, AS, Uni Eropa, Rusia) dari 2007 hingga 2015.
Dalam peran barunya, Blair memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi di Palestina, khususnya di Tepi Barat.
Ia berupaya membuka akses perbatasan, mendorong investasi, dan membangun kerangka infrastruktur sipil yang dianggap bisa menjadi jalan keluar dari kekerasan.
Namun, banyak pihak menilai Blair terlalu pro-Israel dan gagal memberikan hasil nyata bagi rakyat Palestina.
Pasca peran diplomatiknya, ia mendirikan Tony Blair Institute for Global Change (TBI), lembaga think tank dan konsultan kebijakan global yang bekerja di lebih dari 30 negara, termasuk kawasan Timur Tengah.
Di sinilah lembaganya belakangan dikaitkan dengan rencana pembangunan kontroversial yang disebut “Gaza Riviera” oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Tony Blair memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Buruh dan dengan cepat menjadi figur sentral dalam transformasi politik Inggris pada akhir 1990-an.
Melalui doktrin “New Labour”, ia menggeser ideologi kiri klasik Partai Buruh menuju sentrisme pasar bebas, dan berhasil memenangkan tiga pemilu berturut-turut.
Selama masa jabatannya, ia memperkenalkan reformasi besar dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil.
Namun, popularitas internasionalnya mulai goyah setelah keputusan mendukung invasi ke Irak. Banyak kalangan mengecam Blair karena membenarkan perang atas dasar senjata pemusnah massal (WMD) yang tak pernah ditemukan.
Keputusan ini berdampak panjang pada pandangan dunia Arab terhadap dirinya.
Meski kontroversial, Blair tetap dipandang sebagai pemimpin yang berpengaruh di panggung global. Ia diangkat sebagai utusan khusus Timur Tengah oleh "Quartet" dan diberi tugas untuk membantu pembangunan ekonomi serta tata kelola Palestina.
Blair lebih banyak bekerja di Tepi Barat, mendorong pembangunan bisnis kecil, akses perbankan, dan diplomasi infrastruktur. Namun upayanya dinilai lambat dan terhambat oleh kompleksitas politik, terutama karena hubungan buruk dengan pihak Palestina dan fokusnya yang dianggap lebih menguntungkan Israel.
Setelah keluar dari tugas diplomatik formal, Tony Blair mendirikan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) pada 2016.
Dia dikenal karena membawa Inggris menuju kemajuan ekonomi, memperkuat sektor publik, serta menjalin hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat.
Reputasi Hancur
Salah satu warisan paling kontroversial dari masa jabatannya adalah dukungan penuh terhadap invasi Irak pada 2003, yang membuat reputasinya di dunia internasional—terutama dunia Arab—jatuh secara drastis.
Setelah mengundurkan diri dari jabatan politik formal, Blair beralih ke peran diplomatik dan filantropi global, salah satunya dengan menjadi utusan khusus Timur Tengah untuk "Quartet" (PBB, AS, Uni Eropa, Rusia) dari 2007 hingga 2015.
Dalam peran barunya, Blair memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi di Palestina, khususnya di Tepi Barat.
Ia berupaya membuka akses perbatasan, mendorong investasi, dan membangun kerangka infrastruktur sipil yang dianggap bisa menjadi jalan keluar dari kekerasan.
Namun, banyak pihak menilai Blair terlalu pro-Israel dan gagal memberikan hasil nyata bagi rakyat Palestina.
Pasca peran diplomatiknya, ia mendirikan Tony Blair Institute for Global Change (TBI), lembaga think tank dan konsultan kebijakan global yang bekerja di lebih dari 30 negara, termasuk kawasan Timur Tengah.
Di sinilah lembaganya belakangan dikaitkan dengan rencana pembangunan kontroversial yang disebut “Gaza Riviera” oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
1. Latar Belakang dan Karir Politik
Tony Blair memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Buruh dan dengan cepat menjadi figur sentral dalam transformasi politik Inggris pada akhir 1990-an.
Melalui doktrin “New Labour”, ia menggeser ideologi kiri klasik Partai Buruh menuju sentrisme pasar bebas, dan berhasil memenangkan tiga pemilu berturut-turut.
Selama masa jabatannya, ia memperkenalkan reformasi besar dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil.
Namun, popularitas internasionalnya mulai goyah setelah keputusan mendukung invasi ke Irak. Banyak kalangan mengecam Blair karena membenarkan perang atas dasar senjata pemusnah massal (WMD) yang tak pernah ditemukan.
Keputusan ini berdampak panjang pada pandangan dunia Arab terhadap dirinya.
Meski kontroversial, Blair tetap dipandang sebagai pemimpin yang berpengaruh di panggung global. Ia diangkat sebagai utusan khusus Timur Tengah oleh "Quartet" dan diberi tugas untuk membantu pembangunan ekonomi serta tata kelola Palestina.
Blair lebih banyak bekerja di Tepi Barat, mendorong pembangunan bisnis kecil, akses perbankan, dan diplomasi infrastruktur. Namun upayanya dinilai lambat dan terhambat oleh kompleksitas politik, terutama karena hubungan buruk dengan pihak Palestina dan fokusnya yang dianggap lebih menguntungkan Israel.
2. Tony Blair Institute for Global Change (TBI)
Setelah keluar dari tugas diplomatik formal, Tony Blair mendirikan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) pada 2016.
Lihat Juga :
