Partai Berkuasa di Spanyol Larang Pejabat Gunakan Uang Negara untuk Bayar PSK

BARCELONA - Partai Sosialis (PSOE) yang berkuasa di Spanyol telah melarang anggotanya membayar untuk seks dan memperingatkan bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan pengusiran.

Keputusan tersebut, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez, muncul sebagai respons atas skandal korupsi yang melibatkan pejabat senior partai dan tuduhan penggunaan dana publik untuk kegiatan terlarang, termasuk mempekerjakan pekerja seks.

Santos Cerdan, mantan sekretaris organisasi PSOE dan sekutu dekat Sanchez, diperintahkan untuk ditahan praperadilan tanpa jaminan oleh Mahkamah Agung Spanyol pada bulan Juni. Ia menghadapi dakwaan penyuapan, konspirasi kriminal, dan penyalahgunaan pengaruh terkait dugaan manipulasi kontrak publik senilai lebih dari €500 juta (USD585 juta).

Jaksa menduga Cerdan memainkan peran utama dalam mengatur skema tersebut, yang konon melibatkan penyaluran sedikitnya €5 juta sebagai suap di antara pejabat senior, termasuk mantan Menteri Transportasi Jose Luis Abalos dan ajudannya Koldo Garcia.

Penyelidikan telah mengungkap bahwa para pejabat tersebut diduga menggunakan dana publik tidak hanya untuk komisi terlarang tetapi juga untuk pengeluaran pribadi, termasuk pengadaan layanan seksual. Cerdan membantah melakukan kesalahan apa pun, dengan mengklaim bahwa ia menjadi sasaran "balas dendam politik".

Baca Juga: 3 Fakta Operasi Bendera Hitam yang Digelar Israel untuk Menyerang Yaman

Sebagai tanggapan, PSOE mengumumkan perombakan kepemimpinan dan aturan disiplin yang ketat. "Meminta, menerima, atau memperoleh tindakan seksual dengan imbalan uang" sekarang akan dihukum dengan "sanksi maksimum, pengusiran dari partai," kata partai tersebut.