Laporan Global Rights Compliance Ungkap Dugaan Kerja Paksa di Sektor Strategis China

JAKARTA - China kembali menjadi sorotan global terkait praktik kerja paksa—kali ini dalam pasokan mineral penting dari wilayah Xinjiang ke merek-merek multinasional. Temuan ini menjadi sumber sensasi sekaligus rasa malu bagi pemerintahan Presiden Xi Jinping, yang selama ini berupaya menampilkan Xinjiang sebagai simbol stabilitas dan kemajuan ekonomi.

Meski sebelumnya China telah dikritik karena penggunaan kerja paksa dalam produksi kapas, temuan terbaru menunjukkan praktik serupa meluas ke banyak industri, menimbulkan risiko serius bagi rantai pasok global.

Sebuah laporan oleh Global Rights Compliance (GRC) di Belanda mengungkap bahwa China secara terbuka menggunakan kerja paksa di luar sektor kapas. Disebutkan bahwa sejumlah merek global dapat terkait dengan mineral kritis—seperti titanium, lithium, berilium, dan magnesium—yang bersumber dari Xinjiang. Mineral-mineral ini penting bagi industri dirgantara, otomotif, pertahanan, dan elektronik.

Baca Juga: Bidik China, Parlemen Eropa Rancang UU Larangan Produk Kerja Paksa

Mengutip dari European Times, Sabtu (28/6/2025), laporan tersebut menyebut 77 perusahaan pemasok China yang terlibat dalam “program transfer tenaga kerja” yang dijalankan pemerintah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan penindasan, di mana Uyghur dan minoritas Muslim lain dipaksa bekerja di pabrik-pabrik di bawah pengawasan ketat negara—kelanjutan dari kampanye asimilasi dan penahanan massal China.

Organisasi hak asasi manusia (HAM) ini mendesak perusahaan di seluruh dunia untuk segera melakukan audit transparan terhadap rantai pasok mereka atau berisiko terlibat dalam perbudakan modern.

Ironisnya, pemerintah China terus mempromosikan narasi palsu tentang Xinjiang. China Cotton Association baru-baru ini melaporkan kenaikan 3,3% dalam luas tanam kapas untuk 2025, mengeklaim wilayah tersebut memiliki lebih dari 3.700 perusahaan tekstil. Namun, para pendukung hak asasi menolak angka tersebut sebagai propaganda, menunjuk bahwa kerja paksa masih menjadi inti output industri Xinjiang.

Rantai Pasok Pangan Global

Melansir laporan Pulitzer Centre, pekerja Uyghur masih dipaksa memetik kapas dengan kondisi yang memprihatinkan. Video-video yang beredar menunjukkan anak-anak berusia tujuh tahun bekerja di lapangan—melanggar hukum internasional tentang pekerja anak. China membantah semua tuduhan sebagai “kebohongan kejam” dan menyatakan bahwa semua kelompok etnis “menikmati kehidupan bahagia.”

Sayangnya, penyalahgunaan tenaga kerja tidak hanya terjadi di industri tekstil. Pekerja dari Xinjiang dipindahkan paksa ke pabrik-pabrik di seluruh China—termasuk di Hubei—melalui program negara yang dinilai memaksa. Perusahaan seperti CP Group (Charoen Pokphand) dan Dachan Foods disebut menggunakan pekerja pindahan ini dalam produksi daging untuk merek global seperti KFC dan McDonald’s China. Video pekerja memperlihatkan isolasi, kerinduan rumah, dan dehumanisasi, dengan beberapa menyebut kondisi mereka sebagai perbudakan modern.

Rantai pasok pangan global juga mulai tersusupi. Bureau of Investigative Journalism melaporkan kapas Xinjiang mulai diolah menjadi pakan ternak. Biji kapas—produk sampingan kaya protein—digunakan untuk memberi makan unggas, sapi, dan babi secara massal—membuat jalur kerja paksa di industri pangan semakin sulit dideteksi. Beberapa produsen bekerja sama dengan milisi paramiliter Xinjiang, dan hewan-hewan tersebut diproses di fasilitas yang dijalankan pekerja minoritas etnis secara paksa.

Banyak perusahaan besar berdalih tidak menggunakan bahan baku tersebut, namun hanya sedikit yang transparan dalam menelusuri rantai pasok makanan atau memastikan standar hak asasi manusia terpenuhi.

Menanggapi kemarahan global, Amerika Serikat melarang impor barang dari Xinjiang melalui Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA) sejak 2021. Sejak itu, lebih dari USD3,6 miliar produk ditahan. Peraturan kuat ini tidak hanya menargetkan produk jadi dari Xinjiang, tetapi juga bahan mentah atau komponen yang bersumber dari wilayah tersebut.

Dugaan Praktik Kerja Paksa di Xinjiang

Meski demikian, investasi China di sektor tekstil Xinjiang justru melonjak. Dari 2014 hingga 2022, wilayah tersebut menerima investasi tetap senilai 285,9 miliar yuan dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20%. Lebih dari 1.350 perusahaan dari provinsi lain masuk ke ekosistem industri Xinjiang—membenamkan praktik kerja paksa semakin dalam ke kerangka ekonomi China.

Penyalahgunaan ini meluas melampaui kapas dan pangan. Laporan Human Rights Watch Maret 2024 mengungkap rantai pasok aluminium untuk produsen otomotif global juga terkontaminasi kerja paksa.

Perusahaan seperti General Motors, Volkswagen, Tesla, Toyota, dan BYD tidak berhasil menghilangkan aluminium terkait kerja paksa dari proses produksi mereka. Human Rights Watch memperingatkan bahwa kegagalan ini berpotensi menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam kejahatan terhadap kelompok minoritas.

Sementara itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa China mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang, dengan estimasi lebih dari satu juta Uyghur ditahan secara sewenang-wenang atas nama kontraterorisme. China menolak temuan ini dan mengeklaim sedang menjaga stabilitas.

Para ahli menilai, meski bukti praktik kerja paksa di Xinjiang semakin banyak—mulai dari industri tekstil, mineral, hingga otomotif—China sejauh ini hampir kebal dari akuntabilitas nyata.

Sudah waktunya bagi negara-negara demokrasi dan institusi internasional untuk bergerak melampaui tindakan simbolis. Hanya upaya tegas dan dapat ditegakkan seperti pelarangan, sanksi, dan transparansi penuh dalam rantai pasok global yang dapat mengakhiri siklus eksploitasi ini.