Laporan Global Rights Compliance Ungkap Dugaan Kerja Paksa di Sektor Strategis China
Sabtu, 28 Juni 2025 - 12:48 WIB
loading...
A
A
A
Ironisnya, pemerintah China terus mempromosikan narasi palsu tentang Xinjiang. China Cotton Association baru-baru ini melaporkan kenaikan 3,3% dalam luas tanam kapas untuk 2025, mengeklaim wilayah tersebut memiliki lebih dari 3.700 perusahaan tekstil. Namun, para pendukung hak asasi menolak angka tersebut sebagai propaganda, menunjuk bahwa kerja paksa masih menjadi inti output industri Xinjiang.
Melansir laporan Pulitzer Centre, pekerja Uyghur masih dipaksa memetik kapas dengan kondisi yang memprihatinkan. Video-video yang beredar menunjukkan anak-anak berusia tujuh tahun bekerja di lapangan—melanggar hukum internasional tentang pekerja anak. China membantah semua tuduhan sebagai “kebohongan kejam” dan menyatakan bahwa semua kelompok etnis “menikmati kehidupan bahagia.”
Sayangnya, penyalahgunaan tenaga kerja tidak hanya terjadi di industri tekstil. Pekerja dari Xinjiang dipindahkan paksa ke pabrik-pabrik di seluruh China—termasuk di Hubei—melalui program negara yang dinilai memaksa. Perusahaan seperti CP Group (Charoen Pokphand) dan Dachan Foods disebut menggunakan pekerja pindahan ini dalam produksi daging untuk merek global seperti KFC dan McDonald’s China. Video pekerja memperlihatkan isolasi, kerinduan rumah, dan dehumanisasi, dengan beberapa menyebut kondisi mereka sebagai perbudakan modern.
Rantai pasok pangan global juga mulai tersusupi. Bureau of Investigative Journalism melaporkan kapas Xinjiang mulai diolah menjadi pakan ternak. Biji kapas—produk sampingan kaya protein—digunakan untuk memberi makan unggas, sapi, dan babi secara massal—membuat jalur kerja paksa di industri pangan semakin sulit dideteksi. Beberapa produsen bekerja sama dengan milisi paramiliter Xinjiang, dan hewan-hewan tersebut diproses di fasilitas yang dijalankan pekerja minoritas etnis secara paksa.
Banyak perusahaan besar berdalih tidak menggunakan bahan baku tersebut, namun hanya sedikit yang transparan dalam menelusuri rantai pasok makanan atau memastikan standar hak asasi manusia terpenuhi.
Menanggapi kemarahan global, Amerika Serikat melarang impor barang dari Xinjiang melalui Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA) sejak 2021. Sejak itu, lebih dari USD3,6 miliar produk ditahan. Peraturan kuat ini tidak hanya menargetkan produk jadi dari Xinjiang, tetapi juga bahan mentah atau komponen yang bersumber dari wilayah tersebut.
Rantai Pasok Pangan Global
Melansir laporan Pulitzer Centre, pekerja Uyghur masih dipaksa memetik kapas dengan kondisi yang memprihatinkan. Video-video yang beredar menunjukkan anak-anak berusia tujuh tahun bekerja di lapangan—melanggar hukum internasional tentang pekerja anak. China membantah semua tuduhan sebagai “kebohongan kejam” dan menyatakan bahwa semua kelompok etnis “menikmati kehidupan bahagia.”
Sayangnya, penyalahgunaan tenaga kerja tidak hanya terjadi di industri tekstil. Pekerja dari Xinjiang dipindahkan paksa ke pabrik-pabrik di seluruh China—termasuk di Hubei—melalui program negara yang dinilai memaksa. Perusahaan seperti CP Group (Charoen Pokphand) dan Dachan Foods disebut menggunakan pekerja pindahan ini dalam produksi daging untuk merek global seperti KFC dan McDonald’s China. Video pekerja memperlihatkan isolasi, kerinduan rumah, dan dehumanisasi, dengan beberapa menyebut kondisi mereka sebagai perbudakan modern.
Rantai pasok pangan global juga mulai tersusupi. Bureau of Investigative Journalism melaporkan kapas Xinjiang mulai diolah menjadi pakan ternak. Biji kapas—produk sampingan kaya protein—digunakan untuk memberi makan unggas, sapi, dan babi secara massal—membuat jalur kerja paksa di industri pangan semakin sulit dideteksi. Beberapa produsen bekerja sama dengan milisi paramiliter Xinjiang, dan hewan-hewan tersebut diproses di fasilitas yang dijalankan pekerja minoritas etnis secara paksa.
Banyak perusahaan besar berdalih tidak menggunakan bahan baku tersebut, namun hanya sedikit yang transparan dalam menelusuri rantai pasok makanan atau memastikan standar hak asasi manusia terpenuhi.
Menanggapi kemarahan global, Amerika Serikat melarang impor barang dari Xinjiang melalui Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA) sejak 2021. Sejak itu, lebih dari USD3,6 miliar produk ditahan. Peraturan kuat ini tidak hanya menargetkan produk jadi dari Xinjiang, tetapi juga bahan mentah atau komponen yang bersumber dari wilayah tersebut.
Lihat Juga :
