Laporan Global Rights Compliance Ungkap Dugaan Kerja Paksa di Sektor Strategis China

Dugaan Praktik Kerja Paksa di Xinjiang

Meski demikian, investasi China di sektor tekstil Xinjiang justru melonjak. Dari 2014 hingga 2022, wilayah tersebut menerima investasi tetap senilai 285,9 miliar yuan dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20%. Lebih dari 1.350 perusahaan dari provinsi lain masuk ke ekosistem industri Xinjiang—membenamkan praktik kerja paksa semakin dalam ke kerangka ekonomi China.

Penyalahgunaan ini meluas melampaui kapas dan pangan. Laporan Human Rights Watch Maret 2024 mengungkap rantai pasok aluminium untuk produsen otomotif global juga terkontaminasi kerja paksa.

Perusahaan seperti General Motors, Volkswagen, Tesla, Toyota, dan BYD tidak berhasil menghilangkan aluminium terkait kerja paksa dari proses produksi mereka. Human Rights Watch memperingatkan bahwa kegagalan ini berpotensi menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam kejahatan terhadap kelompok minoritas.

Sementara itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa China mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang, dengan estimasi lebih dari satu juta Uyghur ditahan secara sewenang-wenang atas nama kontraterorisme. China menolak temuan ini dan mengeklaim sedang menjaga stabilitas.

Para ahli menilai, meski bukti praktik kerja paksa di Xinjiang semakin banyak—mulai dari industri tekstil, mineral, hingga otomotif—China sejauh ini hampir kebal dari akuntabilitas nyata.

Sudah waktunya bagi negara-negara demokrasi dan institusi internasional untuk bergerak melampaui tindakan simbolis. Hanya upaya tegas dan dapat ditegakkan seperti pelarangan, sanksi, dan transparansi penuh dalam rantai pasok global yang dapat mengakhiri siklus eksploitasi ini.