Tak Berambisi Akui Palestina, Inggris dan Kanada Hanya Jatuhkan Sanksi ke 2 Menteri Israel

GAZA - Inggris, Kanada, dan sekutu lainnya mengumumkan sanksi terhadap dua menteri pemerintah garis keras Israel karena berulang kali "menghasut kekerasan terhadap warga Palestina . Itu menjadi sebuah langkah bersama yang tegas yang muncul di tengah meningkatnya kecaman Barat atas tindakan Israel di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich akan menghadapi larangan bepergian dan pembekuan aset.

Ben Gvir dan Smotrich sama-sama memimpin partai politik sayap kanan yang membantu menjaga koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang rapuh agar tetap bertahan. Kedua pria tersebut telah menghadapi kritik atas komentar mereka yang menghasut tentang Tepi Barat yang diduduki serta posisi mereka tentang perang di Gaza.

Sanksi tersebut sedang dilaksanakan bersama oleh Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris, menurut pernyataan bersama oleh menteri luar negeri kelima negara tersebut.

“Kami berkomitmen teguh pada solusi dua negara yang merupakan satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan martabat bagi warga Israel dan Palestina serta memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut, tetapi hal itu terancam oleh kekerasan pemukim ekstremis dan perluasan permukiman,” kata pernyataan bersama tersebut, dilansir CNN.

Baca Juga: Konflik Trump - Musk Memanas, Perang Alien Vs Predator Dimulai?

"Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich telah memicu kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia Palestina. Retorika ekstremis yang menganjurkan pemindahan paksa warga Palestina dan pembangunan permukiman baru Israel sangat mengerikan dan berbahaya," pernyataan itu menambahkan. "Kami telah melibatkan Pemerintah Israel dalam masalah ini secara ekstensif, namun pelaku kekerasan terus bertindak dengan dorongan dan impunitas."

Sanksi yang dijatuhkan oleh lima negara Barat tersebut merupakan perubahan kebijakan dengan Amerika Serikat. Sementara sekutu Eropa dan Persemakmuran semakin menekan pemerintah Netanyahu, pemerintahan Trump telah berulang kali menegaskan kembali aliansi AS-Israel. AS juga telah menyerukan agar konflik di Gaza berakhir, tetapi minggu lalu, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata permanen di Gaza.

Sementara sanksi tersebut terkait dengan Tepi Barat, pernyataan bersama sekutu Barat menambahkan bahwa "tentu saja ini tidak dapat dilihat secara terpisah dari bencana di Gaza. Kami terus terkejut dengan penderitaan besar warga sipil, termasuk penolakan bantuan penting."

Kedua menteri menanggapi larangan perjalanan dan sanksi keuangan dengan menantang pada Selasa sore, bersumpah untuk melanjutkan agenda mereka dan menuduh Inggris menggemakan pembatasan era kolonialnya terhadap migrasi Yahudi ke Palestina yang berada di bawah mandat Inggris.

Ben Gvir, pemimpin partai Jewish Power, mengatakan bahwa "sanksi tersebut tidak membuat saya takut," seraya menambahkan, "Saya akan terus bertindak untuk negara kita, untuk rakyat kita, saya akan terus bertindak dan memastikan bahwa mereka tidak membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Hamas."

Smotrich, yang berbicara saat peresmian pemukiman Yahudi baru Mitzpe Ziv di Tepi Barat yang diduduki pada hari Selasa, mengatakan bahwa ia "mendengar bahwa Inggris telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada saya karena saya menggagalkan pembentukan negara Palestina.

Tidak ada waktu yang lebih baik dari ini." "Inggris telah mencoba sekali untuk mencegah kami membangun tempat lahirnya tanah air kami, dan kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dengan pertolongan Tuhan, kami bertekad untuk terus membangun," kata Smotrich, yang memimpin Partai Keagamaan Nasional–Zionisme Keagamaan.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pemerintah akan mengadakan "pertemuan khusus" awal minggu depan "untuk memutuskan tanggapan kami terhadap keputusan yang tidak dapat diterima ini." “Sangat keterlaluan bahwa perwakilan terpilih dan anggota pemerintah menjadi sasaran tindakan semacam ini,” kata Saar.

Sementara itu, menteri luar negeri Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia mengatakan dalam pernyataan mereka: “Langkah-langkah yang diumumkan hari ini tidak menyimpang dari dukungan teguh kami terhadap keamanan Israel dan kami terus mengutuk serangan teror mengerikan pada 7 Oktober oleh Hamas. Langkah-langkah hari ini ditujukan kepada individu-individu yang menurut pandangan kami merusak keamanan Israel sendiri dan posisinya di dunia.”

Ben Gvir keluar dari pemerintahan Netanyahu pada bulan Januari untuk memprotes gencatan senjata di Gaza, dan baru bergabung kembali dengan pemerintahan setelah Israel kembali berperang pada bulan Maret. Ia telah berulang kali menyerukan agar warga Palestina diusir dari Gaza dan sebelumnya mengatakan Israel harus “mendorong migrasi sukarela warga Gaza ke negara-negara di seluruh dunia.”

Smotrich, yang sebagai menteri keuangan memiliki kursi di kabinet keamanan Israel dan memegang pengaruh signifikan atas Netanyahu, sebelumnya telah menyerukan aneksasi formal permukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel. Pada bulan Mei, ia mengatakan gagasannya tentang kemenangan di Gaza adalah bahwa wilayah tersebut "dihancurkan" dan warga sipil dipindahkan ke "zona kemanusiaan" di selatan jalur tersebut atau pergi ke negara ketiga.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengecam komentar Smotrich tentang kemungkinan penghancuran dan pembersihan Gaza, dengan mengatakan kepada anggota parlemen Inggris: "Itu adalah ekstremisme. Itu berbahaya. Itu menjijikkan. Itu mengerikan, dan saya mengutuknya dengan kata-kata yang paling keras."

Pada saat itu, Inggris menghentikan pembicaraan perdagangan dengan Israel dan menjatuhkan sanksi kepada pemukim Tepi Barat, tetapi tidak memberikan sanksi kepada menteri sayap kanan Israel.