Bela Israel, AS Sendirian Memveto Resolusi Gencatan Senjata Gaza

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) sendirian memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza. Tindakan Amerika ini keterlaluan mengingat situasi di wilayah tersebut telah memprihatinkan akibat perang brutal Israel.

Dari 15 anggota DK PBB, sebanyak 14 memberikan suara mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza. Sedangkan Amerika menjadi satu-satunya anggota yang memberikan suara menentang.

Dorothy Shea, perwakilan sementara AS di PBB, membela veto tersebut selama pidatonya di DK PBB. Dia mengeklaim bahwa resolusi tersebut gagal mengutuk Hamas atau menuntut pelucutan senjata dan penarikan pasukannya dari Gaza.

Baca Juga: AS Peringatkan Inggris dan Prancis agar Tidak Mengakui Negara Palestina

“Setiap produk yang merusak keamanan sekutu dekat kami, Israel, tidak akan berhasil,” kata Shea, menjelaskan veto tersebut, seperti dikutip Reuters, Kamis (5/6/2025).

Shea menekankan upaya berkelanjutan Washington untuk mengamankan pembebasan para sandera yang ditawan oleh Hamas, termasuk empat warga negara Amerika.

Dia juga mengeklaim bahwa Hamas telah menolak upaya gencatan senjata sebelumnya, dan bahwa DK PBB tidak boleh, dalam kata-katanya, “memberanikan” kelompok tersebut sementara kelompok itu terus mengancam Israel.

“Amerika Serikat telah menegaskan bahwa kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza,” katanya.

Dia juga mengkritik PBB karena tidak memasukkan Hamas dalam daftar organisasi teroris.

Sebaliknya, perwakilan Inggris mendukung resolusi tersebut, dengan mengutip krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

Utusan Slovenia menyuarakan seruan untuk segera mengakhiri perang dan mendesak pembebasan para sandera syarat.

Menurut laporan Reuters, AS telah memberi tahu Israel tentang niatnya untuk memveto resolusi tersebut.

Pemungutan suara tersebut menandai upaya DK PBB pertama untuk meloloskan resolusi terkait Gaza sejak November 2024, ketika AS juga memblokir proposal gencatan senjata di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Resolusi terbaru yang diadopsi muncul pada Juni 2024, ketika DK PBB mendukung rencana gencatan senjata multi-fase yang didukung AS yang terkait dengan pembebasan sandera Israel. Perjanjian itu tidak dilaksanakan hingga Januari 2025 dan kemudian dilanggar oleh Israel.

Resolusi yang diblokir tersebut menyerukan "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen" dan pembebasan tawanan tanpa prasyarat.

Resolusi itu juga menyoroti "situasi kemanusiaan yang sangat buruk" di Gaza dan mendesak pencabutan segera semua pembatasan bantuan kemanusiaan, memastikan distribusinya yang aman dan meluas oleh organisasi, termasuk PBB.

Resolusi di DK PBB memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari lima anggota tetap—AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Dalam sebuah pernyataan segera setelah pemungutan suara, kelompok perlawanan Palestina; Hamas, mengatakan bahwa veto Amerika mencerminkan "bias buta Washington terhadap pemerintah pendudukan," menuduh AS terus mendukung "kejahatan terhadap kemanusiaan Israel di Gaza."