China Tak Terima Perang Ukraina Disamakan dengan Masalah Taiwan
Minggu, 01 Juni 2025 - 14:27 WIB
loading...
Beijing tak terima perang Rusia-Ukraina disamakan dengan masalah China-Taiwan. Foto/TNS via SCMP
A
A
A
SINGAPURA - Pemerintah China tak terima jika perang Rusia-Ukraina disamakan dengan masalah Taiwan. Sikap Beijing ini sebagai respons atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Macron menyampaikan pidato di Shangri-La Dialogue di Singapura pada hari Jumat, di mana dia menolak mereka yang akan membingkai konflik tersebut sebagai masalah Eropa semata.
"Jika kita mempertimbangkan bahwa Rusia dapat diizinkan untuk mengambil bagian dari wilayah Ukraina tanpa batasan apa pun, apa yang bisa terjadi di Taiwan?" katanya.
Baca Juga: Macron Ancam China dengan Ekspansi NATO ke Asia Tenggara
Komentar Macron itu dengan cepat direspons pemerintah China melalui Kedutaan Besar-nya di Singapura.
"Membandingkan masalah Taiwan dengan masalah Ukraina tidak dapat diterima. Keduanya berbeda sifatnya, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan," kata kedutaan tersebut di Facebook, Sabtu (31/5/2025).
Kedutaan itu menegaskan kembali bahwa masalah Taiwan adalah sepenuhnya urusan internal China.
Sekadar diketahui, Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia tak lama setelah kudeta yang didukung AS tahun 2014 di Kyiv, dan empat bekas wilayah Ukraina lainnya melakukan hal yang sama setelah referendum tahun 2022. Namun, Ukraina dan negara-negara Barat tidak mengakui referendum tersebut dan menganggapnya sebagai aneksasi.
Moskow telah menuntut bahwa, untuk kesepakatan damai yang layak, Ukraina harus mengakui perbatasan baru Rusia dan menarik pasukannya dari wilayah Rusia.
Sedangkan kasus Taiwan adala wilayah itu memiliki pemerintahan terpisah dari China sejak tahun 1949, ketika kaum nasionalis China mundur ke pulau itu setelah kalah perang dengan kubu komunis di daratan China.
Beijing menegaskan bahwa mereka akan mencapai "penyatuan kembali nasional" dan telah memperingatkan pihak berwenang di Taipei agar tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.
Hanya segelintir negara yang mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, sementara sebagian besar negara, termasuk AS dan Rusia, menganut prinsip "Satu China". Meskipun demikian, banyak negara Barat mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan.
Macron menyampaikan pidato di Shangri-La Dialogue di Singapura pada hari Jumat, di mana dia menolak mereka yang akan membingkai konflik tersebut sebagai masalah Eropa semata.
"Jika kita mempertimbangkan bahwa Rusia dapat diizinkan untuk mengambil bagian dari wilayah Ukraina tanpa batasan apa pun, apa yang bisa terjadi di Taiwan?" katanya.
Baca Juga: Macron Ancam China dengan Ekspansi NATO ke Asia Tenggara
Komentar Macron itu dengan cepat direspons pemerintah China melalui Kedutaan Besar-nya di Singapura.
"Membandingkan masalah Taiwan dengan masalah Ukraina tidak dapat diterima. Keduanya berbeda sifatnya, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan," kata kedutaan tersebut di Facebook, Sabtu (31/5/2025).
Kedutaan itu menegaskan kembali bahwa masalah Taiwan adalah sepenuhnya urusan internal China.
Sekadar diketahui, Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia tak lama setelah kudeta yang didukung AS tahun 2014 di Kyiv, dan empat bekas wilayah Ukraina lainnya melakukan hal yang sama setelah referendum tahun 2022. Namun, Ukraina dan negara-negara Barat tidak mengakui referendum tersebut dan menganggapnya sebagai aneksasi.
Moskow telah menuntut bahwa, untuk kesepakatan damai yang layak, Ukraina harus mengakui perbatasan baru Rusia dan menarik pasukannya dari wilayah Rusia.
Sedangkan kasus Taiwan adala wilayah itu memiliki pemerintahan terpisah dari China sejak tahun 1949, ketika kaum nasionalis China mundur ke pulau itu setelah kalah perang dengan kubu komunis di daratan China.
Beijing menegaskan bahwa mereka akan mencapai "penyatuan kembali nasional" dan telah memperingatkan pihak berwenang di Taipei agar tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.
Hanya segelintir negara yang mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, sementara sebagian besar negara, termasuk AS dan Rusia, menganut prinsip "Satu China". Meskipun demikian, banyak negara Barat mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan.
(mas)
Lihat Juga :
