Australia Kirim Kapal Perang untuk Misi yang Targetkan Korea Utara
Selasa, 13 Mei 2025 - 10:29 WIB
loading...
Australia kirim kapal perang HMAS Sydney untuk misi menegakkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. Foto/Australian Defence Force
A
A
A
SYDNEY - Australia telah mengirim kapal perang untuk misi penegakan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara (Korut).
HMAS Sydney akan berpatroli di wilayah tempat negara tertutup itu diduga melakukan perdagangan ilegal yang melanggar sanksi PBB yang bertujuan menghentikannya memperoleh senjata nuklir.
“Operasi Argos mendukung tujuan masyarakat internasional untuk denuklirisasi Korea Utara yang menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah,” kata Kepala Operasi Gabungan Pasukan Pertahanan Australia, Wakil Laksamana Justin Jones, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari news.com.au, Selasa (13/5/2025).
Baca Juga: Dipantau Kim Jong-un, Korea Utara Gelar Latihan Serangan Balik Nuklir
Operasi Argos adalah misi militer internasional yang dipimpin oleh Australia untuk menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Operasi ini dimulai sejak 2018, sebagai tanggapan atas pelanggaran sanksi oleh Korea Utara, terutama terkait program senjata nuklir dan rudal balistik.
“Australia juga mengerahkan pesawat patroli maritim untuk menegakkan Operasi Argos, dengan Angkatan Udara Kerajaan Australia P-8A Poseidon telah dikerahkan ke Jepang pada bulan April," paparnya.
“Menegakkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara konsisten dengan komitmen Australia terhadap tatanan global berbasis aturan," imbuh dia.
Ini adalah kedua kalinya HMAS Sydney–kapal perusak berpeluru kendali kelas Hobart–ikut serta dalam Operasi Argos, setelah pada September 2024 juga mendukung upaya serupa.
Korea Utara secara teratur menguji rudal balistik antarbenua, yang merupakan sistem pengiriman utama untuk hulu ledak nuklir.
Negara ini juga telah mengirim lebih dari 10.000 tentara ke Rusia untuk membantu upaya perang Kremlin di Ukraina.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan melibatkan negaranya dalam perang tersebut adalah "adil" dan "termasuk dalam hak kedaulatannya."
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan partisipasi Korea Utara dalam konflik tersebut melanggar sanksi.
Lebih dekat dengan di dalam negeri, Korea Utara telah menghadapi tuduhan membanjiri Indo-Pasifik dengan obat-obatan terlarang dan uang tunai palsu serta memperdagangkan hewan dan manusia.
HMAS Sydney akan berpatroli di wilayah tempat negara tertutup itu diduga melakukan perdagangan ilegal yang melanggar sanksi PBB yang bertujuan menghentikannya memperoleh senjata nuklir.
“Operasi Argos mendukung tujuan masyarakat internasional untuk denuklirisasi Korea Utara yang menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah,” kata Kepala Operasi Gabungan Pasukan Pertahanan Australia, Wakil Laksamana Justin Jones, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari news.com.au, Selasa (13/5/2025).
Baca Juga: Dipantau Kim Jong-un, Korea Utara Gelar Latihan Serangan Balik Nuklir
Operasi Argos adalah misi militer internasional yang dipimpin oleh Australia untuk menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Operasi ini dimulai sejak 2018, sebagai tanggapan atas pelanggaran sanksi oleh Korea Utara, terutama terkait program senjata nuklir dan rudal balistik.
“Australia juga mengerahkan pesawat patroli maritim untuk menegakkan Operasi Argos, dengan Angkatan Udara Kerajaan Australia P-8A Poseidon telah dikerahkan ke Jepang pada bulan April," paparnya.
“Menegakkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara konsisten dengan komitmen Australia terhadap tatanan global berbasis aturan," imbuh dia.
Ini adalah kedua kalinya HMAS Sydney–kapal perusak berpeluru kendali kelas Hobart–ikut serta dalam Operasi Argos, setelah pada September 2024 juga mendukung upaya serupa.
Korea Utara secara teratur menguji rudal balistik antarbenua, yang merupakan sistem pengiriman utama untuk hulu ledak nuklir.
Negara ini juga telah mengirim lebih dari 10.000 tentara ke Rusia untuk membantu upaya perang Kremlin di Ukraina.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan melibatkan negaranya dalam perang tersebut adalah "adil" dan "termasuk dalam hak kedaulatannya."
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan partisipasi Korea Utara dalam konflik tersebut melanggar sanksi.
Lebih dekat dengan di dalam negeri, Korea Utara telah menghadapi tuduhan membanjiri Indo-Pasifik dengan obat-obatan terlarang dan uang tunai palsu serta memperdagangkan hewan dan manusia.
(mas)
Lihat Juga :
