Penyelundupan Ilegal di Perbatasan Korea Utara dan China Picu Tragedi Kemanusiaan
Jum'at, 11 April 2025 - 14:55 WIB
loading...
A
A
A
Perdagangan ilegal ini terus terjadi pada tahun 2020, dengan konfirmasi seringnya kapal Korea Utara berlayar ke dan dari pelabuhan China dengan AIS dimatikan. AIS (Automatic Identification System) adalah sistem pelacakan kapal yang wajib diaktifkan demi keselamatan pelayaran. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Pemerintah China tidak menegakkan sanksi terhadap Korea Utara secara ketat dan justru memungkinkan perekonomian Korea Utara tetap berjalan.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kata Park, China memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional. Namun, membiarkan aktivitas penyelundupan Korea Utara merupakan pengabaian terhadap tanggung jawabnya sebagai kekuatan global.
‘’Jika Pemerintah China menutup mata atau gagal menindak tegas aktivitas ilegal ini, hal tersebut tidak hanya akan berdampak buruk pada denuklirisasi Korea Utara, tetapi juga pada stabilitas kawasan Asia Timur Laut,’’ jelas Park.
Untuk mempertahankan kepercayaan komunitas internasional, dia meminta China harus secara ketat mematuhi sanksi terhadap Korea Utara dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan transaksi ilegal. Khususnya, pengawasan di wilayah laut tempat penyelundupan terjadi harus diperkuat, dan penegakan terhadap pelanggaran sanksi harus dilakukan secara tegas.
Insiden tabrakan baru-baru ini secara jelas memperlihatkan bahaya dari penyelundupan serta memiliki implikasi kemanusiaan. Beroperasi dengan AIS yang dimatikan merupakan taktik untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, namun hal ini juga menghambat upaya penyelamatan cepat saat terjadi kecelakaan.
Akibatnya, keterlambatan dalam operasi penyelamatan mengorbankan "golden time" yang bisa menyelamatkan nyawa, sehingga menyebabkan hilangnya banyak awak kapal. Yang lebih memprihatinkan adalah diamnya pihak China dan Korea Utara atas tragedi ini. Korea Utara secara konsisten menunjukkan sikap mengabaikan nyawa manusia, memperlakukan rakyatnya hanya sebagai alat negara.
Para pekerja dikerahkan untuk penyelundupan dalam kondisi yang sangat berbahaya, dengan pemerintah tidak mengambil tanggung jawab ketika terjadi kecelakaan. China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan bagian dari komunitas internasional, juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kata Park, China memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional. Namun, membiarkan aktivitas penyelundupan Korea Utara merupakan pengabaian terhadap tanggung jawabnya sebagai kekuatan global.
‘’Jika Pemerintah China menutup mata atau gagal menindak tegas aktivitas ilegal ini, hal tersebut tidak hanya akan berdampak buruk pada denuklirisasi Korea Utara, tetapi juga pada stabilitas kawasan Asia Timur Laut,’’ jelas Park.
Untuk mempertahankan kepercayaan komunitas internasional, dia meminta China harus secara ketat mematuhi sanksi terhadap Korea Utara dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan transaksi ilegal. Khususnya, pengawasan di wilayah laut tempat penyelundupan terjadi harus diperkuat, dan penegakan terhadap pelanggaran sanksi harus dilakukan secara tegas.
Insiden tabrakan baru-baru ini secara jelas memperlihatkan bahaya dari penyelundupan serta memiliki implikasi kemanusiaan. Beroperasi dengan AIS yang dimatikan merupakan taktik untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, namun hal ini juga menghambat upaya penyelamatan cepat saat terjadi kecelakaan.
Akibatnya, keterlambatan dalam operasi penyelamatan mengorbankan "golden time" yang bisa menyelamatkan nyawa, sehingga menyebabkan hilangnya banyak awak kapal. Yang lebih memprihatinkan adalah diamnya pihak China dan Korea Utara atas tragedi ini. Korea Utara secara konsisten menunjukkan sikap mengabaikan nyawa manusia, memperlakukan rakyatnya hanya sebagai alat negara.
Para pekerja dikerahkan untuk penyelundupan dalam kondisi yang sangat berbahaya, dengan pemerintah tidak mengambil tanggung jawab ketika terjadi kecelakaan. China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan bagian dari komunitas internasional, juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan.
Lihat Juga :
