Demo Marah pada Erdogan Makin Membesar: Turki Jadi Negara Otoriter atau Demokratis?
loading...
A
A
A
“Ini bukan hanya tentang CHP, tetapi tentang semua orang. Pertanyaannya adalah apakah Turki akan hidup di bawah rezim otoriter atau menjadi negara demokratis,” kata Ilhan Uzgel, yang menangani hubungan eksternal partai tersebut.
Dalam upaya untuk menonjolkan sifat non-partisan dari gerakan protes tersebut, CHP telah mengundang semua warga Turki, bukan hanya anggota partai, untuk bergabung dalam pemungutan suara primer simbolisnya pada hari Minggu ketika Imamoglu akan dinobatkan sebagai kandidat presiden partai.
“Kami bertekad untuk menyelenggarakan pemilihan primer ini meskipun (pemerintah) berusaha menghalanginya. Namun, pemilihan ini akan tetap dilaksanakan,” tegas Uzgel.
Oposisi pro-Kurdi; DEM—partai besar ketiga di Parlemen—, juga telah memberikan dukungannya terhadap protes yang telah berlangsung selama tiga malam berturut-turut di luar Balai Kota Istanbul.
“Dengan menggunakan peradilan, mereka mencoba membentuk kembali oposisi untuk mengonsolidasikan rezim,” jelas anggota Parlemen dari DEM, Ibrahim Akin.
Pemerintah secara berkala menuduh DEM memiliki hubungan dengan militan Kurdi terlarang PKK, yang dimasukkan dalam daftar hitam Ankara sebagai kelompok teroris.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Turki telah berupaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan bulan lalu, pendiri PKK yang dipenjara Abdullah Ocalan mendesak para milisinya untuk meletakkan senjata dan membubarkan diri.
“Selama beberapa tahun, pemerintah telah berupaya memecah belah oposisi, atau membuatnya tetap terikat dengan masalah internal. Pemerintah telah berhasil beberapa kali. Namun kali ini, oposisi telah menggagalkan strategi ini,” kata Can.
Bagi Gonul Tol dari Middle East Institute yang berpusat di Washington, upaya pemerintah untuk “menciptakan perpecahan” antara DEM dan CHP melalui pendekatan perdamaiannya terhadap PKK jelas telah gagal, setelah DEM menentang keras penangkapan Imamoglu.
“Pemerintah sekarang tampaknya melihat berapa lama gelombang ketidakpuasan ini akan berlangsung, dengan harapan dapat melemahkannya melalui tekanan, larangan protes, dan penangkapan,” kata Can.
Dalam upaya untuk menonjolkan sifat non-partisan dari gerakan protes tersebut, CHP telah mengundang semua warga Turki, bukan hanya anggota partai, untuk bergabung dalam pemungutan suara primer simbolisnya pada hari Minggu ketika Imamoglu akan dinobatkan sebagai kandidat presiden partai.
“Kami bertekad untuk menyelenggarakan pemilihan primer ini meskipun (pemerintah) berusaha menghalanginya. Namun, pemilihan ini akan tetap dilaksanakan,” tegas Uzgel.
Oposisi pro-Kurdi; DEM—partai besar ketiga di Parlemen—, juga telah memberikan dukungannya terhadap protes yang telah berlangsung selama tiga malam berturut-turut di luar Balai Kota Istanbul.
“Dengan menggunakan peradilan, mereka mencoba membentuk kembali oposisi untuk mengonsolidasikan rezim,” jelas anggota Parlemen dari DEM, Ibrahim Akin.
Memecah Belah Oposisi
Pemerintah secara berkala menuduh DEM memiliki hubungan dengan militan Kurdi terlarang PKK, yang dimasukkan dalam daftar hitam Ankara sebagai kelompok teroris.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Turki telah berupaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan bulan lalu, pendiri PKK yang dipenjara Abdullah Ocalan mendesak para milisinya untuk meletakkan senjata dan membubarkan diri.
“Selama beberapa tahun, pemerintah telah berupaya memecah belah oposisi, atau membuatnya tetap terikat dengan masalah internal. Pemerintah telah berhasil beberapa kali. Namun kali ini, oposisi telah menggagalkan strategi ini,” kata Can.
Bagi Gonul Tol dari Middle East Institute yang berpusat di Washington, upaya pemerintah untuk “menciptakan perpecahan” antara DEM dan CHP melalui pendekatan perdamaiannya terhadap PKK jelas telah gagal, setelah DEM menentang keras penangkapan Imamoglu.
“Pemerintah sekarang tampaknya melihat berapa lama gelombang ketidakpuasan ini akan berlangsung, dengan harapan dapat melemahkannya melalui tekanan, larangan protes, dan penangkapan,” kata Can.
Lihat Juga :
