Indonesia Harus Pimpin ASEAN Redakan Persaingan Senjata Nuklir di Semenanjung Korea
loading...
Indonesia harus memimpin ASEAN untuk meredakan persenjataan nuklir di Semenanjung Korea. Foto/X/@Arin_Yumi
A
A
A
JAKARTA - Indonesia bersama ASEAN wajib meningkatkan peran diplomasinya dalam meredakan ketegangan akibat persaingan senjata nuklir di Semenanjung Korea yang dapat membahayakan perdamaian dunia.
Sepanjang pemimpin negara-negara di dunia ini masih “waras”, perang nuklir nyaris tidak mungkin terjadi. Namun, kita tetap harus waspada karena jangkauan misil Korea Utara sudah semakin jauh, tidak hanya di Kawasan Asia Timur, melainkan hingga ke Asia Tenggara bahkan ke Benua Amerika.
Hal itu terungkap dalam webinar dengan tema “Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea bagi Perdamaian Dunia” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Webinar menghadirkan tiga pembicara, yaitu Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional R.I. (2023-2025) Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Ph.D. dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dr. Ujang Komarudin.
Baca Juga: Efisiensi Tanpa Henti, Menggelorakan Revolusi Sayap Kanan
Menurut Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, saat ini pendekatan keamanan zero sum game sudah tidak menarik lagi, banyak negara baik yang memiliki senjata nuklir maupun tidak, lebih cenderung menerapkan pendekatan Confidence and Security Building Measures (CSBMs) yang lebih menekankan pentingnya komunikasi antarnegara dalam semangat yang konstruktif.
“Penting untuk memajukan peran ASEAN dalam hal ini karena kawasan ASEAN sekarang relatif kawasan yang paling aman dibanding kawasan-kawasan lain di dunia,” ujarnya.
Senada dengan Hutabarat, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta Ph.D juga menyatakan bahwa ASEAN sebagai kawasan paling stabil dapat menjadi arena bagi Indonesia sebagai negara besar untuk meredakan ketegangan.
Meski perang nuklir itu hampir tidak mungkin terjadi, namun keduanya khawatir terhadap karakteristik pemimpin Korea Utara dan pemimpin negara-negara pemilik senjata nuklir yang dapat mengubah situasi menjadi lebih buruk. “Kombinasi antara karakter diktator Kim yag sulit ditebak dan kemampuan jangkauan misilnya ini membuat pemimpin dunia jadi ketar ketir (khawatir),” ucapnya.
Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Ujang Komarudin mengatakan bahwa ketegangan senjata nuklir di Semenanjung Korea ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah sudah merancang strategi mitigasi jika sewaktu-waktu ketegangan kian buruk di kawasan tersebut.
Untuk diketahui, ada lebih dari 72 ribu WNI di Korea Selatan baik untuk bekerja, kuliah maupun menikah. “Ini tentu jadi warning dan antisipasi agar sewaktu-waktu ada ancaman nuklir itu kita harus apa untuk menyelamatkan warga kita di Semenanjung Korea seperti di Korea Selatan, Jepang,” tuturnya.
Webinar yang dimoderatori Co-founder ISDS, Erik Purnama Putra ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ISDS untuk meningkatkan awareness terkait kedaulatan RI di kawasan. Sebelumnya, ISDS juga menggelar lomba menulis dengan tema yang sama yang diikuti oleh 400 peserta dengan latarbelakang yang beragam, baik dari kalangan sipil maupun militer.
Sepanjang pemimpin negara-negara di dunia ini masih “waras”, perang nuklir nyaris tidak mungkin terjadi. Namun, kita tetap harus waspada karena jangkauan misil Korea Utara sudah semakin jauh, tidak hanya di Kawasan Asia Timur, melainkan hingga ke Asia Tenggara bahkan ke Benua Amerika.
Hal itu terungkap dalam webinar dengan tema “Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea bagi Perdamaian Dunia” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Webinar menghadirkan tiga pembicara, yaitu Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional R.I. (2023-2025) Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Ph.D. dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dr. Ujang Komarudin.
Baca Juga: Efisiensi Tanpa Henti, Menggelorakan Revolusi Sayap Kanan
Menurut Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, saat ini pendekatan keamanan zero sum game sudah tidak menarik lagi, banyak negara baik yang memiliki senjata nuklir maupun tidak, lebih cenderung menerapkan pendekatan Confidence and Security Building Measures (CSBMs) yang lebih menekankan pentingnya komunikasi antarnegara dalam semangat yang konstruktif.
“Penting untuk memajukan peran ASEAN dalam hal ini karena kawasan ASEAN sekarang relatif kawasan yang paling aman dibanding kawasan-kawasan lain di dunia,” ujarnya.
Senada dengan Hutabarat, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta Ph.D juga menyatakan bahwa ASEAN sebagai kawasan paling stabil dapat menjadi arena bagi Indonesia sebagai negara besar untuk meredakan ketegangan.
Meski perang nuklir itu hampir tidak mungkin terjadi, namun keduanya khawatir terhadap karakteristik pemimpin Korea Utara dan pemimpin negara-negara pemilik senjata nuklir yang dapat mengubah situasi menjadi lebih buruk. “Kombinasi antara karakter diktator Kim yag sulit ditebak dan kemampuan jangkauan misilnya ini membuat pemimpin dunia jadi ketar ketir (khawatir),” ucapnya.
Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Ujang Komarudin mengatakan bahwa ketegangan senjata nuklir di Semenanjung Korea ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah sudah merancang strategi mitigasi jika sewaktu-waktu ketegangan kian buruk di kawasan tersebut.
Untuk diketahui, ada lebih dari 72 ribu WNI di Korea Selatan baik untuk bekerja, kuliah maupun menikah. “Ini tentu jadi warning dan antisipasi agar sewaktu-waktu ada ancaman nuklir itu kita harus apa untuk menyelamatkan warga kita di Semenanjung Korea seperti di Korea Selatan, Jepang,” tuturnya.
Webinar yang dimoderatori Co-founder ISDS, Erik Purnama Putra ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ISDS untuk meningkatkan awareness terkait kedaulatan RI di kawasan. Sebelumnya, ISDS juga menggelar lomba menulis dengan tema yang sama yang diikuti oleh 400 peserta dengan latarbelakang yang beragam, baik dari kalangan sipil maupun militer.
(ahm)
Lihat Juga :
