Netanyahu Umumkan Rencana Pembangunan 3.000 Rumah di Yerusalem

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pembangunan ribuan unit perumahan di permukiman Israel di Yerusalem.

Netanyahu mengatakan ada rencana untuk setidaknya 4.000 rumah akan dibangun, dengan 3.000 unit akan dibangun di permukiman Givay HaMatos di Yerusalem selatan. Sementara 1.000 lainnya di Beit Safafa, sebuah kota Palestina di Yerusalem timur dan dimaksudkan bermanfaat untuk penduduk setempat.

Pengumuman itu muncul kurang dari dua minggu sebelum pemilu Israel yang akan dihelat pada 2 Maret mendatang dan delapan tahun sejak rencana pembangunan di daerah itu diajukan tetapi dihentikan karena tekanan internasional.

"Kami akan membangun lingkungan Givat Hamatos, kami telah menghilangkan semua hambatan," kata Netanyahu dari pemukiman Har Homa di dekatnya, yang menghadap ke Givat HaMatos.

"Saya harus mengatakan 1.000 dari (rumah) ini akan segera dipasarkan, dalam beberapa hari mendatang, oleh Penjabat Direktur Jenderal PMO Ronen Peretz," ia menambahkan.

"Penduduk Arab memiliki masalah perumahan, yang kami sediakan solusi," tambahnya, merujuk pada pembangunan di Beit Safafa seperti dikutip dari Ynet, Jumat (21/2/2020).

Netanyahu mengatakan rencana itu dimaksudkan untuk menghubungkan semua bagian dari Yerusalem "bersatu" dan membangun lingkungan baru Yahudi.

“Hari ini, saya mengumumkan pendirian Har Homa Heh, sebuah lingkungan di mana kami akan membangun 2.200 unit perumahan. Ini adalah salah satu dari sekitar 12.000 penduduk. Har Homa akan menjadi lingkungan dengan sekitar 50.000 penduduk. Ini seperti kota berukuran rata-rata di Israel, hanya di lingkungan ini saja," tuturnya.

Netanyahu mengatakan keputusan itu dibuat meskipun menghadapi sikap oposisi internasional yang kuat.

Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam rencana itu tak lama setelah pengumuman Netanyahu.

"Desakan Netanyahu untuk membangun ribuan unit pemukiman adalah penghancuran sistematis solusi dua negara dan implementasi rencana Trump," kata Nabil Abu Rudeineh.

Amerika Serikat (AS) bulan lalu mengumumkan tidak lagi memandang permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur tidak melanggar hukum internasional. Keputusan ini bertentangan dengan kebijakan AS selama empat dasawarsa.