Israel Ajukan RUU Cabut Kewarganegaraan Palestina, Aktivis: Pembersihan Etnis!
loading...
Israel ajukan RUU mencabut kewarganegaraan Palestina. Foto/Ilustrasi
A
A
A
TEL AVIV - Parlemen Israel pada hari Senin mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk mencabut kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap warga Palestina yang dituduh melakukan "tindakan teror" dan menerima uang dari Otoritas Palestina (PA).
Ini mengundang reaksi dari kelompok hak asasi manusia, menyebut undang-undang yang diusulkan itu sebagai tindakan "pembersihan etnis".
RUU tersebut melewati interpretasi pertamanya dengan 86 dari 120 suara mendukung, baik dari pemerintah sayap kanan maupun oposisi. Perlu melewati tiga interpretasi agar menjadi undang-undang.
Anggota parlemen Israel mengatakan bahwa mereka menargetkan mereka yang "tidak loyal" kepada negara dan diduga menerima pembayaran sebagai imbalan untuk melakukan serangan.
Aktivis HAM lantas mengecam RUU itu dengan mengatakan undang-undang tersebut hanya akan berlaku untuk warga Palestina Israel, dan upaya untuk "membersihkan etnis" populasi ini dari Israel.
"Undang-undang dalam bentuk awalnya merupakan upaya untuk menghindari hukum internasional - dan bahkan hukum Israel - yang tidak mengizinkan pengusiran warga negara tanpa kehadiran negara lain yang memberi mereka kewarganegaraan atau tempat tinggal," kata penulis dan tahanan yang dibebaskan, Ameer Makhoul.
"Undang-undang itu berarti pembersihan etnis secara bertahap, dimulai dengan individu dan kemudian diperluas cakupannya," imbuhnya seperti dikutip dari New Arab, Rabu (1/2/2023).
RUU tersebut menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mitra koalisi sayap kanannya untuk mengajukan undang-undang guna mengusir "teroris".
Ini lebih jauh dari undang-undang yang ada dengan menyatakan bahwa individu akan diusir ke wilayah Otoritas Palestina setelah hukuman mereka dijalani.
Ini mengundang reaksi dari kelompok hak asasi manusia, menyebut undang-undang yang diusulkan itu sebagai tindakan "pembersihan etnis".
RUU tersebut melewati interpretasi pertamanya dengan 86 dari 120 suara mendukung, baik dari pemerintah sayap kanan maupun oposisi. Perlu melewati tiga interpretasi agar menjadi undang-undang.
Anggota parlemen Israel mengatakan bahwa mereka menargetkan mereka yang "tidak loyal" kepada negara dan diduga menerima pembayaran sebagai imbalan untuk melakukan serangan.
Aktivis HAM lantas mengecam RUU itu dengan mengatakan undang-undang tersebut hanya akan berlaku untuk warga Palestina Israel, dan upaya untuk "membersihkan etnis" populasi ini dari Israel.
"Undang-undang dalam bentuk awalnya merupakan upaya untuk menghindari hukum internasional - dan bahkan hukum Israel - yang tidak mengizinkan pengusiran warga negara tanpa kehadiran negara lain yang memberi mereka kewarganegaraan atau tempat tinggal," kata penulis dan tahanan yang dibebaskan, Ameer Makhoul.
"Undang-undang itu berarti pembersihan etnis secara bertahap, dimulai dengan individu dan kemudian diperluas cakupannya," imbuhnya seperti dikutip dari New Arab, Rabu (1/2/2023).
RUU tersebut menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mitra koalisi sayap kanannya untuk mengajukan undang-undang guna mengusir "teroris".
Ini lebih jauh dari undang-undang yang ada dengan menyatakan bahwa individu akan diusir ke wilayah Otoritas Palestina setelah hukuman mereka dijalani.
Lihat Juga :
