Mesir Klaim Rencananya untuk Gaza Didukung Trump usai Diyakinkan Raja Yordania
loading...
A
A
A
Israel memanfaatkan usulan Trump dan telah mendirikan direktorat untuk memfasilitasi "imigrasi sukarela" warga Palestina dari Gaza.
Namun, Israel juga mengatakan akan memulai negosiasi "pekan ini" pada tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang mencakup pembicaraan tentang tata kelola Gaza pascaperang.
Negara-negara Arab dan Otoritas Palestina (PA) telah melontarkan sejumlah rencana pascaperang untuk Jalur Gaza yang akan membuat daerah kantong itu diperintah warga Palestina dari dalam dan luar daerah kantong yang tidak berafiliasi dengan Hamas.
PA memberi tahu utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, bahwa mereka siap berselisih dengan Hamas untuk memberlakukan pemerintahan di Jalur Gaza, MEE melaporkan sebelumnya.
Pejabat Mesir itu mengatakan bentrokan tidak akan diperlukan sesuai rencananya dan Hamas telah setuju mundur demi pemerintahan Palestina baru yang tidak melibatkan pejabat senior PA dari Tepi Barat.
The Associated Press melaporkan pada Selasa bahwa rencana Mesir tersebut tidak akan melibatkan Hamas atau PA.
Laporan tersebut mengatakan rencana tersebut akan melibatkan pasukan polisi yang terdiri dari polisi PA yang tetap berada di Gaza setelah tahun 2007, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif dan mengambil alih wilayah kantong tersebut.
MEE melaporkan pada Mei bahwa Hamas siap menunjukkan "fleksibilitas" tentang tata kelola Gaza di masa depan, dengan menyatakan syaratnya adalah nasib Gaza disetujui oleh faksi-faksi Palestina lainnya dan tidak dipaksakan Amerika Serikat atau Israel.
Namun, masalahnya ada pada perincian tentang siapa yang akan mempertahankan kendali keamanan di dalam Jalur Gaza.
Misalnya, perang saudara Lebanon berakhir pada tahun 1990 dengan pemerintahan baru, tetapi Hizbullah tetap mempertahankan senjatanya dan beroperasi sebagai pasukan bersenjata di luar negara tersebut.
Namun, Israel juga mengatakan akan memulai negosiasi "pekan ini" pada tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang mencakup pembicaraan tentang tata kelola Gaza pascaperang.
Negara-negara Arab dan Otoritas Palestina (PA) telah melontarkan sejumlah rencana pascaperang untuk Jalur Gaza yang akan membuat daerah kantong itu diperintah warga Palestina dari dalam dan luar daerah kantong yang tidak berafiliasi dengan Hamas.
PA memberi tahu utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, bahwa mereka siap berselisih dengan Hamas untuk memberlakukan pemerintahan di Jalur Gaza, MEE melaporkan sebelumnya.
Masa Depan Gaza
Pejabat Mesir itu mengatakan bentrokan tidak akan diperlukan sesuai rencananya dan Hamas telah setuju mundur demi pemerintahan Palestina baru yang tidak melibatkan pejabat senior PA dari Tepi Barat.
The Associated Press melaporkan pada Selasa bahwa rencana Mesir tersebut tidak akan melibatkan Hamas atau PA.
Laporan tersebut mengatakan rencana tersebut akan melibatkan pasukan polisi yang terdiri dari polisi PA yang tetap berada di Gaza setelah tahun 2007, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif dan mengambil alih wilayah kantong tersebut.
MEE melaporkan pada Mei bahwa Hamas siap menunjukkan "fleksibilitas" tentang tata kelola Gaza di masa depan, dengan menyatakan syaratnya adalah nasib Gaza disetujui oleh faksi-faksi Palestina lainnya dan tidak dipaksakan Amerika Serikat atau Israel.
Namun, masalahnya ada pada perincian tentang siapa yang akan mempertahankan kendali keamanan di dalam Jalur Gaza.
Misalnya, perang saudara Lebanon berakhir pada tahun 1990 dengan pemerintahan baru, tetapi Hizbullah tetap mempertahankan senjatanya dan beroperasi sebagai pasukan bersenjata di luar negara tersebut.
Lihat Juga :
