Perdagangan Pengantin Kian Marak, China Dituding Tutup Mata
Selasa, 28 Januari 2025 - 09:37 WIB
loading...
A
A
A
"Ketika saya mengetahuinya, saya merasa sangat terhina," kata Lee.
“Saya mulai menangis dan meminta untuk pergi, tetapi bos saya mengatakan bahwa dia telah membayar saya dengan harga yang sangat mahal dan sekarang saya berutang kepadanya.”
Laporan Perdagangan Manusia 2024 yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah dan pengadilan Beijing gagal mengadili para pelaku perdagangan manusia dan menghukum mereka.
“Selama tujuh tahun berturut-turut, pemerintah tidak melaporkan data penegakan hukum yang lengkap, juga tidak melaporkan adanya identifikasi korban perdagangan manusia atau merujuk mereka ke layanan perlindungan,” demikian bunyi laporan Departemen Luar Negeri AS.
Annamalai menyoroti kelalaian birokrasi dan korupsi di China yang menghambat upaya membendung perdagangan pengantin.
“Di wilayah pedalaman, otoritas China juga dilaporkan telah menolak permohonan para perempuan yang diperdagangkan, menahan mereka selama berbulan-bulan, memulangkan mereka tanpa anak-anak mereka, dan dalam beberapa kasus mengembalikan mereka kepada suami mereka dengan imbalan suap,” ungkapnya.
Laporan Departemen Luar Negeri AS juga mengecam pemerintah China karena tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah perdagangan manusia.
“Pemerintah tidak melakukan upaya untuk mengidentifikasi atau merujuk korban perdagangan manusia di antara populasi migran Korea Utara yang sangat rentan di RRC, dan tidak pula menyediakan alternatif hukum bagi korban perdagangan manusia Korea Utara yang diduga sebagai korban pemulangan,” tutur Departemen Luar Negeri AS.
“Saya mulai menangis dan meminta untuk pergi, tetapi bos saya mengatakan bahwa dia telah membayar saya dengan harga yang sangat mahal dan sekarang saya berutang kepadanya.”
Laporan Perdagangan Manusia 2024 yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah dan pengadilan Beijing gagal mengadili para pelaku perdagangan manusia dan menghukum mereka.
“Selama tujuh tahun berturut-turut, pemerintah tidak melaporkan data penegakan hukum yang lengkap, juga tidak melaporkan adanya identifikasi korban perdagangan manusia atau merujuk mereka ke layanan perlindungan,” demikian bunyi laporan Departemen Luar Negeri AS.
Annamalai menyoroti kelalaian birokrasi dan korupsi di China yang menghambat upaya membendung perdagangan pengantin.
“Di wilayah pedalaman, otoritas China juga dilaporkan telah menolak permohonan para perempuan yang diperdagangkan, menahan mereka selama berbulan-bulan, memulangkan mereka tanpa anak-anak mereka, dan dalam beberapa kasus mengembalikan mereka kepada suami mereka dengan imbalan suap,” ungkapnya.
Laporan Departemen Luar Negeri AS juga mengecam pemerintah China karena tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah perdagangan manusia.
“Pemerintah tidak melakukan upaya untuk mengidentifikasi atau merujuk korban perdagangan manusia di antara populasi migran Korea Utara yang sangat rentan di RRC, dan tidak pula menyediakan alternatif hukum bagi korban perdagangan manusia Korea Utara yang diduga sebagai korban pemulangan,” tutur Departemen Luar Negeri AS.
(mas)
Lihat Juga :
