Jaksa ICC Mengajukan Surat Perintah Penangkapan bagi Para Pemimpin Taliban
Sabtu, 25 Januari 2025 - 10:30 WIB
loading...
Delegasi Taliban berada di Teheran, Iran. Foto/tasnim
A
A
A
DEN HAAG - Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan mengajukan surat perintah penangkapan bagi dua pejabat tinggi Taliban, yang diduga melanggar hak-hak perempuan di Afghanistan.
“Ada alasan untuk percaya Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada dan Ketua Mahkamah Agung Afghanistan Abdul Hakim Haqqani memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan atas dasar gender," ungkap Khan dalam pernyataan pada hari Kamis (23/1/2025).
Dia menjelaskan, “Perempuan, anak perempuan, dan anggota komunitas LGBTQ telah dirampas "hak atas integritas fisik dan otonomi, atas kebebasan bergerak dan berekspresi, atas pendidikan, atas kehidupan pribadi dan keluarga, dan atas kebebasan berkumpul sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus 2021.”
“Setiap penentangan terhadap otoritas baru ditindas secara brutal melalui tindakan kejahatan termasuk pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, penghilangan paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya," ujar dia.
“Penafsiran Taliban tentang Syariah tidak boleh dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan perampasan hak asasi manusia yang mendasar,” papar jaksa pengadilan yang berpusat di Den Haag.
Hakim ICC sekarang akan memutuskan apakah Akhundzada dan Haqqani harus ditahan.
Menurut jaksa, “Jika surat perintah dikeluarkan, semua upaya untuk menangkap individu akan dilakukan oleh kantornya.”
Khan mengatakan dia akan “segera” mengajukan surat perintah penangkapan untuk pejabat tinggi Taliban lainnya, dan penyelidikan terhadap situasi Afghanistan terus berlanjut.
Pemerintah Taliban belum secara resmi mengomentari pernyataan ICC tersebut.
Sejak menggulingkan pemerintah Afghanistan yang didukung AS lebih dari tiga tahun lalu, Taliban telah memberlakukan lusinan pembatasan terhadap wanita, yang sekarang diharuskan untuk menutupi semua bagian tubuh mereka di depan umum dan dilarang bekerja dengan pria, belajar di universitas dan sekolah setelah kelas enam, bepergian sendiri, dan berbicara dengan keras di tempat umum, termasuk dengan wanita lain.
Baca juga: Hamas Tambah 15.000 Pejuang sejak Dimulainya Perang Genosida Israel
“Ada alasan untuk percaya Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada dan Ketua Mahkamah Agung Afghanistan Abdul Hakim Haqqani memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan atas dasar gender," ungkap Khan dalam pernyataan pada hari Kamis (23/1/2025).
Dia menjelaskan, “Perempuan, anak perempuan, dan anggota komunitas LGBTQ telah dirampas "hak atas integritas fisik dan otonomi, atas kebebasan bergerak dan berekspresi, atas pendidikan, atas kehidupan pribadi dan keluarga, dan atas kebebasan berkumpul sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus 2021.”
“Setiap penentangan terhadap otoritas baru ditindas secara brutal melalui tindakan kejahatan termasuk pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, penghilangan paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya," ujar dia.
“Penafsiran Taliban tentang Syariah tidak boleh dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan perampasan hak asasi manusia yang mendasar,” papar jaksa pengadilan yang berpusat di Den Haag.
Hakim ICC sekarang akan memutuskan apakah Akhundzada dan Haqqani harus ditahan.
Menurut jaksa, “Jika surat perintah dikeluarkan, semua upaya untuk menangkap individu akan dilakukan oleh kantornya.”
Khan mengatakan dia akan “segera” mengajukan surat perintah penangkapan untuk pejabat tinggi Taliban lainnya, dan penyelidikan terhadap situasi Afghanistan terus berlanjut.
Pemerintah Taliban belum secara resmi mengomentari pernyataan ICC tersebut.
Sejak menggulingkan pemerintah Afghanistan yang didukung AS lebih dari tiga tahun lalu, Taliban telah memberlakukan lusinan pembatasan terhadap wanita, yang sekarang diharuskan untuk menutupi semua bagian tubuh mereka di depan umum dan dilarang bekerja dengan pria, belajar di universitas dan sekolah setelah kelas enam, bepergian sendiri, dan berbicara dengan keras di tempat umum, termasuk dengan wanita lain.
Baca juga: Hamas Tambah 15.000 Pejuang sejak Dimulainya Perang Genosida Israel
(sya)
Lihat Juga :
