Uni Eropa Dinilai Munafik karena Pilih Tangkap Putin daripada Netanyahu
loading...
Uni Eropa dinilai munafik dalam menegakkan keputusan ICC karena lebih memilih menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin daripada PM Israel Benjamin Netanyahu. Foto/via The Washington Institute
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa dinilai munafik dan menerapkan standar ganda dalam menegakkan keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sebab, anggota-anggota blok tersebut tegas ingin menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin, tapi tidak berkomitmen serupa terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Penilaian itu disampaikan mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell. Dia menekankan bahwa negara-negara Uni Eropa, sebagai penanda tangan Statuta Roma—perjanjian pendirian ICC—, memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan keputusannya.
Sekadar diketahui ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina, yakni dituduh menculik anak-anak Ukraina. ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza.
"Sikap pilih-pilih dalam menerapkan Statuta Roma tidak dapat dipahami," tulis Borrell di X.
“Bagaimana kita bisa mengharapkan negara ketiga memberlakukan surat perintah penangkapan ICC terhadap Putin (yang seharusnya mereka lakukan!) dan kemudian mengatakan kita tidak akan memberlakukannya terhadap Netanyahu?” lanjut Borrell, yang dikutip dari Russia Today, Minggu (19/1/2025).
Banyak negara Uni Eropa telah membuat pernyataan yang saling bertentangan mengenai keputusan ICC terhadap Netanyahu, berjanji untuk mendukung pekerjaan pengadilan secara umum tetapi menolak untuk berkomitmen pada penangkapannya.
Hanya segelintir anggota Uni Eropa yang telah berjanji untuk menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di tanah negara mereka, sementara Hongaria secara tegas mengatakan tidak akan melakukan apa pun.
Keputusan ICC juga menuai kritik tajam dari Israel dan sekutu utamanya; Amerika Serikat. Keduanya tidak mengakui kewenangan pengadilan tersebut.
Sementara itu, sebagian besar negara Uni Eropa bersikeras akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan untuk Putin.
Setelah Putin mengunjungi Mongolia—yang merupakan negara anggota ICC—pada September 2024, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Mongolia karena gagal menangkap presiden Rusia tersebut.
Penilaian itu disampaikan mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell. Dia menekankan bahwa negara-negara Uni Eropa, sebagai penanda tangan Statuta Roma—perjanjian pendirian ICC—, memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan keputusannya.
Sekadar diketahui ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina, yakni dituduh menculik anak-anak Ukraina. ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza.
"Sikap pilih-pilih dalam menerapkan Statuta Roma tidak dapat dipahami," tulis Borrell di X.
“Bagaimana kita bisa mengharapkan negara ketiga memberlakukan surat perintah penangkapan ICC terhadap Putin (yang seharusnya mereka lakukan!) dan kemudian mengatakan kita tidak akan memberlakukannya terhadap Netanyahu?” lanjut Borrell, yang dikutip dari Russia Today, Minggu (19/1/2025).
Banyak negara Uni Eropa telah membuat pernyataan yang saling bertentangan mengenai keputusan ICC terhadap Netanyahu, berjanji untuk mendukung pekerjaan pengadilan secara umum tetapi menolak untuk berkomitmen pada penangkapannya.
Hanya segelintir anggota Uni Eropa yang telah berjanji untuk menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di tanah negara mereka, sementara Hongaria secara tegas mengatakan tidak akan melakukan apa pun.
Keputusan ICC juga menuai kritik tajam dari Israel dan sekutu utamanya; Amerika Serikat. Keduanya tidak mengakui kewenangan pengadilan tersebut.
Sementara itu, sebagian besar negara Uni Eropa bersikeras akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan untuk Putin.
Setelah Putin mengunjungi Mongolia—yang merupakan negara anggota ICC—pada September 2024, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Mongolia karena gagal menangkap presiden Rusia tersebut.
Lihat Juga :
