G7 Dukung Penuh Pemerintahan Baru Suriah, Ini Syaratnya

ROMA - Para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) siap mendukung transisi menuju pemerintahan "inklusif" di Suriah, menurut pernyataan yang dikeluarkan presiden G7, Italia.

"Kami siap mendukung proses transisi ... yang mengarah pada pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan nonsektarian yang memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, hak asasi manusia universal, termasuk hak-hak perempuan, perlindungan semua warga Suriah," ungkap pernyataan itu.

"G7 akan bekerja sama dan sepenuhnya mendukung pemerintahan Suriah di masa mendatang yang mematuhi standar-standar tersebut dan hasil dari proses tersebut," tegas pernyataan G7.

Para pemimpin juga meminta "semua pihak" untuk "menjaga integritas teritorial dan persatuan nasional Suriah, serta menghormati kemerdekaan dan kedaulatannya."

Sementara itu, ada beberapa kabar baik bagi pemerintah sementara Suriah. Yordania, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Italia, dan Mesir telah melanjutkan misi diplomatik mereka di ibu kota Damaskus. Itu berarti pengakuan.

Perdana Menteri sementara Mohammed al-Bashir mengatakan Qatar dan Turki telah berjanji segera membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus.

Masih banyak yang harus dilakukan. Untuk saat ini, kekuasaan tertinggi di negara ini adalah Ahmed al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani), kepala HTS.

Orang paling berkuasa kedua adalah al-Bashir, perdana menteri, yang juga merupakan anggota HTS.

Namun perlu diingat ada koalisi oposisi yang rapuh. Dan banyak faksi lain bertanya-tanya apakah mereka akan menerima bagian yang adil dari perwakilan dalam pemerintahan sementara. Semua pihak sedang menunggu daftar menteri terakhir yang akan diumumkan.

Baca juga: Sibuk Bantai Warga Palestina, Netanyahu Tetap Bersaksi di Sidang Kasus Korupsinya