Ukraina Buka Pintu untuk Tentara NATO, Akhiri Konflik atau Justru Perang Dunia III?

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia terbuka terhadap potensi pengerahan pasukan NATO di negaranya.

Menurutnya, itu untuk menjamin keamanan Ukraina sebagai bagian dari upaya luas untuk mengakhiri perang hampir tiga tahun dengan Rusia.

Namun, langkah itu justru bisa ditafsirkan Moskow sebagai pemicu Perang Dunia III karena Rusia sejak awal mengeklaim kehadiran aliansi itu dekat perbatasannya menjadi alasan menginvasi Kyiv.

Mengutip posting di saluran Telegram-nya, Selasa (10/12/2024), Zelensky mengatakan pengerahan pasukan aliansi akan menjadi langkah menuju bergabungnya Ukraina dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Baca Juga: Kapal Perang Rusia Tembaki Helikopter Jerman, Picu Ketakutan Pecahnya Perang Dunia III

“Namun sebelum itu, kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kapan Ukraina akan berada di Uni Eropa dan kapan Ukraina akan berada di NATO,” katanya.

Usulan-usulannya menempuh jalur diplomatik yang rumit di tengah upaya internasional untuk menemukan cara mengakhiri konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II pada saat Rusia telah memperoleh posisi yang lebih unggul dalam pertempuran tersebut.

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dia berusaha memfasilitasi gencatan senjata dan bertemu dengan Zelensky di Paris pada Sabtu pekan lalu.

Namun, Zelensky mengatakan pada hari Senin bahwa dia akan mendekati Presiden Joe Biden yang akan lengser mengenai kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO karena dia masih menjabat, sementara Trump belum memiliki "hak legal" untuk memutuskan masalah tersebut.

"Dia ingin gencatan senjata," kata Trump tentang Zelensky dalam komentarnya kepada New York Post yang diterbitkan pada hari Minggu.

"Dia ingin berdamai. Kami tidak membicarakan detailnya," ujarnya.

Trump mencatat bahwa pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami kerugian besar di Ukraina. "Saya sedang merumuskan konsep tentang cara mengakhiri perang yang konyol ini," katanya.

Kemungkinan Ukraina bergabung dengan aliansi militer NATO yang beranggotakan 32 negara dan pasukan Barat ditempatkan di wilayahnya telah menjadi isu yang sangat memecah belah dan kontroversial sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada 24 Februari 2022.

Pada pertemuan puncak mereka di Washington pada bulan Juli, NATO menyatakan Ukraina berada di jalur yang "tidak dapat diubah" untuk menjadi anggota, tetapi tidak mengundang negara itu untuk bergabung.

Amerika Serikat dan Jerman menolak Ukraina bergabung dengan NATO saat negara itu sedang berperang dengan Rusia.

Salah satu kendala adalah pandangan bahwa perbatasan Ukraina perlu dibatasi dengan jelas sebelum dapat bergabung sehingga tidak ada yang salah dengan lokasi pakta pertahanan bersama aliansi tersebut.

Pasukan Rusia saat ini menempati sekitar seperlima wilayah Ukraina.

Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan gagasan tentang pengerahan pasukan Barat ke Ukraina pada bulan Februari. Namun, hal itu menimbulkan ketakutan yang sama akan eskalasi yang telah menyebabkan para pemimpin Barat membatasi pasokan senjata dan izin untuk penggunaannya.

Negara-negara besar di bidang militer Eropa; Jerman dan Polandia, langsung mengatakan tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina.

Macron menolak memberikan perincian tentang negara mana yang mempertimbangkan pengiriman pasukan, dengan mengatakan dia lebih suka mempertahankan "ambiguitas strategis".

Pasukan Ukraina menghadapi serangan gencar Rusia selama berbulan-bulan yang berpusat di wilayah Donetsk di timur, tempat pertahanannya mulai rapuh.

Zelensky mengatakan di X bahwa selama seminggu terakhir saja, Rusia meluncurkan hampir 500 bom berpemandu yang kuat, lebih dari 400 pesawat nirawak serang, dan hampir 20 rudal berbagai jenis ke Ukraina.

"Ukraina ingin perang ini berakhir lebih dari siapa pun. Tidak diragukan lagi, resolusi diplomatik akan menyelamatkan nyawa. Kami memang menginginkannya," katanya.

Zelensky berterima kasih kepada Biden atas bantuan militer AS terbaru sebesar hampir USD1 miliar. Dengan keraguan tentang apakah Trump akan mempertahankan dukungan militer AS, pemerintahan Biden telah berusaha menghabiskan setiap dolar yang tersisa dari rancangan undang-undang (RUU) bantuan luar negeri besar-besaran yang disahkan tahun ini untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin.

Sementara itu, penantang Kanselir Olaf Scholz dalam pemilihan umum Jerman mendatang, Friedrich Merz, mengatakan bahwa ada "konsensus dasar" di Jerman untuk terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina.

Namun selama kunjungan ke Kyiv, dia juga menyoroti perbedaan pendapat dengan Scholz, yang menolak untuk mengirim rudal jelajah jarak jauh Taurus ke Ukraina karena dia mengatakan bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk mencegah perang yang lebih luas antara Barat dan Rusia.

Merz terbuka untuk menyediakannya dan mengizinkan Ukraina untuk menyerang target militer di dalam Rusia.

Saat bertemu Zelensky, Merz mencatat bahwa Prancis, Inggris, dan AS memiliki posisi yang berbeda dari pemerintah Jerman saat ini.

"Posisi kami jelas, seperti halnya kelompok Parlemen saya: Kami ingin menempatkan tentara Anda pada posisi untuk mencapai pangkalan militer di Rusia—bukan penduduk sipil, bukan infrastruktur, tetapi target militer tempat negara Anda diperangi," katanya.

"Dengan pembatasan jangkauan ini, kami memaksa negara Anda untuk berperang dengan satu tangan di belakang punggungnya, dan itu bukan posisi kami," imbuh dia.