Krisis Fiskal, PNS dan Staf Pemerintah China Potong Gaji
Kamis, 28 November 2024 - 08:51 WIB
loading...
A
A
A
Di saat PNS di China yang secara tradisional dianggap aman dalam menghadapi ketidakstabilan pendapatan, masalah ekonomi yang mendasarinya tidak diragukan lagi memang parah. Ketika PNS tidak dapat mengandalkan upah mereka, situasi bagi warga negara biasa di China menjadi lebih genting.
Apa yang terjadi ketika tidak ada uang? Sejumlah pemerintah daerah di bawah kendali CCP awalnya menggunakan cara memeras bisnis swasta dan individu kaya di wilayah hukum mereka dengan menggunakan alasan seperti tunggakan pajak atau biaya yang belum dibayar untuk menarik dana.
Praktik ini sering disebut sebagai “menguras kolam untuk menangkap ikan” yang menyebabkan sejumlah perusahaan swasta lokal dan individu kaya berjuang untuk bertahan hidup atau menghadapi kebangkrutan langsung. Ketika pendekatan ini tidak lagi mencukupi, CCP mulai menargetkan provinsi-provinsi yang lebih kaya.
Akhir-akhir ini, istilah “distant fishing” kerap muncul di media China. Istilah ini merujuk kepada lembaga peradilan di satu daerah yang menangkap pemilik bisnis swasta atau menyita aset perusahaan yang berlokasi di provinsi lain.
Menurut laporan internal yang bocor tertanggal 15 April 2024 dari Dinas Urusan Provinsi Guangdong, kota-kota di delta Pearl River seperti Shenzhen, Guangdong, dan Dongguan telah menjadi hotspot untuk penegakan hukum lintas provinsi.
Laporan tersebut menyatakan bahwa biro keamanan publik di Provinsi Hunan mengerahkan lebih dari 1.600 petugas polisi ke Guangzhou untuk melakukan operasi distant fishing terhadap anak perusahaan Ejian Health Group. Jumlah awal yang terlibat dalam kasus ini hanya lebih dari 600.000 Yuan, tetapi penyidik Hunan membekukan 64 rekening perusahaan senilai 758 juta Yuan.
Menurut Ejian Health, ratusan karyawan telah diinterogasi, puluhan ditahan, dan banyak rekening dibekukan sebagian atau seluruhnya dengan dana yang terkena dampak berjumlah miliaran Yuan. Hal ini membuat perusahaan berada di ambang kebangkrutan yang menggagalkan rencananya untuk mencatatkan saham di bursa.
Pada 9 November lalu, akun media mandiri Lao Jo berkomentar bahwa distant fishing pada dasarnya adalah perampokan yang disamarkan sebagai tindakan hukum. Hal ini berpotensi memicu kekesalan di kalangan pengusaha yang merasa uang mereka dirampok pemerintah. Bukan tidak mungkin jika praktik ini terus terjadi, kekesalan yang terus menumpuk dapat meledak menjadi pemberontakan.
Apa yang terjadi ketika tidak ada uang? Sejumlah pemerintah daerah di bawah kendali CCP awalnya menggunakan cara memeras bisnis swasta dan individu kaya di wilayah hukum mereka dengan menggunakan alasan seperti tunggakan pajak atau biaya yang belum dibayar untuk menarik dana.
Praktik ini sering disebut sebagai “menguras kolam untuk menangkap ikan” yang menyebabkan sejumlah perusahaan swasta lokal dan individu kaya berjuang untuk bertahan hidup atau menghadapi kebangkrutan langsung. Ketika pendekatan ini tidak lagi mencukupi, CCP mulai menargetkan provinsi-provinsi yang lebih kaya.
Distant Fishing
Akhir-akhir ini, istilah “distant fishing” kerap muncul di media China. Istilah ini merujuk kepada lembaga peradilan di satu daerah yang menangkap pemilik bisnis swasta atau menyita aset perusahaan yang berlokasi di provinsi lain.
Menurut laporan internal yang bocor tertanggal 15 April 2024 dari Dinas Urusan Provinsi Guangdong, kota-kota di delta Pearl River seperti Shenzhen, Guangdong, dan Dongguan telah menjadi hotspot untuk penegakan hukum lintas provinsi.
Laporan tersebut menyatakan bahwa biro keamanan publik di Provinsi Hunan mengerahkan lebih dari 1.600 petugas polisi ke Guangzhou untuk melakukan operasi distant fishing terhadap anak perusahaan Ejian Health Group. Jumlah awal yang terlibat dalam kasus ini hanya lebih dari 600.000 Yuan, tetapi penyidik Hunan membekukan 64 rekening perusahaan senilai 758 juta Yuan.
Menurut Ejian Health, ratusan karyawan telah diinterogasi, puluhan ditahan, dan banyak rekening dibekukan sebagian atau seluruhnya dengan dana yang terkena dampak berjumlah miliaran Yuan. Hal ini membuat perusahaan berada di ambang kebangkrutan yang menggagalkan rencananya untuk mencatatkan saham di bursa.
Pada 9 November lalu, akun media mandiri Lao Jo berkomentar bahwa distant fishing pada dasarnya adalah perampokan yang disamarkan sebagai tindakan hukum. Hal ini berpotensi memicu kekesalan di kalangan pengusaha yang merasa uang mereka dirampok pemerintah. Bukan tidak mungkin jika praktik ini terus terjadi, kekesalan yang terus menumpuk dapat meledak menjadi pemberontakan.
(mas)
Lihat Juga :
