Krisis Fiskal, PNS dan Staf Pemerintah China Potong Gaji

BEIJING - Sepanjang November ini, insiden serangan pisau terjadi di beberapa provinsi China seperti Guangdong, Zhejiang dan Jiangsu yang telah menelan sejumlah korban jiwa dan luka.

Menurut laporan Radio Free Asia, China juga telah mengalami tiga insiden penikaman besar sepanjang Oktober: penusukan di sekolah dasar nomor tiga Beijing; Zang Wankan, di pusat olahraga Zhuhai, dan di Institut Seni dan Teknologi Wuxi.

Sejumlah insiden tersebut diberitakan secara luas, meskipun Partai Komunis China (CCP) berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan publik bahwa China adalah tempat teraman di dunia.

Luasnya pemberitaan insiden penikaman ini merefleksikan semakin lemahnya kontrol CCP terhadap pemberitaan yang dianggap merusak citra stabilitas China.



Selain rentetan penikaman, krisis gaji di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) China juga kembali naik ke permukaan belakangan ini. Mengutip dari The Hong Kong Post, Kamis (28/11/2024), para PNS di China mulai melaporkan terjadinya penundaan dan pemotongan gaji.

Pada 16 Oktober, akun publik WeChat Longyandayuanmenerbitkan sebuah artikel yang menceritakan percakapan dengan seorang warga Nanjing yang menyesalkan ketidakstabilan keuangan setempat.

Warga Nanjing itu menjelaskan bahwa tujuan banyak pemerintah daerah tahun lalu adalah menjamin gaji PNS selama 6 bulan, walau target awalnya adalah delapan bulan. Tahun ini targetnya telah diturunkan untuk menjamin gaji selama 3 bulan.

Warga tersebut mengatakan bahwa saat ini banyak pemerintah daerah berjuang untuk memastikan hanya tiga bulan gaji untuk para PNS.

Krisis Fiskal

PNS dan karyawan lembaga publik di beberapa daerah di Nanjing dilaporkan sudah tidak dibayar selama berbulan-bulan. Masalah ini hanya terselesaikan sebagian ketika perintah administratif memaksa pinjaman antardistrik untuk menutupi upah yang tertunggak. Namun, masih belum ada solusi untuk pendanaan di masa mendatang.

Masalah ini meluas ke luar Nanjing, yakni hingga ke Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, pusat-pusat ekonomi China, dan bahkan kotamadya Tianjin yang dikelola langsung. Kelelahan fiskal telah menyebabkan keterlambatan atau pengurangan gaji PNS.

Di Tianjin, karyawan dari beberapa departemen pemerintah dan kelompok transportasi umum menghadapi gaji yang tidak dibayar selama berbulan-bulan. Di beberapa kota, pemerintah daerah bahkan meminjam uang dari kuil untuk membayar gaji.

Banyak orang dalam dalam sistem tersebut telah mengonfirmasi bahwa pemotongan gaji dimulai sejak tahun lalu. Sekolah, lembaga publik, dan beberapa lembaga pemerintah telah menghapuskan pembayaran lembur dan bonus akhir pekan. Tahun ini, masalah upah yang tidak dibayar semakin memburuk.

Provinsi Guangdong telah secara signifikan mengurangi pensiun bagi para pensiunan dengan pemotongan melebihi sepertiga dalam beberapa kasus. Ini menunjukkan bahwa bahkan dua provinsi terkaya di China yang masing-masing memiliki PDB melebihi 10 triliun Yuan mengalami ketidakseimbangan fiskal yang parah.

Kondisinya bahkan lebih buruk di provinsi-provinsi pedalaman dan wilayah-wilayah di Barat Laut dan Timur Laut.

Artikel di WeChat tersebut mencatat bahwa kesulitan dalam membayar gaji PNS menyoroti krisis fiskal lokal yang meningkat. Ini bukan hanya tanda krisis utang lokal, tetapi juga beban tambahan pada ekonomi nasional yang sudah menurun.

Di saat PNS di China yang secara tradisional dianggap aman dalam menghadapi ketidakstabilan pendapatan, masalah ekonomi yang mendasarinya tidak diragukan lagi memang parah. Ketika PNS tidak dapat mengandalkan upah mereka, situasi bagi warga negara biasa di China menjadi lebih genting.

Apa yang terjadi ketika tidak ada uang? Sejumlah pemerintah daerah di bawah kendali CCP awalnya menggunakan cara memeras bisnis swasta dan individu kaya di wilayah hukum mereka dengan menggunakan alasan seperti tunggakan pajak atau biaya yang belum dibayar untuk menarik dana.

Praktik ini sering disebut sebagai “menguras kolam untuk menangkap ikan” yang menyebabkan sejumlah perusahaan swasta lokal dan individu kaya berjuang untuk bertahan hidup atau menghadapi kebangkrutan langsung. Ketika pendekatan ini tidak lagi mencukupi, CCP mulai menargetkan provinsi-provinsi yang lebih kaya.

Distant Fishing

Akhir-akhir ini, istilah “distant fishing” kerap muncul di media China. Istilah ini merujuk kepada lembaga peradilan di satu daerah yang menangkap pemilik bisnis swasta atau menyita aset perusahaan yang berlokasi di provinsi lain.

Menurut laporan internal yang bocor tertanggal 15 April 2024 dari Dinas Urusan Provinsi Guangdong, kota-kota di delta Pearl River seperti Shenzhen, Guangdong, dan Dongguan telah menjadi hotspot untuk penegakan hukum lintas provinsi.

Laporan tersebut menyatakan bahwa biro keamanan publik di Provinsi Hunan mengerahkan lebih dari 1.600 petugas polisi ke Guangzhou untuk melakukan operasi distant fishing terhadap anak perusahaan Ejian Health Group. Jumlah awal yang terlibat dalam kasus ini hanya lebih dari 600.000 Yuan, tetapi penyidik Hunan membekukan 64 rekening perusahaan senilai 758 juta Yuan.

Menurut Ejian Health, ratusan karyawan telah diinterogasi, puluhan ditahan, dan banyak rekening dibekukan sebagian atau seluruhnya dengan dana yang terkena dampak berjumlah miliaran Yuan. Hal ini membuat perusahaan berada di ambang kebangkrutan yang menggagalkan rencananya untuk mencatatkan saham di bursa.

Pada 9 November lalu, akun media mandiri Lao Jo berkomentar bahwa distant fishing pada dasarnya adalah perampokan yang disamarkan sebagai tindakan hukum. Hal ini berpotensi memicu kekesalan di kalangan pengusaha yang merasa uang mereka dirampok pemerintah. Bukan tidak mungkin jika praktik ini terus terjadi, kekesalan yang terus menumpuk dapat meledak menjadi pemberontakan.