China Awasi Ketat Penggunaan Paspor, Warga Sulit Bepergian ke Luar Negeri
Rabu, 20 November 2024 - 08:43 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: China Diduga Paksa Warga Tibet Pasang Aplikasi Pengawasan
Di beberapa wilayah, warga negara China harus mendapatkan dukungan dari lima pejabat pemerintah yang berbeda hanya untuk mengajukan paspor. Bagi para pendidik di kota-kota seperti Wuhan, proses ini melibatkan berbagai lapisan persetujuan birokrasi—dari otoritas sekolah hingga biro pendidikan distrik dan akhirnya ke kantor pendidikan kota.
Sistem yang berliku-liku ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang praktis, tetapi juga penghalang psikologis, yang mencegah warga negara China untuk mempertimbangkan perjalanan internasional.
Mungkin yang paling jelas adalah fokus khusus pemerintah pada para pendidik dan siswa. Penargetan lembaga akademis menunjukkan kecemasan yang lebih dalam tentang kontrol ideologis.
Dengan membatasi kemampuan guru dan siswa untuk merasakan budaya dan sistem pendidikan yang berbeda, pemerintah China secara efektif membangun tirai besi intelektual.
Kebijakan ini tampaknya secara khusus ditujukan untuk mencegah keluarga menggunakan pendidikan luar negeri sebagai batu loncatan menuju emigrasi, sebuah fenomena yang dijuluki dengan nama gerakan "lari”.
Penerapan pembatasan ini secara khusus lebih agresif di universitas. Anggota fakultas di lembaga seperti Universitas Wuhan harus menyerahkan paspor mereka dalam waktu tujuh hari setelah menerimanya, sementara staf di Universitas Taizhou memerlukan izin khusus untuk setiap perjalanan pribadi ke luar negeri.
Langkah-langkah ini merupakan erosi signifikan terhadap kebebasan akademis dan pertukaran ilmiah internasional, elemen penting bagi perkembangan intelektual dan budaya suatu negara.
Pembatasan sektor perbankan mengungkap dimensi kontrol lainnya—tekad China untuk mempertahankan cengkeramannya pada arus keuangan dan mencegah pelarian modal. Dengan membatasi kemampuan bankir untuk bepergian, pemerintah secara efektif menciptakan kelas profesional keuangan yang terkungkung, memastikan bahwa modal manusia dan keuangan tetap berada di dalam batas wilayah China.
Pembatasan ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara sendiri.
Namun, pemerintah China tampaknya tidak tergerak oleh standar hak asasi manusia internasional, memprioritaskan kontrol atas kebebasan individu dengan cara yang mengingatkan pada era Perang Dingin. Dampak psikologis dari pembatasan ini tidak dapat diremehkan.
Di beberapa wilayah, warga negara China harus mendapatkan dukungan dari lima pejabat pemerintah yang berbeda hanya untuk mengajukan paspor. Bagi para pendidik di kota-kota seperti Wuhan, proses ini melibatkan berbagai lapisan persetujuan birokrasi—dari otoritas sekolah hingga biro pendidikan distrik dan akhirnya ke kantor pendidikan kota.
Pelanggaran Deklarasi Universal HAM
Sistem yang berliku-liku ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang praktis, tetapi juga penghalang psikologis, yang mencegah warga negara China untuk mempertimbangkan perjalanan internasional.
Mungkin yang paling jelas adalah fokus khusus pemerintah pada para pendidik dan siswa. Penargetan lembaga akademis menunjukkan kecemasan yang lebih dalam tentang kontrol ideologis.
Dengan membatasi kemampuan guru dan siswa untuk merasakan budaya dan sistem pendidikan yang berbeda, pemerintah China secara efektif membangun tirai besi intelektual.
Kebijakan ini tampaknya secara khusus ditujukan untuk mencegah keluarga menggunakan pendidikan luar negeri sebagai batu loncatan menuju emigrasi, sebuah fenomena yang dijuluki dengan nama gerakan "lari”.
Penerapan pembatasan ini secara khusus lebih agresif di universitas. Anggota fakultas di lembaga seperti Universitas Wuhan harus menyerahkan paspor mereka dalam waktu tujuh hari setelah menerimanya, sementara staf di Universitas Taizhou memerlukan izin khusus untuk setiap perjalanan pribadi ke luar negeri.
Langkah-langkah ini merupakan erosi signifikan terhadap kebebasan akademis dan pertukaran ilmiah internasional, elemen penting bagi perkembangan intelektual dan budaya suatu negara.
Pembatasan sektor perbankan mengungkap dimensi kontrol lainnya—tekad China untuk mempertahankan cengkeramannya pada arus keuangan dan mencegah pelarian modal. Dengan membatasi kemampuan bankir untuk bepergian, pemerintah secara efektif menciptakan kelas profesional keuangan yang terkungkung, memastikan bahwa modal manusia dan keuangan tetap berada di dalam batas wilayah China.
Pembatasan ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara sendiri.
Namun, pemerintah China tampaknya tidak tergerak oleh standar hak asasi manusia internasional, memprioritaskan kontrol atas kebebasan individu dengan cara yang mengingatkan pada era Perang Dingin. Dampak psikologis dari pembatasan ini tidak dapat diremehkan.
Lihat Juga :
