Irak Pertimbangkan Ulang Kerjasama dengan Koalisi Pimpinan AS
Irak Pertimbangkan Ulang Kerjasama dengan Koalisi Pimpinan AS
A
A
A
BAGHDAD - Irak mengaku mempertimbangkan kembali kerjasama dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS). Ini adalah respon atas serangan udara AS di Irak dan Suriah, yang menargetkan kelompok Kata'ib Hezbollah.
Dewan Keamanan Nasional Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan udara AS merupakan pelanggaran kedaulatan dan bahwa pasukan AS bertindak berdasarkan prioritas dan kesimpulan politik mereka sendiri.
"Melindungi Irak, pangkalan militernya, dan semua pasukan yang ditempatkan di sana secara eksklusif menjadi tanggung jawab pasukan keamanan Irak," kata dewan itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (31/12/2019).
Kementerian Luar Negeri Irak secara terpisah mengatakan bahwa mereka akan memanggil Duta Besar AS di Baghdad untuk menyuarakan protes atas serangan udara tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Irak, Adil Abdul Mahdi dengan tegas mengecam serangan AS itu.
"Perdana Menteri menggambarkan serangan Amerika terhadap pasukan bersenjata Irak sebagai serangan setan yang tidak dapat diterima yang akan memiliki konsekuensi berbahaya," kata kantor Mahdi dalam sebuah pernyataan.
Dewan Keamanan Nasional Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan udara AS merupakan pelanggaran kedaulatan dan bahwa pasukan AS bertindak berdasarkan prioritas dan kesimpulan politik mereka sendiri.
"Melindungi Irak, pangkalan militernya, dan semua pasukan yang ditempatkan di sana secara eksklusif menjadi tanggung jawab pasukan keamanan Irak," kata dewan itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (31/12/2019).
Kementerian Luar Negeri Irak secara terpisah mengatakan bahwa mereka akan memanggil Duta Besar AS di Baghdad untuk menyuarakan protes atas serangan udara tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Irak, Adil Abdul Mahdi dengan tegas mengecam serangan AS itu.
"Perdana Menteri menggambarkan serangan Amerika terhadap pasukan bersenjata Irak sebagai serangan setan yang tidak dapat diterima yang akan memiliki konsekuensi berbahaya," kata kantor Mahdi dalam sebuah pernyataan.
(esn)
Explore More