Sudah 107 Tahun Deklarasi Balfour, Cikal Bakal Berdirinya Negara Israel di Tanah Palestina
Minggu, 03 November 2024 - 12:14 WIB
loading...
Deklarasi Balfour sudah berumur 107 tahun. Deklarasi 67 kata inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Negara Israel di tanah Palestina. Foto/My Jewish Learning
A
A
A
TEL AVIV - Pada 2 November 1917 atau 107 tahun silam, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour—sebuah deklarasi 67 kata yang menjadi cikal bakal berdirinya Negara Israel di tanah Palestina.
Deklarasi tersebut mengubah tujuan kelompok Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina menjadi kenyataan ketika Inggris secara terbuka berjanji untuk mendirikan "rumah nasional bagi orang-orang Yahudi" di sana.
Janji tersebut secara umum dipandang sebagai salah satu katalis utama Nakba—pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948—dan konflik yang terjadi dengan negara Zionis Israel.
Dokumen tersebut dianggap sebagai salah satu dokumen paling kontroversial dalam sejarah modern dunia Arab dan telah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade.
Baca Juga: Pangeran Arab Saudi Salahkan Inggris karena Menciptakan Negara Israel
Deklarasi Balfour atau “Janji Balfour” adalah janji publik oleh Inggris pada tahun 1917 yang menyatakan tujuannya untuk mendirikan “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi” di Palestina.
Pernyataan tersebut datang dalam bentuk surat dari menteri luar negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh masyarakat Yahudi Inggris.
Pernyataan tersebut dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan dimasukkan dalam ketentuan Mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Kekaisaran Ottoman.
Sistem mandat yang ditetapkan oleh negara-negara Sekutu merupakan bentuk kolonialisme dan pendudukan yang terselubung.
Sistem ini mengalihkan kekuasaan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara yang kalah dalam perang—Jerman, Austria-Hongaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria—kepada negara-negara pemenang.
Tujuan yang dinyatakan dari sistem mandat adalah untuk memungkinkan para pemenang perang untuk mengelola negara-negara yang baru muncul hingga mereka dapat merdeka.
Namun, kasus Palestina unik. Tidak seperti mandat pascaperang lainnya, tujuan utama Mandat Inggris di sana adalah untuk menciptakan kondisi bagi pembentukan "rumah nasional" Yahudi—di mana orang-orang Yahudi merupakan kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu.
Pada awal mandat, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara tahun 1922 dan 1935, populasi Yahudi meningkat dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi.
Meskipun Deklarasi Balfour memuat peringatan bahwa "tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina", Mandat Inggris dibentuk dengan cara membekali orang Yahudi dengan berbagai alat untuk membangun pemerintahan sendiri, dengan mengorbankan orang Arab Palestina.
Dokumen ini kontroversial karena beberapa alasan.
Pertama, menurut mendiang akademisi Palestina-Amerika Edward Said: “Dokumen ini dibuat oleh kekuatan Eropa tentang wilayah non-Eropa dengan mengabaikan keberadaan dan keinginan mayoritas penduduk asli yang tinggal di wilayah tersebut.”
Deklarasi tersebut mengubah tujuan kelompok Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina menjadi kenyataan ketika Inggris secara terbuka berjanji untuk mendirikan "rumah nasional bagi orang-orang Yahudi" di sana.
Janji tersebut secara umum dipandang sebagai salah satu katalis utama Nakba—pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948—dan konflik yang terjadi dengan negara Zionis Israel.
Dokumen tersebut dianggap sebagai salah satu dokumen paling kontroversial dalam sejarah modern dunia Arab dan telah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade.
Baca Juga: Pangeran Arab Saudi Salahkan Inggris karena Menciptakan Negara Israel
Apa Itu Deklarasi Balfour?
Deklarasi Balfour atau “Janji Balfour” adalah janji publik oleh Inggris pada tahun 1917 yang menyatakan tujuannya untuk mendirikan “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi” di Palestina.
Pernyataan tersebut datang dalam bentuk surat dari menteri luar negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh masyarakat Yahudi Inggris.
Pernyataan tersebut dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan dimasukkan dalam ketentuan Mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Kekaisaran Ottoman.
Sistem mandat yang ditetapkan oleh negara-negara Sekutu merupakan bentuk kolonialisme dan pendudukan yang terselubung.
Sistem ini mengalihkan kekuasaan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara yang kalah dalam perang—Jerman, Austria-Hongaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria—kepada negara-negara pemenang.
Tujuan yang dinyatakan dari sistem mandat adalah untuk memungkinkan para pemenang perang untuk mengelola negara-negara yang baru muncul hingga mereka dapat merdeka.
Namun, kasus Palestina unik. Tidak seperti mandat pascaperang lainnya, tujuan utama Mandat Inggris di sana adalah untuk menciptakan kondisi bagi pembentukan "rumah nasional" Yahudi—di mana orang-orang Yahudi merupakan kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu.
Pada awal mandat, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara tahun 1922 dan 1935, populasi Yahudi meningkat dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi.
Meskipun Deklarasi Balfour memuat peringatan bahwa "tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina", Mandat Inggris dibentuk dengan cara membekali orang Yahudi dengan berbagai alat untuk membangun pemerintahan sendiri, dengan mengorbankan orang Arab Palestina.
Mengapa Dokumen Ini Kontroversial?
Dokumen ini kontroversial karena beberapa alasan.
Pertama, menurut mendiang akademisi Palestina-Amerika Edward Said: “Dokumen ini dibuat oleh kekuatan Eropa tentang wilayah non-Eropa dengan mengabaikan keberadaan dan keinginan mayoritas penduduk asli yang tinggal di wilayah tersebut.”
Lihat Juga :
