Mossad Israel Terlibat Skandal Spionase di Italia
Jum'at, 01 November 2024 - 20:01 WIB
loading...
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni di Roma, Italia, pada 16 September 2024. Foto/Riccardo De Luca/Anadolu Agency
A
A
A
ROMA - Badan intelijen asing Israel Mossad terlibat skandal spionase yang menargetkan perdana menteri dan pejabat senior Italia, menurut laporan Yedioth Ahronoth.
Surat kabar tersebut menjelaskan, Mossad telah terlibat dalam kesepakatan dengan firma investigasi swasta yang berpusat di Milan yang terdiri dari anggota senior dinas keamanan saat ini dan sebelumnya dan telah mencuri informasi pribadi para politisi, termasuk Perdana Menteri Giorgia Meloni dan tokoh masyarakat, untuk digunakan dalam pemerasan.
Surat kabar tersebut mengatakan sebanyak empat orang ditahan dan puluhan orang lainnya sedang diselidiki.
Laporan menambahkan pakar keamanan siber dan peretas mungkin telah membobol server Kementerian Dalam Negeri Italia.
Media Italia menggambarkan, “Kasus tersebut sebagai konspirasi tingkat tertinggi yang melibatkan anggota mafia dan pejabat dinas intelijen, bersama dengan dinas intelijen asing termasuk Mossad."
Meloni menggambarkan rencana tersebut sebagai "tidak dapat diterima" dan merupakan "ancaman bagi demokrasi."
Surat kabar tersebut menjelaskan, Mossad telah terlibat dalam kesepakatan dengan firma investigasi swasta yang berpusat di Milan yang terdiri dari anggota senior dinas keamanan saat ini dan sebelumnya dan telah mencuri informasi pribadi para politisi, termasuk Perdana Menteri Giorgia Meloni dan tokoh masyarakat, untuk digunakan dalam pemerasan.
Surat kabar tersebut mengatakan sebanyak empat orang ditahan dan puluhan orang lainnya sedang diselidiki.
Laporan menambahkan pakar keamanan siber dan peretas mungkin telah membobol server Kementerian Dalam Negeri Italia.
Media Italia menggambarkan, “Kasus tersebut sebagai konspirasi tingkat tertinggi yang melibatkan anggota mafia dan pejabat dinas intelijen, bersama dengan dinas intelijen asing termasuk Mossad."
Meloni menggambarkan rencana tersebut sebagai "tidak dapat diterima" dan merupakan "ancaman bagi demokrasi."
Lihat Juga :
