Militer Indonesia Dikritik Ketinggalan Zaman saat Seteru Laut China Selatan Memanas

Analis mengatakan kepada Insight bahwa agar rencana tersebut berhasil, pengeluaran militer harus antara 1,5 hingga 2,5 persen dari PDB.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Prabowo melakukan serangkaian akuisisi besar.

Itu termasuk 42 jet tempur Rafale buatan Prancis seharga USD8,1 miliar, 12 pesawat nirawak baru dari Turkikish Aerospace senilai USD300 juta, 24 jet tempur dari Boeing dan 24 helikopter angkut dari Lockheed Martin Amerika Serikat, keduanya dengan jumlah yang tidak diungkapkan.

Namun tidak semua berjalan lancar baginya, misalnya ketika rencananya untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas senilai €733 juta—yang dikritik terlalu tua oleh anggota Parlemen tahun lalu—dibatalkan pada bulan Februari ini.

“Prabowo menulis cek yang tidak dapat dicairkan oleh pemerintah,” kata peneliti senior ISEAS–Yusof Ishak Institute, Ian Storey.

"Dia pergi berbelanja ke seluruh dunia, membeli jet tempur dan kapal selam serta berbagai macam barang lainnya, yang beberapa di antaranya tidak mampu dibeli oleh pemerintah. Dan itu menyebabkan penundaan dan pembatalan," paparnya.

Pada bulan Juli tahun lalu, Jokowi mendesak kabinetnya untuk mempertahankan "anggaran negara yang sehat" dan menyoroti pengeluaran tinggi oleh badan-badan keamanan termasuk Kementerian Pertahanan.

Namun, ambisi pengeluaran Prabowo tampaknya tidak berkurang. Saudara sekaligus penasihatnya; Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kepada Financial Times pada bulan Juli bahwa Prabowo bersedia menaikkan rasio utang terhadap PDB negara menjadi 50 persen untuk mendanai program-programnya.

Dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39 persen, Indonesia merupakan salah satu yang terendah di Asia Tenggara, yang berarti negara tersebut dapat menanggung lebih banyak utang.

"Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah," kata Indra Alverdian, dosen hubungan internasional di President University.

Ridzwan Rahmat, analis pertahanan utama di Jane’s, memperkirakan Prabowo akan meningkatkan pinjaman luar negeri untuk mendanai akuisisi pertahanan, seperti pengadaan pesawat tempur Rafale. "Yang dilakukan dengan bantuan pinjaman luar negeri dari pemerintah Prancis," katanya.

Bahkan saat MEF berakhir, Prabowo telah memulai fase modernisasi militer berikutnya.

Dikenal sebagai Perisai Trisula Nusantara, rencana 25 tahun tersebut ditujukan untuk memperoleh peralatan militer mutakhir, dengan penekanan pada penggabungan kemampuan peperangan di seluruh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat serta berinvestasi dalam keamanan siber.

Proyek tersebut diproyeksikan menelan biaya USD125 miliar, dan Kementerian Keuangan telah menyetujui seperlima dari pendanaannya.

Namun, sebagai presiden baru, Prabowo harus menyeimbangkan modernisasi militer dengan kewajiban lain, seperti janji kampanyenya untuk menyediakan makanan gratis bagi semua ibu hamil dan anak sekolah di negara dengan populasi keempat terbesar di dunia.

Inisiatif tersebut, yang akan ditargetkan kepada sebanyak 83 juta penerima manfaat, diproyeksikan akan menghabiskan biaya pembayar pajak sebesar Rp460 triliun setiap tahun setelah berjalan penuh.

Selain itu, dia harus menyeimbangkan pengeluaran untuk kebutuhan Indonesia yang terus meningkat, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan, ditambah proyek-proyek mahal lainnya yang sedang berlangsung, seperti pembangunan Nusantara senilai USD33 miliar di Kalimantan Timur untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Khairul mencatat bahwa Prabowo telah menekankan komitmennya untuk secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanan, tetapi analis akan menunggu dan melihat apakah politik negara akan mengizinkannya.

“Ada kekhawatiran bahwa jika anggaran pertahanan dinaikkan menjadi lebih dari 0,8 persen atau di atas angka psikologis 1 persen dari PDB, akan ada masalah dengan akuntabilitas. Bagaimana jika anggaran sebesar itu tidak digunakan secara efisien?” paparnya.

Di bawah pemerintahan Jokowi, negara ini juga bertindak hati-hati untuk menghindari memprovokasi China sambil menegaskan “hak maritim yang sah”.

“Inilah yang telah dilakukan Jokowi. Ini juga yang harus dilakukan Prabowo,” kata Storey.

“China adalah negara yang sangat penting karena, tentu saja, Jokowi telah mendorong China untuk menginvestasikan banyak uang dalam infrastruktur negara ini.”