Kim Jong-un Terus Halangi Unifikasi Korea ala Demokrasi Liberal dari Korsel
loading...
Banyak warga Korea Selatan mengharapkan unifikasi segera terwujud, tapi pemimpin Korea Utara selalu menghalangi. Foto/X/@collinseow
A
A
A
SEOUL - Dengan berpegang teguh pada semangat konstitusi demokrasi liberal, pendekatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol memainkan peran penting dalam mengubah krisis yang mengancam di Semenanjung Korea menjadi peluang untuk unifikasi.
Doktrin unifikasi Korea berfungsi sebagai respons strategis terhadap tantangan saat ini, dengan menawarkan visi yang pada akhirnya dapat mengarahkan rakyat Korea menuju masa depan yang bersatu.
Presiden Yoon menyampaikan "Doktrin Unifikasi 15 Agustus" pada kesempatan peringatan 79 tahun Hari Kemerdekaan Korea Selatan. Dalam pidato Hari Kemerdekaannya, Presiden Yoon menekankan, "Tugas yang belum selesai yang tersisa bagi kita adalah unifikasi, dan hanya ketika sebuah negara yang bebas, demokratis, dan bersatu didirikan di mana semua orang di Semenanjung Korea menjadi penguasa sejati, maka kemerdekaan penuh akan tercapai. "
Direktur World Institute for North Korea Studies, Chung Eui-sung, mengungkapkan deklarasi tersebut menggarisbawahi gagasan bahwa kemerdekaan dan pendirian Korea sebagai satu negara adalah proses yang berkelanjutan.
‘’Dan hal ini hanya dapat sepenuhnya terwujud melalui pencapaian unifikasi berdasarkan demokrasi liberal,’’ ungkap Chung Eui-sung dalam keterangannya kepada sindonews di Jakarta.
Selain itu, Presiden Yoon mengumumkan kerangka kerja "3-3-7" untuk visi unifikasi masa depan Korea, yang terdiri dari "Tiga Visi Unifikasi Utama," "Tiga Strategi Unifikasi Utama," dan "Tujuh Rencana Aksi Unifikasi Utama."
Visi unifikasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bangsa yang bahagia dengan jaminan kebebasan dan keamanan, (2) Bangsa yang kuat dan makmur yang melangkah maju melalui kreativitas dan inovasi, dan (3) Bangsa yang berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global. Tiga strategi utama tersebut meliputi (1) menumbuhkan nilai-nilai dan kapasitas untuk unifikasi bebas, (2) mendorong keinginan rakyat Korea Utara untuk unifikasi bebas, dan (3) mengamankan dukungan internasional.
Presiden Yoon juga menekankan pentingnya kebebasan, dengan menegaskan bahwa tatanan dan norma harus menjadi landasan. Dalam melakukannya, ia memperingatkan tentang propaganda palsu dan argumen pseudologis dari kekuatan anti-kebebasan dan anti-unifikasi yang berusaha menghalangi unifikasi.
Khususnya, dalam rencana aksi unifikasi, penekanan signifikan diberikan pada peningkatan hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, memastikan hak untuk bertahan hidup, dan memperluas akses terhadap informasi. ‘’Rencana tersebut juga menyoroti upaya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas internasional, dengan berfokus pada HAM di Korea Utara,’’ jelas Chung Eui-sung.
Doktrin 15 Agustus yang diinisiasi oleh Presiden Yoon sangat kontras dengan pendekatan yang diambil oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Pada bulan Desember tahun lalu, Kim menyatakan bahwa Korea Selatan bukanlah rekan senegara, melainkan 'negara musuh' selama sesi pleno Partai, serta mengandalkan kekuatan militer sebagai bagian dari strateginya terhadap Korea Selatan.
Doktrin unifikasi Korea berfungsi sebagai respons strategis terhadap tantangan saat ini, dengan menawarkan visi yang pada akhirnya dapat mengarahkan rakyat Korea menuju masa depan yang bersatu.
Presiden Yoon menyampaikan "Doktrin Unifikasi 15 Agustus" pada kesempatan peringatan 79 tahun Hari Kemerdekaan Korea Selatan. Dalam pidato Hari Kemerdekaannya, Presiden Yoon menekankan, "Tugas yang belum selesai yang tersisa bagi kita adalah unifikasi, dan hanya ketika sebuah negara yang bebas, demokratis, dan bersatu didirikan di mana semua orang di Semenanjung Korea menjadi penguasa sejati, maka kemerdekaan penuh akan tercapai. "
Direktur World Institute for North Korea Studies, Chung Eui-sung, mengungkapkan deklarasi tersebut menggarisbawahi gagasan bahwa kemerdekaan dan pendirian Korea sebagai satu negara adalah proses yang berkelanjutan.
‘’Dan hal ini hanya dapat sepenuhnya terwujud melalui pencapaian unifikasi berdasarkan demokrasi liberal,’’ ungkap Chung Eui-sung dalam keterangannya kepada sindonews di Jakarta.
Selain itu, Presiden Yoon mengumumkan kerangka kerja "3-3-7" untuk visi unifikasi masa depan Korea, yang terdiri dari "Tiga Visi Unifikasi Utama," "Tiga Strategi Unifikasi Utama," dan "Tujuh Rencana Aksi Unifikasi Utama."
Visi unifikasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bangsa yang bahagia dengan jaminan kebebasan dan keamanan, (2) Bangsa yang kuat dan makmur yang melangkah maju melalui kreativitas dan inovasi, dan (3) Bangsa yang berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global. Tiga strategi utama tersebut meliputi (1) menumbuhkan nilai-nilai dan kapasitas untuk unifikasi bebas, (2) mendorong keinginan rakyat Korea Utara untuk unifikasi bebas, dan (3) mengamankan dukungan internasional.
Presiden Yoon juga menekankan pentingnya kebebasan, dengan menegaskan bahwa tatanan dan norma harus menjadi landasan. Dalam melakukannya, ia memperingatkan tentang propaganda palsu dan argumen pseudologis dari kekuatan anti-kebebasan dan anti-unifikasi yang berusaha menghalangi unifikasi.
Khususnya, dalam rencana aksi unifikasi, penekanan signifikan diberikan pada peningkatan hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, memastikan hak untuk bertahan hidup, dan memperluas akses terhadap informasi. ‘’Rencana tersebut juga menyoroti upaya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas internasional, dengan berfokus pada HAM di Korea Utara,’’ jelas Chung Eui-sung.
Doktrin 15 Agustus yang diinisiasi oleh Presiden Yoon sangat kontras dengan pendekatan yang diambil oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Pada bulan Desember tahun lalu, Kim menyatakan bahwa Korea Selatan bukanlah rekan senegara, melainkan 'negara musuh' selama sesi pleno Partai, serta mengandalkan kekuatan militer sebagai bagian dari strateginya terhadap Korea Selatan.
Lihat Juga :
