Perang Dunia III Bisa Pecah di Balkan, Berikut 6 Pemicunya
Minggu, 06 Oktober 2024 - 22:45 WIB
loading...
A
A
A
Meskipun wajib militer belum dilaksanakan di Montenegro sejak 2006, negara itu mengatakan bahwa tidak seperti Serbia dan Kroasia, mengembalikan praktik ini tidak ada dalam agenda Montenegro.
Negara regional lain yang merupakan anggota NATO dan UE, Slovenia, juga masuk dalam daftar negara yang menambah anggaran militer 2024. Slovenia juga termasuk negara yang tidak berencana untuk memberlakukan kembali wajib militer, yang telah ditangguhkannya sejak 2003.
Baca: Israel Pikat Warga Lebanon untuk Kirim Video Melalui Media Sosial sebagai Bagian Spionase
Meskipun pemberlakuan kembali wajib militer sedang dibahas di depan umum, topik tersebut belum masuk dalam agenda negara tersebut.
Negara yang telah berpartisipasi dalam banyak misi dan latihan internasional sebelum dan sesudah menjadi anggota NATO ini juga berencana untuk membeli peralatan pertahanan yang sesuai dengan standar NATO.
Makedonia Utara, yang menerima sumbangan peralatan militer dari negara-negara anggota NATO, khususnya Turki, peduli dengan modernisasi angkatan daratnya.
Menteri Pertahanan Vlado Misajlovski mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah upacara yang menandai penyerahan peralatan militer yang disumbangkan kepada tentara mereka oleh Kementerian Pertahanan Nasional Turki pada 30 Agustus bahwa mereka akan melanjutkan modernisasi militer negara itu dengan peralatan baru.
FSK didirikan pada tahun 2009 untuk menyediakan operasi manajemen krisis di seluruh negeri dan perbatasan serta bertugas dalam operasi pertahanan sipil di negara tersebut dan menangani bencana alam serta keadaan darurat lainnya.
Diharapkan Kosovo akan memiliki sekitar 7.500 personel militer setelah proses tersebut selesai, yang diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun.
Pemerintah Kosovo mendirikan Dana Keamanan pada tahun 2022, yang melaluinya warga negara dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran Kementerian Pertahanan untuk pembelian peralatan militer. Selain itu, pemerintah menyetujui Program Nasional untuk Perlindungan Komprehensif pada tanggal 11 September.
Program tersebut disiapkan berdasarkan sistem serupa yang diterapkan di negara-negara anggota NATO dan bertujuan untuk membangun ketahanan nasional di negara tersebut sehingga masyarakat dapat secara sukarela bergabung dan mendukung tentara jika terjadi bencana alam atau serangan bersenjata dan siap untuk bereaksi.
Kosovo, yang mengalokasikan lebih dari €200 juta ($220 juta) untuk persenjataan dan peralatan pada tahun 2021-2023 sebagai bagian dari proses mengubah FSK menjadi angkatan darat, melakukan pembelian paling mencolok berupa kendaraan udara nirawak (UAV) Bayraktar TB2 SIHA dari Turki tahun lalu.
Negara regional lain yang merupakan anggota NATO dan UE, Slovenia, juga masuk dalam daftar negara yang menambah anggaran militer 2024. Slovenia juga termasuk negara yang tidak berencana untuk memberlakukan kembali wajib militer, yang telah ditangguhkannya sejak 2003.
Baca: Israel Pikat Warga Lebanon untuk Kirim Video Melalui Media Sosial sebagai Bagian Spionase
4. Makedonia Utara Kembangkan Angkatan Darat
Makedonia Utara, yang telah menjadi anggota NATO sejak 2020, menghapus wajib militer pada 2006 dan angkatan daratnya sepenuhnya diprofesionalkan pada 2006-2007.Meskipun pemberlakuan kembali wajib militer sedang dibahas di depan umum, topik tersebut belum masuk dalam agenda negara tersebut.
Negara yang telah berpartisipasi dalam banyak misi dan latihan internasional sebelum dan sesudah menjadi anggota NATO ini juga berencana untuk membeli peralatan pertahanan yang sesuai dengan standar NATO.
Makedonia Utara, yang menerima sumbangan peralatan militer dari negara-negara anggota NATO, khususnya Turki, peduli dengan modernisasi angkatan daratnya.
Menteri Pertahanan Vlado Misajlovski mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah upacara yang menandai penyerahan peralatan militer yang disumbangkan kepada tentara mereka oleh Kementerian Pertahanan Nasional Turki pada 30 Agustus bahwa mereka akan melanjutkan modernisasi militer negara itu dengan peralatan baru.
5. Kosovo Ikut Tren
Kosovo mengubah Pasukan Keamanan Kosovo (FSK) menjadi angkatan bersenjata dengan amandemen hukum 2018.FSK didirikan pada tahun 2009 untuk menyediakan operasi manajemen krisis di seluruh negeri dan perbatasan serta bertugas dalam operasi pertahanan sipil di negara tersebut dan menangani bencana alam serta keadaan darurat lainnya.
Diharapkan Kosovo akan memiliki sekitar 7.500 personel militer setelah proses tersebut selesai, yang diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun.
Pemerintah Kosovo mendirikan Dana Keamanan pada tahun 2022, yang melaluinya warga negara dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran Kementerian Pertahanan untuk pembelian peralatan militer. Selain itu, pemerintah menyetujui Program Nasional untuk Perlindungan Komprehensif pada tanggal 11 September.
Program tersebut disiapkan berdasarkan sistem serupa yang diterapkan di negara-negara anggota NATO dan bertujuan untuk membangun ketahanan nasional di negara tersebut sehingga masyarakat dapat secara sukarela bergabung dan mendukung tentara jika terjadi bencana alam atau serangan bersenjata dan siap untuk bereaksi.
Kosovo, yang mengalokasikan lebih dari €200 juta ($220 juta) untuk persenjataan dan peralatan pada tahun 2021-2023 sebagai bagian dari proses mengubah FSK menjadi angkatan darat, melakukan pembelian paling mencolok berupa kendaraan udara nirawak (UAV) Bayraktar TB2 SIHA dari Turki tahun lalu.
Lihat Juga :
