Penindasan China Berlanjut, 2 Jurnalis Hong Kong Dipenjara atas Penghasutan
Selasa, 01 Oktober 2024 - 15:00 WIB
loading...
A
A
A
Metode yang digunakan termasuk membuat akun media sosial palsu untuk mengganggu dan mengintimidasi para pendukung pro-demokrasi serta bekerja sama dengan karyawan perusahaan telekomunikasi AS untuk menyensor para pembangkang. Kasus ini mengungkap sejauh mana jangkauan CCP dan kesediaannya untuk memanipulasi lembaga asing guna membungkam para kritikus.
Para pelaku tindakan penindasan transnasional ini berasal dari berbagai bagian aparatur negara China, termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, Polisi Bersenjata Rakyat, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), milisi China, dan Administrasi Ruang Siber China.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menggarisbawahi sifat komprehensif dari strategi penindasan global China dan keyakinannya bahwa komunitas diaspora China tetap berada di bawah otoritas Beijing, terlepas dari lokasi atau kewarganegaraan mereka.
Kampanye represi transnasional CCP memperoleh momentum dengan peluncuran Operasi Fox Hunt pada 2014 dan Operasi Sky Net di tahun 2015. Meski secara kasat mata merupakan bagian dari gerakan "anti-korupsi" Presiden Xi Jinping, program-program ini telah dijadikan senjata untuk menargetkan lawan politik dan pembangkang di seluruh dunia.
Taktik yang digunakan termasuk pelecehan, penguntitan, menekan anggota keluarga, dan bahkan penculikan. Kelompok hak asasi Safeguard Defenders telah mendokumentasikan 283 kasus pengembalian di luar hukum yang mengkhawatirkan dari sedikitnya 56 negara dan dua wilayah, yang menyoroti cakupan global dari jangkauan represif Beijing.
Strategi CCP melampaui operasi rahasia, memanfaatkan kelompok pro-Beijing dalam komunitas diaspora untuk menekan perbedaan pendapat dan mengendalikan narasi. Hal ini terbukti selama kunjungan Xi Jinping tahun 2023 ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC, di mana kelompok pro-CCP dengan keras menghadapi pengunjuk rasa anti-CCP.
Tindakan semacam itu, yang sering kali didorong oleh pemerintah China, merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membungkam para kritikus dan membentuk opini publik di luar negeri.
Inti dari upaya penindasan transnasional China terletak pada United Front Work Department, sebuah badan kuat CCP yang bertugas memengaruhi pemerintah asing, mengkooptasi komunitas diaspora, dan memajukan tujuan politik Beijing di luar negeri.
Organisasi tersebut memainkan peran penting dalam mengoordinasikan jaringan pengaruh global China, mengaburkan batasan antara aktor sipil dan negara, serta membangun sistem kontrol menyeluruh yang mencakup kedutaan besar China hingga kelompok masyarakat lokal.
Di saat China terus menyempurnakan metode kontrol dan memperluas pengaruhnya, implikasi tindakan tersebut terhadap demokrasi global sangat mendalam. Kampanye penindasan transnasional CCP merupakan tantangan langsung terhadap prinsip-prinsip kebebasan berbicara, kebebasan individu, dan kedaulatan nasional. Hal ini tidak hanya mengancam para pembangkang China dan komunitas diaspora, tetapi juga fondasi masyarakat demokratis di seluruh dunia.
Para pelaku tindakan penindasan transnasional ini berasal dari berbagai bagian aparatur negara China, termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, Polisi Bersenjata Rakyat, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), milisi China, dan Administrasi Ruang Siber China.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menggarisbawahi sifat komprehensif dari strategi penindasan global China dan keyakinannya bahwa komunitas diaspora China tetap berada di bawah otoritas Beijing, terlepas dari lokasi atau kewarganegaraan mereka.
Kampanye represi transnasional CCP memperoleh momentum dengan peluncuran Operasi Fox Hunt pada 2014 dan Operasi Sky Net di tahun 2015. Meski secara kasat mata merupakan bagian dari gerakan "anti-korupsi" Presiden Xi Jinping, program-program ini telah dijadikan senjata untuk menargetkan lawan politik dan pembangkang di seluruh dunia.
Taktik yang digunakan termasuk pelecehan, penguntitan, menekan anggota keluarga, dan bahkan penculikan. Kelompok hak asasi Safeguard Defenders telah mendokumentasikan 283 kasus pengembalian di luar hukum yang mengkhawatirkan dari sedikitnya 56 negara dan dua wilayah, yang menyoroti cakupan global dari jangkauan represif Beijing.
Strategi CCP melampaui operasi rahasia, memanfaatkan kelompok pro-Beijing dalam komunitas diaspora untuk menekan perbedaan pendapat dan mengendalikan narasi. Hal ini terbukti selama kunjungan Xi Jinping tahun 2023 ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC, di mana kelompok pro-CCP dengan keras menghadapi pengunjuk rasa anti-CCP.
Tindakan semacam itu, yang sering kali didorong oleh pemerintah China, merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membungkam para kritikus dan membentuk opini publik di luar negeri.
Inti dari upaya penindasan transnasional China terletak pada United Front Work Department, sebuah badan kuat CCP yang bertugas memengaruhi pemerintah asing, mengkooptasi komunitas diaspora, dan memajukan tujuan politik Beijing di luar negeri.
Organisasi tersebut memainkan peran penting dalam mengoordinasikan jaringan pengaruh global China, mengaburkan batasan antara aktor sipil dan negara, serta membangun sistem kontrol menyeluruh yang mencakup kedutaan besar China hingga kelompok masyarakat lokal.
Di saat China terus menyempurnakan metode kontrol dan memperluas pengaruhnya, implikasi tindakan tersebut terhadap demokrasi global sangat mendalam. Kampanye penindasan transnasional CCP merupakan tantangan langsung terhadap prinsip-prinsip kebebasan berbicara, kebebasan individu, dan kedaulatan nasional. Hal ini tidak hanya mengancam para pembangkang China dan komunitas diaspora, tetapi juga fondasi masyarakat demokratis di seluruh dunia.
Lihat Juga :
