Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut China Gelar Latihan di Laut Jepang

Pada Jumat (20/9/2024), Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin menerbitkan daftar negara dan wilayah yang “menerapkan kebijakan yang memaksakan sikap ideologis neoliberal yang merusak yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral tradisional Rusia.”

Daftar yang diunggah di portal pemerintah Rusia mencakup negara dan wilayah berikut: Australia, Austria, Albania, Andorra, Bahama, Belgia, Bulgaria, Inggris, Jerman, Yunani, Denmark, Irlandia, Islandia, Spanyol, Italia, Kanada, Siprus, Latvia, Lithuania, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Mikronesia, Monako, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Rumania, San Marino, Makedonia Utara, Singapura, Amerika Serikat (AS), Taiwan (wilayah China), Ukraina, Finlandia, Prancis, Kroasia, Montenegro, Republik Ceko, Swiss, Swedia, Estonia, dan Jepang.

Yang paling menonjol tidak tercantum dalam daftar tersebut adalah negara anggota Uni Eropa (UE) dan NATO, yakni Slowakia dan Hongaria, serta negara anggota NATO, Turki.

Sebagian besar negara yang masuk daftar tersebut sebelumnya masuk dalam daftar pemerintah yang "tidak bersahabat", yang pertama kali disusun pada musim semi tahun 2021 dan diperbarui pada tahun 2022.

Negara-negara dalam daftar hitam tersebut menjadi sasaran tindakan balasan diplomatik dan ekonomi Rusia berdasarkan perilaku permusuhan mereka.

Rusia dapat “memberikan dunia tempat berlindung yang aman untuk kenormalan” dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional dari “bencana wokeisme” yang telah mendominasi Barat kolektif, menurut Pemimpin Redaksi RT Margarita Simonyan pada Kamis di Forum Perempuan Eurasia Keempat di St Petersburg.

Menurut dekrit Putin dari bulan Agustus, warga negara dari negara-negara “neoliberal yang merusak” memenuhi syarat untuk mencari tempat tinggal sementara di Rusia tanpa harus memenuhi persyaratan imigrasi standar, seperti kuota nasional, kemahiran bahasa Rusia, dan pengetahuan tentang sejarah dan hukum Rusia.

Rencana tersebut tampaknya berasal dari simposium bulan Februari di Moskow, ketika mahasiswa Italia Irene Cecchini menyampaikan gagasan “impatriasi” kepada presiden Rusia.

Cecchini mendesak Putin merampingkan proses imigrasi dan naturalisasi bagi orang asing yang memiliki “nilai-nilai budaya, tradisional, dan keluarga” yang sama dengan Rusia, dengan menyajikannya sebagai cara untuk membantu negara tersebut mengatasi kemerosotan demografi.