Dubes AS Tuding PBB Tidak Adil karena Terlalu Fokus Membela Israel
Sabtu, 14 September 2024 - 17:44 WIB
loading...
Linda Thomas-Greenfield anggap PBB tidak adil karena terlalu fokus membela Israel. Foto/AP
A
A
A
WASHINGTON - Perwakilan tetap AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, menuduh PBB "terlalu banyak fokus" pada Israel , yang telah menewaskan lebih dari 41.100 warga Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober. Dia mengatakan bahwa "ada terlalu banyak fokus pada Israel."
"Saya pikir kita punya masalah Israel di PBB. Dan ada fokus yang berlebihan pada Israel – bahkan sebelum Gaza – di PBB. Itu adalah sesuatu yang telah kita sampaikan secara berkala," kata Thomas-Greenfield dalam sebuah acara di Council on Foreign Relations, dilansir Anadolu.
"Tidak ada negara lain di dunia yang mengadakan pertemuan bulanan mengenai agenda Dewan (Keamanan) yang sudah berlangsung puluhan tahun," kata utusan AS itu, yang menggambarkan "fokus yang tidak adil pada Israel di PBB" sebagai "bermasalah."
Ketika ditanya tentang pengakuan negara Palestina, Thomas-Greenfield memberikan tanggapan mengelak saat ia mengklaim bahwa "suatu negara memiliki tanggung jawab tertentu terhadap rakyatnya, dan saya tidak percaya Palestina, sebagaimana yang ada saat ini, memiliki semua elemen untuk memberinya status kenegaraan."
Baca Juga: Anggota DPR Israel: Tentara Zionis Berbohong tentang Kemenangan atas Hamas
Ia juga secara blak-blakan menanggapi pertanyaan tentang surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, dan berkata: "Kami telah menjelaskan bahwa kami punya masalah dengan putusan pengadilan."
"Baiklah, saya tegaskan: Kami tidak akan menangkapnya," tegasnya.
Pada tanggal 20 Mei, Jaksa Penuntut Umum ICC Karim Khan mengumumkan bahwa pengadilan sedang mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang.
Khan mengatakan pada saat itu bahwa "ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" yang dilakukan di wilayah Palestina di Gaza mulai setidaknya 8 Oktober.
Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak akan dapat melakukan perjalanan ke salah satu dari 124 negara anggota ICC, tempat putusannya mengikat.
Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC. Pengadilan yang didirikan pada tahun 2002 tersebut menerima Palestina sebagai anggota setelah 13 tahun.
ICC adalah badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau badan global lainnya.
Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak 7 Oktober.
Serangan Israel sejak itu telah menewaskan lebih dari 41.100 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 95.100 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.
Gaza terbengkalai di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.
"Saya pikir kita punya masalah Israel di PBB. Dan ada fokus yang berlebihan pada Israel – bahkan sebelum Gaza – di PBB. Itu adalah sesuatu yang telah kita sampaikan secara berkala," kata Thomas-Greenfield dalam sebuah acara di Council on Foreign Relations, dilansir Anadolu.
"Tidak ada negara lain di dunia yang mengadakan pertemuan bulanan mengenai agenda Dewan (Keamanan) yang sudah berlangsung puluhan tahun," kata utusan AS itu, yang menggambarkan "fokus yang tidak adil pada Israel di PBB" sebagai "bermasalah."
Ketika ditanya tentang pengakuan negara Palestina, Thomas-Greenfield memberikan tanggapan mengelak saat ia mengklaim bahwa "suatu negara memiliki tanggung jawab tertentu terhadap rakyatnya, dan saya tidak percaya Palestina, sebagaimana yang ada saat ini, memiliki semua elemen untuk memberinya status kenegaraan."
Baca Juga: Anggota DPR Israel: Tentara Zionis Berbohong tentang Kemenangan atas Hamas
Ia juga secara blak-blakan menanggapi pertanyaan tentang surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, dan berkata: "Kami telah menjelaskan bahwa kami punya masalah dengan putusan pengadilan."
"Baiklah, saya tegaskan: Kami tidak akan menangkapnya," tegasnya.
Pada tanggal 20 Mei, Jaksa Penuntut Umum ICC Karim Khan mengumumkan bahwa pengadilan sedang mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang.
Khan mengatakan pada saat itu bahwa "ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" yang dilakukan di wilayah Palestina di Gaza mulai setidaknya 8 Oktober.
Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak akan dapat melakukan perjalanan ke salah satu dari 124 negara anggota ICC, tempat putusannya mengikat.
Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC. Pengadilan yang didirikan pada tahun 2002 tersebut menerima Palestina sebagai anggota setelah 13 tahun.
ICC adalah badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau badan global lainnya.
Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak 7 Oktober.
Serangan Israel sejak itu telah menewaskan lebih dari 41.100 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 95.100 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.
Gaza terbengkalai di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.
(ahm)
Lihat Juga :
