Eks PM Prancis de Villepin Kutuk Skandal Historis Terbesar soal Gaza

Setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang lainnya ditawan, de Villepin mengatakan bahwa dia "tidak terkejut dengan kebencian ini."

"Saya terkejut dengan skala, kengerian, dan kebiadaban yang diungkapkan pada 7 Oktober, yang menyerukan kita semua untuk bertindak dengan kemanusiaan dan solidaritas terhadap Israel dan rakyat Israel," kata dia saat itu.

"Tetapi saya harus mengatakannya dan saya mengatakannya dengan kesedihan yang tak terhingga: Saya tidak terkejut dengan kebencian yang telah diungkapkan ini. Ketika kita mengingat Gaza, sejak 2006, perang tahun 2008, 2012, 2014, dan tahun 2021, ketika kita mengingat penjara terbuka ini, panci presto ini, (tidak mengherankan) bahwa situasi seperti itu dapat mengundang neraka di Bumi," papar dia.

Dalam tradisi mantan Presiden Charles de Gaulle, yang meramalkan pada November 1967 setelah Israel merebut wilayah Palestina bahwa Israel sedang membangun “pendudukan yang pasti akan melibatkan penindasan, represi, dan pengusiran serta perlawanan terhadap pendudukan ini (yang) pada gilirannya (akan) digolongkan oleh Israel sebagai terorisme,” de Villepin menekankan, “Israel tidak akan aman sampai ada pengakuan negara Palestina di sampingnya yang turut bertanggung jawab atas keamanan di wilayah ini.”

Sementara Presiden Prancis saat ini Emmanuel Macron telah berulang kali menyerukan gencatan senjata di Gaza dan mengutuk serangan terhadap warga sipil, deklarasi tersebut tampaknya gagal diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif dan menggunakan sarana yang dimiliki Prancis untuk menekan Israel.

Pada Juni, ketika ditanya tentang kemungkinan Prancis mengakui negara Palestina, mengikuti jejak beberapa negara Eropa seperti Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, Macron menjawab bahwa itu bukanlah “solusi yang tepat.”

"Tidak masuk akal untuk melakukannya sekarang. Saya mengecam kekejaman yang kita lihat dengan kemarahan yang sama seperti rakyat Prancis. Namun, kami tidak mengakui negara yang didasarkan pada kemarahan," ujar Macron.

Kelompok hak asasi manusia dan media investigasi juga mengkritik kurangnya transparansi seputar penjualan senjata Prancis ke Israel.

Pekan lalu, artikel oleh media Prancis Mediapart mengkaji, "Senjata Prancis senilai jutaan euro yang dikirim ke Israel."

Menurut laporan kementerian pertahanan kepada parlemen yang diperoleh Mediapart, Prancis mengirimkan peralatan militer senilai 30 juta euro (USD33 juta) ke Israel pada tahun 2023.