Demonstran Pakistan Tuntut Perdana Menteri Imran Khan Mundur
Demonstran Pakistan Tuntut Perdana Menteri Imran Khan Mundur
A
A
A
ISLAMABAD - Puluhan ribu pendukung oposisi Pakistan berunjuk rasa menuntut pembubaran pemerintahan Perdana Menteri (PM) Imran Khan. Mereka memperingatkan kondisi akan kacau jika tuntutan itu tak dipenuhi.
Unjuk rasa di ibu kota Islamabad itu pertama kali digelar oposisi sebagai tantangan bagi Khan sejak dia menang pemilu tahun lalu dengan berjanji menghentikan korupsi dan menciptakan lapangan kerja bagi warga miskin.
Pemimpin salah satu partai relijius terbesar di Pakistan, Fazl-ur-Rehman menggelar unjuk rasa dengan dukungan partai-partai oposisi lainnya. Aksi ini digelar saat pemerintahan Khan kesulitan mengatasi masalah ekonomi.
"Pemerintahan ini tidak sah dan digerakkan militer," ungkap pernyataan oposisi. Militer telah berkuasa di Pakistan sekitar setengah sejarah negara itu dan menetapkan berbagai kebijakan keamanan serta luar negeri. Militer menyangkal mencampuri urusan politik.
Khan menolak desakan oposisi untuk mundur. Pemerintahannya memperingatkan tidak akan memberi toleransi pada kekacauan di jalanan.
"Ada hukum darurat yang tak dideklarasikan di sini," ujar demonstran Habib ur Rehman, 35, yang mendukung Partai Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl yang dipimpin Fazl-ur-Rehman.
Politisi veteran itu dapat memobilisasi dukungan dari berbagai kelompok relijius dan memperingatkan kekacauan di penjuru negeri jika pemerintahan tidak mundur. Dia berpidato di depan para pendukungnya setelah salat Jumat.
Unjuk rasa di ibu kota Islamabad itu pertama kali digelar oposisi sebagai tantangan bagi Khan sejak dia menang pemilu tahun lalu dengan berjanji menghentikan korupsi dan menciptakan lapangan kerja bagi warga miskin.
Pemimpin salah satu partai relijius terbesar di Pakistan, Fazl-ur-Rehman menggelar unjuk rasa dengan dukungan partai-partai oposisi lainnya. Aksi ini digelar saat pemerintahan Khan kesulitan mengatasi masalah ekonomi.
"Pemerintahan ini tidak sah dan digerakkan militer," ungkap pernyataan oposisi. Militer telah berkuasa di Pakistan sekitar setengah sejarah negara itu dan menetapkan berbagai kebijakan keamanan serta luar negeri. Militer menyangkal mencampuri urusan politik.
Khan menolak desakan oposisi untuk mundur. Pemerintahannya memperingatkan tidak akan memberi toleransi pada kekacauan di jalanan.
"Ada hukum darurat yang tak dideklarasikan di sini," ujar demonstran Habib ur Rehman, 35, yang mendukung Partai Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl yang dipimpin Fazl-ur-Rehman.
Politisi veteran itu dapat memobilisasi dukungan dari berbagai kelompok relijius dan memperingatkan kekacauan di penjuru negeri jika pemerintahan tidak mundur. Dia berpidato di depan para pendukungnya setelah salat Jumat.
(sfn)
Explore More