ISW: China Dapat Kuasai Kepulauan Kinmen di Taiwan dalam 6 Bulan
loading...
Riset ISW memperingatkan bahwa China dapat menguasai Kepulauan Kinmen di Taiwan dalam enam bulan ke depan. Foto/PLA Navy
A
A
A
TAIPEI - China dapat menguasai Kepulauan Kinmen di lepas pantai Taiwan dalam waktu enam bulan ke depan, dengan keyakinan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mengambil tindakan keras terhadap agresi Beijing.
Penilaian itu merupakan analisis terbaru dari kelompok penelitian nirlaba dan lembaga think tank AS, Institute for the Study of War (ISW).
Para peneliti dari ISW dan American Enterprise Institute—lembaga think tank sayap kanan-tengah yang berpusat di Washington—memperingatkan bahwa pemimpin Partai Komunis China (CCP) Xi Jinping mungkin percaya bahwa dia memiliki “kesempatan unik" selama beberapa bulan mendatang untuk melakukan kampanye pemaksaan yang tidak memerlukan perang terhadap Kepulauan Kinmen, mengingat lanskap politik di Taiwan dan AS.
"Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sedang dalam masa jeda setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari pemilihan umum 2024. Lanskap politik dalam negeri AS bergejolak dan memecah belah di tengah pemilihan umum yang sedang berlangsung, lembaga kebijakan luar negeri disibukkan dengan perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan Gaza, dan penduduk AS tidak begitu menginginkan lebih banyak perang,” tulis para peneliti dalam laporan mereka yang dipublikasikan pada 21 Agustus.
“Xi (Jinping) mungkin meyakini faktor-faktor ini akan menghalangi tanggapan AS yang tepat waktu dan tegas terhadap kampanye Kinmen-nya sebelum pelantikan presiden baru AS pada Januari 2025,” imbuh laporan itu, yang dikutip The Singapore Post, Selasa (10/9/2024).
Laporan ISW telah diterbitkan di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Taipei, menyusul Lai Ching-te dilantik sebagai presiden Taiwan pada Mei.
Coast Guard Taiwan mengatakan kapal patrolinya mengusir 835 kapal China dari perairan yang dikuasai Taiwan dari Januari hingga 25 Juni, yang mendorong menteri pertahanan pulau itu, Wellington Woo, untuk memperingatkan bahwa China sedang mencoba membangun norma baru di sekitar perairan Kinmen, menurut laporan The Epoch Times.
Pada bulan Juli, ketegangan di Selat Taiwan meningkat setelah pasukan Coast Guard China menaiki dan menyita kapal penangkap ikan Taiwan yang berada di perairan China sekitar 17,5 mil laut dari perairan Kepulauan Kinmen yang dikuasai Taiwan.
Mengenai dinamika politik Taiwan saat ini, para peneliti ISW mengatakan bahwa pemerintahan Lai "masih relatif belum berpengalaman" dan Partai Progresif Demokratik (DDP) yang berkuasa di Taiwan harus menghadapi "pertempuran politik yang sering terjadi" dengan koalisi oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang disebut "berusaha menghalangi agenda DPP" untuk menghentikan ekspansi otoriter.
Akibatnya, para peneliti berpendapat bahwa baik AS maupun Taiwan kemungkinan besar tidak akan menanggapi dengan cara efektif atau eskalatif jika China memutuskan bergerak melawan Kepulauan Kinmen.
“Republik Rakyat China mulai secara agresif menantang yurisdiksi Taiwan atas pulau-pulau terpencilnya, khususnya Kinmen, pada Februari 2024. Serangan berulang Coast Guard China di perairan yang dikuasai Taiwan di sekitar Kinmen bertujuan untuk menormalkan yurisdiksi ‘penegakan hukum’ China di wilayah tersebut,” lanjut laporan ISW.
China dapat meningkatkan upaya saat ini untuk mengikis kedaulatan Taiwan atas wilayah terpencilnya di Kinmen dalam kampanye pemaksaan jangka pendek untuk merebut kendali atas kelompok pulau tersebut dalam waktu dekat, sambung laporan ISW.
“China dapat meningkatkan aktivitas Coast Guard untuk memulai karantina di sekitar Kinmen yang menolak jalur masuk bagi kapal-kapal pemerintah Taiwan dan secara ekonomi menekan pulau-pulau tersebut,” papar laporan ISW.
“China dapat meningkatkan isolasi Kinmen dengan memberlakukan zona larangan terbang dan menyabotase infrastruktur komunikasi, sebelum akhirnya memaksa Kinmen untuk melakukan demiliterisasi di bawah pengawasan China.”
Para peneliti ISW mengatakan ketidaksiapan atau keengganan AS untuk campur tangan di tengah gangguan domestik dan internasional meningkatkan kemungkinan skenario ini.
“Tren dalam politik domestik Taiwan yang mengurangi kepercayaan China pada kemampuannya untuk mencapai ‘penyatuan kembali secara damai’ juga berkontribusi pada kemungkinan kampanye pemaksaan semacam itu,” imbuh laporan ISW.
Para peneliti ISW mengatakan upaya Beijing untuk merebut Kinmen akan menyerang kemauan politik Taiwan untuk menolak “penyatuan”, dan penggabungan Kinmen yang berhasil oleh China akan secara signifikan mengurangi kepercayaan Taipei pada kemauan AS untuk membantu Taiwan dan kemampuannya sendiri untuk mempertahankan diri.
Kepulauan Kinmen terletak sekitar tiga mil dari daratan China dan sekitar 124 mil dari Taiwan, dan karena kedekatan pulau itu dengan China, sangat sulit bagi Taiwan untuk mempertahankan Kinmen, menurut laporan ISW.
Laporan ISW menambahkan bahwa China dapat mengambil langkah pertamanya “tiga hingga empat bulan” dari sekarang untuk merebut Kinmen, setelah Coast Guard China menormalkan serangan ke perairan terlarang Kinmen hingga serangan semacam itu terjadi hampir setiap hari.
Masih menurut laporan ISW, China akan memulai upaya menaiki dan menahan kapal-kapal Taiwan di perairan yang tidak sepenuhnya dikuasai China dan akan mulai menerbangkan drone pengintai sipil langsung di atas pangkalan militer Kinmen.
Coat Guard China, menurut laporan ISW, akan mengatur atau memanfaatkan insiden tidak menguntungkan dan menggunakan kejadian tersebut untuk mendirikan zona “karantina” di sekitar Kinmen dan mencegah pengiriman senjata tambahan atau barang selundupan ke pulau-pulau tersebut.
“Karantina masih memungkinkan sebagian besar kapal sipil untuk lewat setelah pemeriksaan tetapi menghalangi jalannya sebagian besar kapal pemerintah Taiwan,” kata para peneliti ISW dalam laporan mereka.
Untuk lebih mengisolasi Kepulauan Kinmen, China selanjutnya akan memberlakukan zona larangan terbang di atas wilayah tersebut dan merusak kabel bawah laut pulau yang terhubung ke Taiwan.
Pemerintah Taiwan akhirnya akan menyerah, setuju untuk mengubah Kepulauan Kinmen menjadi zona demiliterisasi (DMZ), papar para peneliti ISW.
“China akhirnya mendirikan pos-pos terdepan dan kantor penghubung pemerintahnya sendiri di Kinmen dengan alasan mengawasi demiliterisasi dan menjaga perdamaian. China dapat mengoperasikan lembaga-lembaga ini bersama-sama dengan otoritas sipil Kinmen,” catat para peneliti ISW.
Pada akhirnya, China akan mengubah Kepulauan Kinmen menjadi contoh skema “Satu Negara, Dua Sistem” yang ingin diberlakukannya di Taiwan, menurut para peneliti tersebut.
Para peneliti menulis bahwa CCP akan menggunakan media dan perang informasinya untuk mempromosikan narasi tentang kebebasan dan kemakmuran ekonomi Kinmen, sehingga meningkatkan daya tarik dari pulau-pulau terpencil Taiwan, hingga akhirnya pulau utama Taiwan itu sendiri.
China memberlakukan sistem politik “Satu Negara, Dua Sistem” di Hong Kong setelah bekas koloni Inggris itu diserahkan kembali ke China pada 1997. Sementara Xi Jinping menyarankan bahwa Taiwan dapat dipersatukan dengan daratan utama China di bawah sistem politik yang sama dalam pidatonya di bulan Januari 2019.
Sebagian besar warga Taiwan menentang gagasan untuk hidup di bawah sistem politik CCP untuk daratan China. Sekitar 85 persen responden tidak setuju atau bahkan sangat tidak setuju dengan usulan CCP, menurut laporan The Epoch Times, mengutip jajak pendapat terbaru oleh Dewan Urusan Daratan Taiwan—sebuah badan pemerintah yang bertugas menangani urusan lintas selat.
Para peneliti menulis dalam laporan ISW bahwa rangkaian tindakan yang akan diambil China untuk merebut Kepulauan Kinmen adalah skenario terbaik dan tentu saja ada risiko yang dapat menggagalkan rencana China.
Menurut laporan tersebut, dampak psikologis dari kemungkinan perebutan Kepulauan Kinmen termasuk hilangnya moral dalam militer Taiwan dan hilangnya kepercayaan di Taiwan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara sahabat lainnya yang akan membantu mereka jika terjadi serangan militer China.
Selain itu, pemerintah Taiwan mungkin dihadapkan dengan krisis politik baru, sementara partai-partai oposisi mungkin dapat mendorong legislatif Taiwan untuk memiliki keterlibatan diplomatik dan ekonomi yang lebih besar dengan China dan mengurangi ketergantungannya pada AS.
Namun, laporan ISW menyarankan banyak langkah pencegahan, termasuk meminta pemerintah Taiwan mengembangkan pasukan maritim niaga dan membangun kehadiran Coast Guard yang lebih besar di sekitar Kinmen.
“Amerika Serikat, Taiwan, dan mitra mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan pemaksaan China yang tidak sesuai dengan rencana perang terhadap pulau-pulau terpencil Taiwan dengan ‘menyingkirkan’ narasi propaganda CCP yang membenarkan kampanye semacam itu, memperkuat ketahanan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil Taiwan, dan memperkuat penegakan hukum maritim Taiwan di sekitar pulau-pulau tersebut,” menurut laporan ISW.
“AS dan mitranya harus menanggapi upaya Beijing untuk menguasai Kinmen dengan memaksimalkan biaya ekonomi dan reputasi bagi China, menggagalkan karantina dan blokade komunikasi Kinmen, dan mengomunikasikan keinginannya untuk memperkuat komitmen pertahanan AS terhadap Taiwan sebagai konsekuensi dari agresi China,” kata para peneliti ISW.
“Washington harus menanggapi keberhasilan perebutan Kinmen oleh China dengan meningkatkan pengerahan pasukan dan penjualan senjata ke Taiwan, mengoordinasikan patroli Coast Guard bersama dengan Taiwan dan mitra lainnya, serta mengubah undang-undang yang relevan untuk membantu melindungi pulau-pulau terpencil Taiwan dari pemaksaan lebih lanjut,” imbuh laporan mereka.
Penilaian itu merupakan analisis terbaru dari kelompok penelitian nirlaba dan lembaga think tank AS, Institute for the Study of War (ISW).
Para peneliti dari ISW dan American Enterprise Institute—lembaga think tank sayap kanan-tengah yang berpusat di Washington—memperingatkan bahwa pemimpin Partai Komunis China (CCP) Xi Jinping mungkin percaya bahwa dia memiliki “kesempatan unik" selama beberapa bulan mendatang untuk melakukan kampanye pemaksaan yang tidak memerlukan perang terhadap Kepulauan Kinmen, mengingat lanskap politik di Taiwan dan AS.
"Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sedang dalam masa jeda setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari pemilihan umum 2024. Lanskap politik dalam negeri AS bergejolak dan memecah belah di tengah pemilihan umum yang sedang berlangsung, lembaga kebijakan luar negeri disibukkan dengan perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan Gaza, dan penduduk AS tidak begitu menginginkan lebih banyak perang,” tulis para peneliti dalam laporan mereka yang dipublikasikan pada 21 Agustus.
“Xi (Jinping) mungkin meyakini faktor-faktor ini akan menghalangi tanggapan AS yang tepat waktu dan tegas terhadap kampanye Kinmen-nya sebelum pelantikan presiden baru AS pada Januari 2025,” imbuh laporan itu, yang dikutip The Singapore Post, Selasa (10/9/2024).
Laporan ISW telah diterbitkan di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Taipei, menyusul Lai Ching-te dilantik sebagai presiden Taiwan pada Mei.
Gangguan di Selat Taiwan
Coast Guard Taiwan mengatakan kapal patrolinya mengusir 835 kapal China dari perairan yang dikuasai Taiwan dari Januari hingga 25 Juni, yang mendorong menteri pertahanan pulau itu, Wellington Woo, untuk memperingatkan bahwa China sedang mencoba membangun norma baru di sekitar perairan Kinmen, menurut laporan The Epoch Times.
Pada bulan Juli, ketegangan di Selat Taiwan meningkat setelah pasukan Coast Guard China menaiki dan menyita kapal penangkap ikan Taiwan yang berada di perairan China sekitar 17,5 mil laut dari perairan Kepulauan Kinmen yang dikuasai Taiwan.
Mengenai dinamika politik Taiwan saat ini, para peneliti ISW mengatakan bahwa pemerintahan Lai "masih relatif belum berpengalaman" dan Partai Progresif Demokratik (DDP) yang berkuasa di Taiwan harus menghadapi "pertempuran politik yang sering terjadi" dengan koalisi oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang disebut "berusaha menghalangi agenda DPP" untuk menghentikan ekspansi otoriter.
Akibatnya, para peneliti berpendapat bahwa baik AS maupun Taiwan kemungkinan besar tidak akan menanggapi dengan cara efektif atau eskalatif jika China memutuskan bergerak melawan Kepulauan Kinmen.
“Republik Rakyat China mulai secara agresif menantang yurisdiksi Taiwan atas pulau-pulau terpencilnya, khususnya Kinmen, pada Februari 2024. Serangan berulang Coast Guard China di perairan yang dikuasai Taiwan di sekitar Kinmen bertujuan untuk menormalkan yurisdiksi ‘penegakan hukum’ China di wilayah tersebut,” lanjut laporan ISW.
China dapat meningkatkan upaya saat ini untuk mengikis kedaulatan Taiwan atas wilayah terpencilnya di Kinmen dalam kampanye pemaksaan jangka pendek untuk merebut kendali atas kelompok pulau tersebut dalam waktu dekat, sambung laporan ISW.
Politik Domestik Taiwan
“China dapat meningkatkan aktivitas Coast Guard untuk memulai karantina di sekitar Kinmen yang menolak jalur masuk bagi kapal-kapal pemerintah Taiwan dan secara ekonomi menekan pulau-pulau tersebut,” papar laporan ISW.
“China dapat meningkatkan isolasi Kinmen dengan memberlakukan zona larangan terbang dan menyabotase infrastruktur komunikasi, sebelum akhirnya memaksa Kinmen untuk melakukan demiliterisasi di bawah pengawasan China.”
Para peneliti ISW mengatakan ketidaksiapan atau keengganan AS untuk campur tangan di tengah gangguan domestik dan internasional meningkatkan kemungkinan skenario ini.
“Tren dalam politik domestik Taiwan yang mengurangi kepercayaan China pada kemampuannya untuk mencapai ‘penyatuan kembali secara damai’ juga berkontribusi pada kemungkinan kampanye pemaksaan semacam itu,” imbuh laporan ISW.
Para peneliti ISW mengatakan upaya Beijing untuk merebut Kinmen akan menyerang kemauan politik Taiwan untuk menolak “penyatuan”, dan penggabungan Kinmen yang berhasil oleh China akan secara signifikan mengurangi kepercayaan Taipei pada kemauan AS untuk membantu Taiwan dan kemampuannya sendiri untuk mempertahankan diri.
Kepulauan Kinmen terletak sekitar tiga mil dari daratan China dan sekitar 124 mil dari Taiwan, dan karena kedekatan pulau itu dengan China, sangat sulit bagi Taiwan untuk mempertahankan Kinmen, menurut laporan ISW.
Laporan ISW menambahkan bahwa China dapat mengambil langkah pertamanya “tiga hingga empat bulan” dari sekarang untuk merebut Kinmen, setelah Coast Guard China menormalkan serangan ke perairan terlarang Kinmen hingga serangan semacam itu terjadi hampir setiap hari.
Zona Demiliterisasi
Masih menurut laporan ISW, China akan memulai upaya menaiki dan menahan kapal-kapal Taiwan di perairan yang tidak sepenuhnya dikuasai China dan akan mulai menerbangkan drone pengintai sipil langsung di atas pangkalan militer Kinmen.
Coat Guard China, menurut laporan ISW, akan mengatur atau memanfaatkan insiden tidak menguntungkan dan menggunakan kejadian tersebut untuk mendirikan zona “karantina” di sekitar Kinmen dan mencegah pengiriman senjata tambahan atau barang selundupan ke pulau-pulau tersebut.
“Karantina masih memungkinkan sebagian besar kapal sipil untuk lewat setelah pemeriksaan tetapi menghalangi jalannya sebagian besar kapal pemerintah Taiwan,” kata para peneliti ISW dalam laporan mereka.
Untuk lebih mengisolasi Kepulauan Kinmen, China selanjutnya akan memberlakukan zona larangan terbang di atas wilayah tersebut dan merusak kabel bawah laut pulau yang terhubung ke Taiwan.
Pemerintah Taiwan akhirnya akan menyerah, setuju untuk mengubah Kepulauan Kinmen menjadi zona demiliterisasi (DMZ), papar para peneliti ISW.
“China akhirnya mendirikan pos-pos terdepan dan kantor penghubung pemerintahnya sendiri di Kinmen dengan alasan mengawasi demiliterisasi dan menjaga perdamaian. China dapat mengoperasikan lembaga-lembaga ini bersama-sama dengan otoritas sipil Kinmen,” catat para peneliti ISW.
Pada akhirnya, China akan mengubah Kepulauan Kinmen menjadi contoh skema “Satu Negara, Dua Sistem” yang ingin diberlakukannya di Taiwan, menurut para peneliti tersebut.
Para peneliti menulis bahwa CCP akan menggunakan media dan perang informasinya untuk mempromosikan narasi tentang kebebasan dan kemakmuran ekonomi Kinmen, sehingga meningkatkan daya tarik dari pulau-pulau terpencil Taiwan, hingga akhirnya pulau utama Taiwan itu sendiri.
China memberlakukan sistem politik “Satu Negara, Dua Sistem” di Hong Kong setelah bekas koloni Inggris itu diserahkan kembali ke China pada 1997. Sementara Xi Jinping menyarankan bahwa Taiwan dapat dipersatukan dengan daratan utama China di bawah sistem politik yang sama dalam pidatonya di bulan Januari 2019.
Sebagian besar warga Taiwan menentang gagasan untuk hidup di bawah sistem politik CCP untuk daratan China. Sekitar 85 persen responden tidak setuju atau bahkan sangat tidak setuju dengan usulan CCP, menurut laporan The Epoch Times, mengutip jajak pendapat terbaru oleh Dewan Urusan Daratan Taiwan—sebuah badan pemerintah yang bertugas menangani urusan lintas selat.
Para peneliti menulis dalam laporan ISW bahwa rangkaian tindakan yang akan diambil China untuk merebut Kepulauan Kinmen adalah skenario terbaik dan tentu saja ada risiko yang dapat menggagalkan rencana China.
Menurut laporan tersebut, dampak psikologis dari kemungkinan perebutan Kepulauan Kinmen termasuk hilangnya moral dalam militer Taiwan dan hilangnya kepercayaan di Taiwan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara sahabat lainnya yang akan membantu mereka jika terjadi serangan militer China.
Selain itu, pemerintah Taiwan mungkin dihadapkan dengan krisis politik baru, sementara partai-partai oposisi mungkin dapat mendorong legislatif Taiwan untuk memiliki keterlibatan diplomatik dan ekonomi yang lebih besar dengan China dan mengurangi ketergantungannya pada AS.
Upaya Pencegahan
Namun, laporan ISW menyarankan banyak langkah pencegahan, termasuk meminta pemerintah Taiwan mengembangkan pasukan maritim niaga dan membangun kehadiran Coast Guard yang lebih besar di sekitar Kinmen.
“Amerika Serikat, Taiwan, dan mitra mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan pemaksaan China yang tidak sesuai dengan rencana perang terhadap pulau-pulau terpencil Taiwan dengan ‘menyingkirkan’ narasi propaganda CCP yang membenarkan kampanye semacam itu, memperkuat ketahanan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil Taiwan, dan memperkuat penegakan hukum maritim Taiwan di sekitar pulau-pulau tersebut,” menurut laporan ISW.
“AS dan mitranya harus menanggapi upaya Beijing untuk menguasai Kinmen dengan memaksimalkan biaya ekonomi dan reputasi bagi China, menggagalkan karantina dan blokade komunikasi Kinmen, dan mengomunikasikan keinginannya untuk memperkuat komitmen pertahanan AS terhadap Taiwan sebagai konsekuensi dari agresi China,” kata para peneliti ISW.
“Washington harus menanggapi keberhasilan perebutan Kinmen oleh China dengan meningkatkan pengerahan pasukan dan penjualan senjata ke Taiwan, mengoordinasikan patroli Coast Guard bersama dengan Taiwan dan mitra lainnya, serta mengubah undang-undang yang relevan untuk membantu melindungi pulau-pulau terpencil Taiwan dari pemaksaan lebih lanjut,” imbuh laporan mereka.
(mas)
Explore More