Kim Jong-un Bakal Tingkatkan Jumlah Bom Nuklir Korut untuk Melawan AS

PYONGYANG - Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara (Korut), mengatakan negaranya akan meningkatkan jumlah senjata nuklir secara eksponensial. Itu dilakukan untuk melawan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang dia nyatakan sebagai ancaman.

Tekad Kim Jong-un untuk memperbanyak bom nuklir itu disampaikan dalam pidato saat peringatan berdirinya Korea Utara pada hari Senin.

"Korea Utara harus lebih saksama mempersiapkan kemampuan nuklirnya dan kesiapannya untuk menggunakannya dengan benar pada waktu tertentu dalam memastikan hak keamanan negara," kata Kim Jong-un, seperti dikutip dari KCNA, Selasa (10/9/2024).

"Kehadiran militer yang kuat diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan para pengikutnya," imbuh pemimpin Korut tersebut.



Pemerintah Kim Jong-un pada hari Minggu menuduh AS menimbulkan ancaman nuklir bagi Korea Utara setelah Washington dan sekutu perjanjian keamanannya, Korea Selatan (Korsel), melakukan latihan simulasi perang nuklir.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengecam kedua negara sekutu itu karena memperlakukan Korea Utara sebagai ancaman, dan mengatakan melalui KCNA bahwa AS secara bertahap mengklarifikasi ancaman nuklirnya terhadap negara-negara berdaulat.

Kelompok Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Diperluas, yang dibentuk oleh AS dan Korea Selatan, mengadakan pertemuan kelima di Washington DC pada tanggal 4 September. Kedua belah pihak membahas dan berkoordinasi mengenai strategi keamanan dan isu-isu kebijakan yang memengaruhi Semenanjung Korea.

Pencegahan yang diperluas, juga dikenal sebagai penyediaan "payung nuklir", adalah komitmen yang dibuat oleh AS untuk mencegah dan menanggapi skenario nuklir dan non-nuklir dengan menggunakan seluruh kemampuan militernya untuk membela Korea Selatan.

Korea Selatan adalah salah satu dari tiga negara di Asia, selain Jepang dan Australia, yang mendapatkan keuntungan dari pencegahan yang diperluas dari Amerika. Kedua negara membentuk aliansi di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama 1953, yang ditandatangani tak lama setelah gencatan senjata Perang Korea.

Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) memperkirakan bahwa Korea Utara telah merakit sekitar 50 hulu ledak nuklir hingga Januari tahun ini. Negara itu memiliki cukup bahan fisil untuk fisi nuklir hingga mencapai total 90 hulu ledak nuklir.

Sebagai negara yang tidak memiliki senjata nuklir, Korea Selatan dilindungi oleh pasukan nuklir Amerika. Diperkirakan AS memiliki 100 bom gravitasi nuklir B61 untuk penggunaan potensial dalam mendukung sekutu non-Eropa, termasuk di Asia Timur Laut, menurut Bulletin of the Atomic Scientists.

AS juga telah meningkatkan pengerahan pasukan nuklirnya di dan sekitar Semenanjung Korea.

USS Kentucky, kapal selam rudal balistik, tiba di Korea Selatan pada bulan Juli tahun lalu. Itu adalah kunjungan pertama oleh kapal selam Amerika yang berkemampuan nuklir dalam empat dekade terakhir.

Saat ini ada 28.500 personel layanan AS yang dikerahkan di Korea Selatan, di mana mereka mengadakan latihan dengan rekan-rekan Korea Selatan mereka secara teratur untuk memperkuat postur pertahanan kedua belah pihak. Latihan terbaru adalah Ulchi Freedom Shield dan Ssang Yong.



Setelah berakhirnya pertemuan Kelompok Konsultasi dan Strategi Penangkalan yang Diperluas, simulasi simulasi antarlembaga pertama oleh Kelompok Konsultatif Nuklir antara AS dan Korea Selatan diadakan di Washington DC pada tanggal 5-6 September.

Departemen Pertahanan AS mengatakan simulasi tersebut memperkuat pendekatan aliansi terhadap pengambilan keputusan kooperatif tentang pencegahan nuklir dan perencanaan untuk kemungkinan kontinjensi nuklir di Semenanjung Korea. Mereka mengeklaim komitmen nuklirnya sangat kuat.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan AS dan Korea Selatan secara terbuka berusaha melakukan serangan nuklir terhadap negara berdaulat. Hal ini, kata kementerian itu, akan meningkatkan kemungkinan bentrokan nuklir.

"Ancaman nuklir dan pemerasan AS akan benar-benar dihalangi oleh kekuatan nuklir DPRK yang lebih sempurna dan berkembang untuk membela diri," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan yang menggunakan nama resmi negara tersebut, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Kementerian itu menambahkan bahwa Korea Utara akan secara ketat mengendalikan dan mengelola situasi keamanan Semenanjung Korea seraya terus mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai konfrontasi nuklir jangka panjang dengan AS.