Ketua Parlemen Rusia Tuding AS Dalang Penangkapan Pendiri Telegram Durov

MOSKOW - Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin menegaskan pemerintah Amerika Serikat (AS) menginginkan "kendali penuh" atas media sosial, itulah sebabnya mereka mengatur penangkapan CEO Telegram Pavel Durov, platform pengiriman pesan yang sejauh ini tidak dapat mereka pengaruhi.

Anggota parlemen senior itu menggunakan Telegram pada Selasa (27/8/2024), tiga hari setelah penahanan Durov di Prancis, untuk menyatakan Presiden AS Joe Biden ingin mengambil alih kendali aplikasi pengiriman pesan tersebut sebelum pemilu pada November.

"Telegram adalah salah satu dari sedikit, tetapi termasuk yang terbesar, platform internet yang tidak dapat dipengaruhi oleh AS. Pada saat yang sama, platform ini beroperasi di banyak negara yang menjadi perhatian Washington,” papar Volodin.

Platform tersebut memiliki hampir satu miliar pengguna terdaftar di seluruh dunia dan paling aktif digunakan di India dan Rusia, menurut World Population Review.

Volodin menunjukkan sebagian besar jaringan media sosial global berasal dari AS dan mengklaim Gedung Putih mengendalikannya.

Namun, AS belum mampu memaksa Telegram yang berkantor pusat di Dubai dan pemiliknya yang kelahiran Rusia untuk memasok data ke Departemen Luar Negeri atau CIA, menurut Volodin.

Pandangan serupa sebelumnya disuarakan mantan sekretaris pers Durov, Georgy Loboushkin, yang mengatakan kepada RT pada Minggu bahwa serangan terhadap pengusaha itu "kemungkinan besar" berasal dari AS, yang "telah lama memburu Pavel Durov."

Durov, yang ditangkap pada Sabtu malam saat tiba di Paris, mengatakan kepada jurnalis Amerika Tucker Carlson pada April bahwa dia telah menerima "terlalu banyak perhatian" dari FBI dan lembaga penegak hukum Amerika lainnya saat berada di tanah AS.

Dia juga mengklaim lembaga-lembaga AS telah mencoba merekrut karyawan Telegram dan meyakinkan mereka untuk membuat 'pintu belakang' ke dalam messenger tersebut.

"Bagi Washington, menggunakan jejaring sosial untuk pengawasan, penyensoran dan penundukan total mereka, termasuk dengan pemerasan dengan kedok memerangi berbagai ancaman, adalah cara-cara tradisional untuk menjalankan pengaruh politik dan eksternal," ungkap Volodin.

Ketua Duma juga menyatakan AS telah menggunakan Prancis untuk mendapatkan Durov, yang memegang kewarganegaraan Prancis. Durov juga merupakan warga negara Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), serta St Kitts dan Nevis.

Kejaksaan Umum Paris pada hari Senin mengumumkan belasan tuntutan potensial terhadap Durov, mulai dari keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan pencucian uang, hingga memfasilitasi distribusi pornografi anak.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin membantah adanya motif politik di balik penangkapan Durov, dengan menyatakan penangkapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari "penyelidikan pengadilan yang sedang berlangsung."