Industri Sistem Pengawasan China Merajalela, Negara-negara Afrika Patut Waspada
Selasa, 27 Agustus 2024 - 09:11 WIB
loading...
Industri sistem pengawasan China merajalela, negara-negara Afrika patut waspada. Foto/New York Times/Gilles Sabrie
A
A
A
ADDIS ABABA - Industri sistem pengawasan China telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam negeri maupun di level global.
Dengan kemajuan teknologi luar biasa yang dicapai dalam beberapa dekade terakhir, industri sistem pengawasan China telah berhasil mengintegrasikan perusahaan-perusahaan lokal untuk memainkan peran penting dalam ambisi pengawasan global, menurut laporan PML Global, Selasa (27/8/2024).
Selain menggunakan teknologi pengawasan terhadap penduduknya sendiri, Partai Komunis China (CCP) telah menggunakan strategi-strategi ini untuk meredam perbedaan pendapat di berbagai negara.
Dengan tindakan-tindakan represif seperti mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat secara langsung dan memata-matai pejabat pemerintah, CCP berupaya memimpin gerakan pengawasan global menuju supremasi.
Baca Juga: Studi Terbaru Sebut Algoritma TikTok Secara Aktif Tekan Kritik Terhadap China
Sistem pengawasan di China telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dengan otoritas terkait menunjukkan pendekatan sewenang-wenang terhadap setiap pelanggar pembatasan yang telah diberlakukan di dalam negeri.
Pendekatan keras oleh pemerintah di wilayah-wilayah seperti Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong telah menanamkan rasa takut dan marah di kalangan rakyat, dan telah membuat jutaan orang dalam kesusahan.
Ada pula kekhawatiran bahwa metode pengawasan China berupaya memperkuat praktik diskriminatif dan praktik profiling berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, agama, dan yang lebih penting lagi keyakinan politik.
Anggota-anggota kelompok minoritas seperti Muslim Uighur di Xinjiang dan biksu Buddha di Tibet juga telah ditahan berdasarkan praktik-praktik tersebut yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kekhawatiran yang meluas tentang penindasan budaya dan agama di bawah kepemimpinan China saat ini.
Selama ini, China telah berupaya menggunakan berbagai metode untuk terus melakukan pengawasan dengan intensitas tinggi terhadap warga negara yang dianggap memberontak.
Dengan kemajuan teknologi luar biasa yang dicapai dalam beberapa dekade terakhir, industri sistem pengawasan China telah berhasil mengintegrasikan perusahaan-perusahaan lokal untuk memainkan peran penting dalam ambisi pengawasan global, menurut laporan PML Global, Selasa (27/8/2024).
Selain menggunakan teknologi pengawasan terhadap penduduknya sendiri, Partai Komunis China (CCP) telah menggunakan strategi-strategi ini untuk meredam perbedaan pendapat di berbagai negara.
Dengan tindakan-tindakan represif seperti mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat secara langsung dan memata-matai pejabat pemerintah, CCP berupaya memimpin gerakan pengawasan global menuju supremasi.
Baca Juga: Studi Terbaru Sebut Algoritma TikTok Secara Aktif Tekan Kritik Terhadap China
Sistem pengawasan di China telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dengan otoritas terkait menunjukkan pendekatan sewenang-wenang terhadap setiap pelanggar pembatasan yang telah diberlakukan di dalam negeri.
Pendekatan keras oleh pemerintah di wilayah-wilayah seperti Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong telah menanamkan rasa takut dan marah di kalangan rakyat, dan telah membuat jutaan orang dalam kesusahan.
Ada pula kekhawatiran bahwa metode pengawasan China berupaya memperkuat praktik diskriminatif dan praktik profiling berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, agama, dan yang lebih penting lagi keyakinan politik.
Anggota-anggota kelompok minoritas seperti Muslim Uighur di Xinjiang dan biksu Buddha di Tibet juga telah ditahan berdasarkan praktik-praktik tersebut yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kekhawatiran yang meluas tentang penindasan budaya dan agama di bawah kepemimpinan China saat ini.
Selama ini, China telah berupaya menggunakan berbagai metode untuk terus melakukan pengawasan dengan intensitas tinggi terhadap warga negara yang dianggap memberontak.
Lihat Juga :
