Studi Terbaru Sebut Algoritma TikTok Secara Aktif Tekan Kritik terhadap China

BEIJING - Sebuah studi terbaru menyebutkan bahwa TikTok, layanan hosting video berdurasi pendek milik perusahaan internet ByteDance asal China, menggunakan algoritmanya untuk menekan konten yang mengungkap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China.

Langkah itu untuk membentuk persepsi pengguna TikTok yang menjadi target.

Para peneliti dari Rutgers University asal Amerika dan Institut Penelitian Penularan Jaringan (NCRI) mengatakan bahwa algoritma aplikasi berbagi video milik China tersebut secara aktif menekan konten yang mengkritik Partai Komunis China (CCP) sekaligus meningkatkan propaganda pro-China dan mempromosikan konten-konten mengganggu dan tidak relevan.

"Melalui penggunaan influencer perjalanan, akun gaya hidup perbatasan, dan kreator konten terkait CCP lainnya, platform tersebut secara sistematis meredam diskusi sensitif tentang isu-isu seperti genosida etnis dan pelanggaran hak asasi manusia," bunyi laporan studi tersebut, seperti dikutip dari The Hong Kong Post, Selasa (20/8/2024).



Sebelumnya pada Desember tahun lalu, NCRI menerbitkan laporan awal yang menemukan kemungkinan kuat konten di TikTok diperkuat atau ditekan berdasarkan keselarasannya dengan kepentingan rezim China.

Laporan tersebut diakhiri dengan peringatan: "Jika penelitian di masa mendatang menemukan bahwa pengguna TikTok menunjukkan sikap dan penilaian terhadap peristiwa dunia yang selaras dengan distorsi informasi ini, negara-negara demokrasi perlu mempertimbangkan tindakan balasan yang tepat untuk melindungi integritas informasi dan mengurangi potensi dampak di dunia nyata."

Persepsi Pengguna TikTok

Temuan ini menggarisbawahi urgensi untuk menyelidiki mekanisme spesifik dan implikasi yang lebih luas dari potensi manipulasi algoritmik, menurut NCRI.

NCRI mengatakan penelitian awalnya menyoroti potensi manipulasi konten di TikTok, tetapi tidak menyelidiki apakah algoritma atau praktik moderasi tertentu digunakan untuk menekan topik sensitif terhadap CCP.

Selain itu, laporan awal tidak membandingkan sifat dan dampak konten pro-CCP dan anti-CCP di seluruh platform media sosial utama lainnya seperti Instagram dan YouTube.