Apa Arti Anti-Semit yang Selalu Ditudingkan pada Pendukung Palestina?
Rabu, 21 Agustus 2024 - 13:01 WIB
loading...
A
A
A
Pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan rencana aksinya untuk memantau anti-Semitisme dan meningkatkan respons di seluruh sistem.
Disebut merujuk pada definisi IHRA, terutama setelah Wakil Sekretaris Jenderal PBB Miguel Moratinos mengatakan, “Rencana kami mirip dengan strategi Eropa.”
Namun pada Oktober 2022, pelapor khusus PBB tentang rasisme merilis laporan yang mengkritik tajam definisi tersebut.
“Justru status ‘hukum lunak’ dari definisi kerja itulah yang secara efektif membantu melemahkan hak-hak tertentu yang hidup berdampingan, tanpa menawarkan solusi atau cara apa pun untuk menantang pelanggaran tersebut secara hukum,” tegas E Tendayi Achiume saat itu.
April tahun lalu, 60 organisasi hak asasi manusia mendesak PBB dalam satu surat untuk tidak mengadopsi definisi IHRA.
“Definisi IHRA sering digunakan untuk secara keliru melabeli kritik terhadap Israel sebagai anti-Semit, dan dengan demikian meredam dan terkadang menekan protes, aktivisme, dan ujaran tanpa kekerasan yang mengkritik Israel dan/atau Zionisme, termasuk di AS dan Eropa,” papar surat itu.
Pada November 2022, lebih dari 100 akademisi, termasuk akademisi Yahudi terkemuka di universitas-universitas Israel, Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat juga memperingatkan PBB dalam surat agar tidak mengadopsi definisi anti-Semitisme yang “memecah belah” tersebut.
“Yang kami tolak dan peringatkan dengan keras adalah bahwa PBB akan membahayakan perjuangan penting ini dan merusak misi universalnya untuk memajukan hak asasi manusia dengan mendukung definisi yang dipolitisasi yang dimanfaatkan untuk menghalangi kebebasan berbicara dan melindungi pemerintah Israel dari akuntabilitas atas tindakannya,” tegas surat mereka.
Fassina dari ELSC memperingatkan konsekuensi serius yang akan diderita jika PBB terus mengadopsi definisi IHRA.
“IHRA akan menjadi lebih berwenang di tingkat global dan dapat berdampak negatif terhadap pembela hak asasi manusia di seluruh dunia,” ungkap dia.
“Hal ini mungkin berdampak pada pekerjaan dan hak-hak dasar staf PBB sendiri,” pungkas dia.
Baca juga: Pejabat Katolik AS: Penjualan Gereja Bersejarah kepada Umat Islam Bukan Masalah Besar
Disebut merujuk pada definisi IHRA, terutama setelah Wakil Sekretaris Jenderal PBB Miguel Moratinos mengatakan, “Rencana kami mirip dengan strategi Eropa.”
Namun pada Oktober 2022, pelapor khusus PBB tentang rasisme merilis laporan yang mengkritik tajam definisi tersebut.
“Justru status ‘hukum lunak’ dari definisi kerja itulah yang secara efektif membantu melemahkan hak-hak tertentu yang hidup berdampingan, tanpa menawarkan solusi atau cara apa pun untuk menantang pelanggaran tersebut secara hukum,” tegas E Tendayi Achiume saat itu.
April tahun lalu, 60 organisasi hak asasi manusia mendesak PBB dalam satu surat untuk tidak mengadopsi definisi IHRA.
“Definisi IHRA sering digunakan untuk secara keliru melabeli kritik terhadap Israel sebagai anti-Semit, dan dengan demikian meredam dan terkadang menekan protes, aktivisme, dan ujaran tanpa kekerasan yang mengkritik Israel dan/atau Zionisme, termasuk di AS dan Eropa,” papar surat itu.
Pada November 2022, lebih dari 100 akademisi, termasuk akademisi Yahudi terkemuka di universitas-universitas Israel, Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat juga memperingatkan PBB dalam surat agar tidak mengadopsi definisi anti-Semitisme yang “memecah belah” tersebut.
“Yang kami tolak dan peringatkan dengan keras adalah bahwa PBB akan membahayakan perjuangan penting ini dan merusak misi universalnya untuk memajukan hak asasi manusia dengan mendukung definisi yang dipolitisasi yang dimanfaatkan untuk menghalangi kebebasan berbicara dan melindungi pemerintah Israel dari akuntabilitas atas tindakannya,” tegas surat mereka.
Fassina dari ELSC memperingatkan konsekuensi serius yang akan diderita jika PBB terus mengadopsi definisi IHRA.
“IHRA akan menjadi lebih berwenang di tingkat global dan dapat berdampak negatif terhadap pembela hak asasi manusia di seluruh dunia,” ungkap dia.
“Hal ini mungkin berdampak pada pekerjaan dan hak-hak dasar staf PBB sendiri,” pungkas dia.
Baca juga: Pejabat Katolik AS: Penjualan Gereja Bersejarah kepada Umat Islam Bukan Masalah Besar
(sya)
Lihat Juga :
