Pejabat Inggris Mundur, Protes Penjualan Senjata ke Israel: 'Ini Kejahatan Perang!'

Sumber yang dekat dengan Smith mengatakan bahwa email-nya terbatas pada alamat internal pemerintah dan dia tidak mengundurkan diri secara terbuka.

Sejak berita pengunduran dirinya mencuat ke publik, Smith telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada pemerintah untuk "mendengarkan kekhawatiran" para pegawai negeri, seraya menambahkan bahwa dia sebelumnya adalah penulis utama penilaian pusat yang mengatur legalitas penjualan senjata Inggris di Direktorat Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Tugas saya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai korban sipil, kepatuhan hukum internasional, serta menilai komitmen dan kemampuan negara-negara yang bersangkutan," kata Smith.

"Untuk mengekspor senjata ke negara mana pun, Inggris harus yakin bahwa negara penerima memiliki prosedur yang kuat untuk menghindari korban sipil dan meminimalkan bahaya bagi kehidupan warga sipil. Tidak mungkin untuk membantah bahwa Israel melakukan itu," paparnya.

“Saya telah menulis surat kepada Menteri Luar Negeri untuk memberitahukan pengunduran diri saya dan mendesaknya untuk segera meninjau pendekatan Inggris terhadap situasi di Gaza. Saya sangat berharap dia akan mendengarkan kekhawatiran Pegawai Negeri Sipil tentang masalah ini dan membuat perubahan yang diperlukan," imbuh Smith.

Sejak 2008, Inggris telah memberikan lisensi untuk ekspor senjata ke Israel senilai total £574 juta (USD727 juta), menurut Campaign Against Arms Trade (CAAT).

Pemerintah Inggris baru-baru ini mengecilkan skala pasokan, menyebutnya “relatif kecil” sebesar £42 juta (USD53 juta) pada tahun 2022.

Israel telah berulang kali membantah melanggar hukum humaniter internasional di Gaza.

Menanggapi kasus-kasus perbedaan pendapat sebelumnya oleh pejabat Barat atas kebijakan dan pasokan senjata, pemerintah Israel mengatakan bahwa mereka bertindak untuk mengalahkan Hamas sebagai “organisasi teroris genosida yang melakukan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Pada bulan Mei, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengajukan surat perintah penangkapan untuk perdana menteri dan menteri pertahanan Israel, serta untuk para pemimpin Hamas, atas kejahatan perang, namun surat perintah tersebut belum dikeluarkan.