Apakah Peraih Nobel Perdamaian Bisa Membawa Bangladesh Keluar dari Zona Kegelapan?

DHAKA - Maliha Namlah mengatakan dia telah menahan napas ketika protes yang dipimpin mahasiswa di Bangladesh memaksa Perdana Menteri lama Sheikh Hasina untuk mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu setelah berminggu-minggu kerusuhan mematikan yang menewaskan lebih dari 300 orang.

Namlah, 19 tahun, adalah salah satu koordinator gerakan mahasiswa di Universitas Jahangirnagar di pinggiran ibu kota, Dhaka. Begitu pemerintahan Hasina jatuh, satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah pemerintahan itu akan digantikan oleh pemerintahan militer lain di negara yang telah mengalami beberapa kudeta sejak kemerdekaannya dari Pakistan pada tahun 1971.

Namun, panglima militer saat ini, Jenderal Waker-uz-Zaman, dipuji karena mengambil alih kendali negara yang sedang dilanda kekacauan dan mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara segera setelah Hasina melarikan diri.

“Kami tidak bertempur dan menumpahkan darah untuk pemerintahan militer. Kami menginginkan pemerintahan sipil yang akan membawa reformasi sejati,” kata Namlah kepada Al Jazeera pada hari Jumat. “Dan kami lega melihat itu terjadi dengan cepat.”

Apakah Peraih Nobel Perdamaian Bisa Membawa Bangladesh Keluar dari Zona Kegelapan?

1. Hanya Bertugas sebagai Penasihat Utama dengan Pangkat PM

Foto/AP

Tiga hari setelah Hasina mengundurkan diri, Muhammad Yunus, satu-satunya peraih Nobel dari negara Asia Selatan itu, dilantik pada Kamis malam sebagai “penasihat utama” dari pemerintahan sementara yang bertugas membawa perdamaian dan demokrasi, yang menurut para kritikus Hasina telah dirusak selama 15 tahun pemerintahannya yang “otokratis”.

Penasihat utama dari pemerintahan sementara itu berpangkat perdana menteri sementara anggota dewan penasihat diberi status menteri.

2. Harapan Besar Bertumpur pada Yunus

Foto/AP

Seiring dengan dimulainya pemerintahan baru di Dhaka, banyak yang bertanya-tanya apakah pemerintahan baru itu akan mampu membawa negara berpenduduk 170 juta orang itu keluar dari apa yang disebut oleh salah satu anggota pemerintahan baru itu sebagai "era gelap".

"Panglima militer telah menjanjikan pemerintahan sementara, tetapi hingga pemerintahan itu resmi dibentuk, ketidakpastian tetap ada karena spekulasi yang meluas," kata Saifullah Sajib, seorang karyawan di sebuah agen perjalanan di Dhaka, kepada Al Jazeera saat ia menyaksikan siaran langsung Yunus dan kabinetnya yang beranggotakan 16 orang yang diambil sumpahnya di istana presiden.

Mengapa Yunus dipilih? Protes di Bangladesh yang dimulai bulan lalu dipimpin terutama oleh puluhan ribu mahasiswa yang menentang sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah yang mereka duga menguntungkan mereka yang dekat dengan partai Liga Awami Hasina.

Demonstran yang awalnya damai diserang oleh pasukan keamanan dan pendukung partai Hasina, yang mengakibatkan hampir 300 kematian dan mengubah protes menjadi seruan yang lebih besar agar Hasina mundur.

3. Memiliki Pengalaman Membawa Jutaan Orang Keluar dari Garis Kemiskinan

Foto/AP

Yunus, seorang ekonom dan bankir, dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2006 atas upayanya membawa jutaan orang keluar dari kemiskinan melalui pinjaman mikro. Ia juga merupakan kritikus lama Hasina dan memuji keberhasilan protes yang dipimpin mahasiswa sebagai "hari kemerdekaan kedua" bagi Bangladesh.

"Saya merasa sangat lega melihat Dr. Yunus dilantik sebagai kepala pemerintahan sementara," Abdullah Al Mamun, seorang pengusaha di industri garmen, mengatakan kepada Al Jazeera. "Saya berharap seseorang dengan mandatnya akan mampu membimbing negara melewati krisis ini."

4. Menjanjikan Rakyat Bangladesh sebagai Keluarga

Foto/AP

Setelah pelantikannya pada hari Kamis, Yunus mengatakan kepada wartawan saat ia diapit oleh para pemimpin mahasiswa: "Bangladesh adalah sebuah keluarga. Kita harus menyatukannya. Ada kemungkinan yang sangat besar."

Ia mengatakan "janji utama pemerintahnya adalah memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati udara segar kebebasan".

"Kita harus memastikan bahwa manfaat dari kebebasan ini berlaku untuk setiap warga negara. Jika tidak, itu tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membawa kebebasan ke setiap rumah,” katanya, seraya menambahkan bahwa mereka yang melakukan kesalahan selama masa jabatan Hasina “akan dimintai pertanggungjawaban”.

5. Fokus pada Masalah Hukum dan Ketertiban

Foto/AP

Analis mengatakan salah satu tantangan utama Yunus adalah memastikan hukum dan ketertiban setelah kekacauan selama berhari-hari yang mengakibatkan serangan terhadap rumah-rumah politisi Liga Awami, serangan sporadis terhadap kuil dan rumah-rumah umat Hindu minoritas yang dianggap dekat dengan Hasina yang digulingkan, dan kurangnya pengawasan polisi, yang ditunjukkan oleh para mahasiswa minggu ini yang mengatur lalu lintas di jalan-jalan Dhaka yang ramai.

Mengakui kekacauan tersebut, Asif Nazrul, profesor hukum di Universitas Dhaka dan anggota pemerintahan sementara Yunus yang bertugas menjalankan Kementerian Hukum dan Keadilan, mengatakan bahwa pemerintah sedang bergulat dengan berbagai tantangan karena situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut.

“Di bawah pemerintahan otokratis [Hasina], itu adalah era yang gelap, dan kemarahan rakyat yang mendalam terhadap rezim tersebut menyebabkan meletusnya kerusuhan ini. Namun, kita tidak dapat lagi mendukung ledakan seperti itu karena telah melampaui batas yang dapat diterima,” katanya.

6. Menawarkan Pendekatan Inovatif

Foto/AP

Ali Riaz, profesor politik dan pemerintahan terkemuka di Universitas Negeri Illinois di AS, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintahan sementara "memiliki kekuatan dan kelemahan, seperti yang biasa terjadi pada kelompok mana pun", dan mengatakan ia berharap lebih banyak orang akan dilibatkan dalam pemerintahan saat mulai bekerja dan menilai kebutuhannya.

Ia mengatakan bahwa kehadiran individu yang lebih muda, terutama mahasiswa, dalam kabinet merupakan perkembangan yang positif. "Mereka harus mampu mencerminkan perspektif generasi muda dan dapat menawarkan pendekatan inovatif serta menantang metode pemerintahan tradisional," katanya.

Riaz mengidentifikasi tiga tantangan langsung bagi pemerintahan sementara. Yang pertama adalah menetapkan arah yang jelas untuk masa depan. Masyarakat memiliki harapan yang berbeda, dan beberapa mungkin menuntut pemilihan umum segera sementara yang lain mungkin menyerukan reformasi struktural, katanya.

7. Memperkuat Ekonomi

Foto/AP

Tantangan kedua, katanya, adalah ekonomi. Ia mengatakan pemerintah harus menerapkan "langkah-langkah yang menguntungkan masyarakat umum" dan menunjukkan bahwa "pemerintah ini berbeda dari pendahulunya".

Dan tantangan ketiga, kata Riaz, adalah menilai kembali hubungan Bangladesh dengan kekuatan regional dan global. "Selama 15 tahun terakhir, hubungan ini, khususnya dengan India, telah dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat merugikan kepentingan nasional negara tersebut," katanya.

Banyak orang di Bangladesh khawatir hubungan dekat Hasina dengan New Delhi dapat memaksa pemerintahan baru untuk mengambil sikap anti-India, yang menurut para analis dapat merugikan peningkatan ekonomi.

8. Mewujudkan Demokrasi

Foto/AP

Jurnalis dan komentator Shayan S Khan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mandat utama pemerintah sementara "jelas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil". Ia mengatakan menyelenggarakan pemungutan suara seharusnya menjadi tugas yang relatif mudah bagi pemerintah sementara yang nonpartisan tanpa kepentingan pribadi.

"Namun, keadaan keluarnya Liga Awami mungkin memerlukan waktu tambahan untuk berkumpul kembali dan mempersiapkan pemilihan umum, yang dapat menimbulkan tantangan bagi pemerintah sementara. Tanpa Liga Awami, pemilihan umum dapat kehilangan tingkat kredibilitas tertentu," tambahnya.

Di sisi lain, Kugelman mengantisipasi masa yang panjang bagi pemerintahan sementara dan bahkan munculnya partai baru, "mungkin dipimpin oleh Yunus dan para pemimpin protes".

Oposisi utama BNP menginginkan pemilihan umum segera, yang menurut Kugelman dapat menjadi penghambat dalam beberapa hari mendatang. "Pertanyaan utamanya adalah bagaimana BNP, berdasarkan ukuran dan pengaruhnya sebagai penerima manfaat terbesar dari penggulingan Hasina, menyesuaikan diri dengan realitas baru yang tidak akan serta-merta tunduk pada kekuasaan BNP," katanya.

Politisi BNP Amir Khashru Mahmud Chowdhury mengatakan bahwa sementara pemerintahan sementara menghadapi "tugas berat membangun negara dari reruntuhan korupsi besar-besaran Liga Awami, penghancuran sistematis peradilan dan birokrasi", mereka juga harus memikirkan pemilihan umum.

"Saya pikir rakyat pasti lebih suka menggunakan hak pilih demokratis mereka, yang tidak mungkin dilakukan di era Awami," kata Chowdhury kepada Al Jazeera. “Oleh karena itu, saya mendesak pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjalankan demokrasinya.”