Ketegangan dengan AS Memanas, China Latihan Perang di Laut China Selatan

Sementara itu, China mendesak Filipina untuk "menghentikan provokasi" di Laut China Selatan (Laut Filipina Barat), dengan mengatakan Manila melanggar keamanan dan kedaulatannya dengan mengirimkan pesawat militer.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengeluarkan pernyataan tersebut setelah Filipina mengajukan protes diplomatik ke China pada Kamis lalu atas penyitaan alat pengumpul ikan nelayan oleh pasukan Penjaga Pantai China secara ilegal di Bajo de Masinloc pada Mei.

"China mendesak pihak Filipina untuk segera menghentikan provokasi ilegal," kata Zhao dalam konferensi pers di Beijing, hari Jumat.

Menurutya, Filipina melanggar kedaulatan dan keamanan China dengan mengirim pesawat militer ke ruang udara yang berdekatan dengan pulau Nansha dan terumbu karang yang dikontrol oleh China.

Menurut Zhao, tidak tercela bagi Penjaga Pantai China untuk melakukan penegakan hukum di perairan Huangyan Dao karena itu adalah praktik yang sah.

Filipina keberatan dengan gangguan radio ilegal China yang terus berlanjut terhadap pesawat Filipina yang melakukan patroli maritim reguler yang sah di Laut Filipina Barat.

Dalam keputusan penting pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang berbasis di Den Haag tidak menemukan dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak bersejarah atas "garis sembilan garis putus-putus" atau "dash-nine line" di Laut China Selatan , dengan mengatakan Beijing telah melanggar hak berdaulat Filipina, yang membawa kasus ini.

China, bagaimanapun, menentang dan menolak untuk menghormati keputusan pengadilan tersebut. Beijing juga menolak untuk menerima proposal atau tindakan apa pun berdasarkan keputusan pengadilan arbitrase, dan menyebut keputusan yang membatalkan klaimnya atas hak bersejarah di sepanjang "dash-nine line" itu ilegal dan tidak valid.

Presiden Duterte mengakui dalam Pidato Kenegaraan (SONA) kelimanya pada 27 Juli bahwa dia tidak akan melakukan apa pun terhadap klaim China atas wilayah dan sumber daya di Laut China Selatan meskipun keputusan PCA 2016 membatalkan klim China atas hampir 90 persen Laut China Selatan.

China menyambut baik pernyataan Duterte bahwa dia tidak akan menghadapi China terkait sengketa Laut China Selatan.